Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Bantuan PKH,BPNT Diduga Banyak Oknum Pendamping Di Kabupaten Garut Terlibat Korupsi

KabupatenGarut ( Macan News.com )

Pendamping Desa di pakai pemerintah untuk memonitoring dan mengajukan nama penerima manfaat atas Bantuan PKH ( Program Keluarga Harapan ) dan BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ) dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Sosial.

Di Kabupaten Garut Tepatnya di beberapa Kecamatan, ditemukan Praktek dugaan Korupsi oleh oknum Pendamping PKH . Praktek seperti Pemotongan terhadap Bantuan dari Pemerintah secara sistemik . dalam prakteknya ditemukan  nama penerima manfaat ada yang sudah meninggal, ada dugaan nama fiktif dengan nama yang sama tapi nomor NIK tidak lengkap tapi berhasil diloloskan sebagai penerima  manfaat.

Pengakuan dari masyarakat bernama Ad  Pria 50 Thn ( 27/5) , warga Kecamatan Leuwigoong  dan juga Dd warga desa Panyindangan kecamatan Pakenjeng, Garut selatan  mengakui Bantuan BPNT senilai Rp 200 ribu ( Berbentuk Barang ) disunat yang nilainya dihitung hanya Rp 164 ribu ( Sembako ) berarti ada Rp 36 ribu per KK penerima manfaat. jika dikalikan praktek ini se Kabupaten Garut , seorang Pendamping BPNT cukup Besar nilai korupsinya.

Lain lagi Praktek PKH, Pendamping PKH dengan salah satu Prakteknya mendapat Rp 500 rb sampai Rp 1.450.000. ( tergantung pada banyaknya anak pada Penerima Bantuan PKH tersebut ) Diduga juga terjadi ” PUNGLI ” terhadap Bantuan itu . Dugaan Pungli Tersebut terhadap Penerima manfaat PKH paling minim Rp 50 Rb per Penerima manfaat.

Ditemukan salah seorang Pendamping PKH disalah satu Kecamatan di Kabupaten Garut , mempunyai harta yang banyak seperti punya mobil 2 buah , punya tanah yang dibeli diduga dari hasil memakan hasil PKH  tersebut karena menurut salah satu saksi warga “DD”  pendamping tersebut dulunya tidak mewah , tapi setelah bekerja di PKH sebagai pendamping suka menunjukkan uang banyak dan harta yang baru di beli.  dan diduga nama Fiktif dengan NIK tidak jelas kenapa Bisa masuk dalam usulan  KK Penerima manfaat PKH ?. berarti diduga permainan ini sudah masif dan terstruktur.

Macan News meminta pendapat Edo sebagai ketua LSM LEPPANSI mengatakan ” Dugaan Korupsi PKH ini LSM nya akan menelusuri Banyak nya praktek korupsi di Garut ini dan siap melaporkan ke Polisi, Jaksa sampai Mabes Polri  bila macet di POLRES  Garut dan Kajari Garut. Hal ini terjadi diduga karena lemahnya Aparat Hukum di Garut dalam pengawasan Bantuan Negara ini , Kemiskinan Warga menjadi alat memperkaya diri, Yang disuruh mengawasi malah ikut bermain , kata Edo ( Ted )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *