Kategori
Siantar

LSM Macan Habonaron Laporkan Kepala Inspektorat Siantar, Ketua Bawaslu Simalungun Dan Oknum PNS Wanita Di Inspektorat Siantar

SIANTAR- Ketua DPP LSM Macan Habonaron membenarkan kalau pihaknya sudah melaporkan Kepala Inspektorat Kota Siantar, Eka Hendra dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Simalungun, Muhammad Choir Nazlan Nasution serta oknum pegawai wanita di Kantor Inspektorat Kota Siantar bernama Nuraini, Minggu (1/9/2019).

Saat dikonfirmasi kebenaran kabar tersebut, Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu, Minggu (1/9/2019) mengatakan pihaknya sudah melaporkan kepala Inspektorat Kota Siantar, Eka Hendra ke Walikota Siantar dan DPRD Kota Siantar yang mana diduga Eka Hendra melakukan pembiaran atau tidak memproses pengaduan istri sah Ketua Bawaslu Simalungun bernama Itawaty Sitopu.

” Benar sudah kita laporkan orang-orang itu,” bilangnya.

Dijelaskannya kalau Itawaty Sitopu menyerahkan pengaduan langsung ke Eka Hendra pada tanggal 27 Mei 2019 soal suaminya, Muhammad Choir Nazlan Nasution ketahuan menikah lagi dengan pegawai di inspektorat siantar bernama Nuraini padahal Eka Hendra yang menerima pengaduan Itawaty Sitopu dan kenapa tidak langsung di proses, jangan- jangan dia sudah menerima uang sehingga diduga sengaja melakukan pembiaran, ada apa dengan Eka Hendra.

” Dari Mei 2019 hingga hari ini anggota Eka Hendra bernama Nuraini tidak mendapat sangsi apapun atas pengaduan Itawaty, padahal Eka Hendra yang menerima langsung pengaduan Itawaty Sitopu, jangan-jangan Eka Hendra sudah menerima uang sehingga sengaja melakukan pembiaran,” bilang Jansen.

Sesuai dengan PP nomor 45 tahun 1990, ayat 2 berbunyi, Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Sedangkan ASN wanita yang terbukti menjadi isteri kedua bisa dikenai sanksi pemberhentian, sesuai PP nomor 53 tahun tahun 2010.

Sedangkan untuk Eka Hendra patut kita duga melanggar PP 53 tahun 2010 Pasal 4 poin 1 dan 10.

” PP 53 Tahun 2010 pasal 4 poin 1 berbunyi Setiap PNS Dilarang menyalahgunakan wewenang, point 10 melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

Menurut Jansen sangsi bagi PNS yang melanggar PP 53 Tahun 2010 bisa berujung sampai ke pemecatan secara tidak hormat.

Ditegaskan Jansen kalau pihaknya beberapa hari yang lalu atau tepatnya (27/8/2019) sudah menyurati DKPP RI, Walikota Siantar, Bupati Simalungun, DPRD Siantar, DPRD Simalungun dan lainnya, ungkapnya sembari mendesak agar Walikota Siantar, Bupati Simalungun dan DPRD Siantar/Simalungun agar sesegera mungkin memanggil dan memeriksa Kepala Inspektorat Kota Siantar, Ketua Bawaslu Simalungun yang diketahui masih aktif sebagai PNS di Kabupaten Simalungun dan oknum PNS wanita di Inspektorat Siantar bernama Nuraini. (GN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *