Kategori
Hukum Kriminal Pendidikan

Kutipan Uang Perpisahan DI SMAN 5 Tamsel Cekik Orangtua Murid

Bekasi (Macannews)- Lagi-lagi pungutan muncul di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi (Jabar). Hal ini menjadi pertanyaan para kuli tinta, dan menjadi sorotan empuk untuk di publikasikan.

Salah satunya SMAN 5 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, masih melakukan kutip dana dari orangtua murid sebesar dua juta sembilan ratus ribu rupiah untuk biaya pelaksanaan perpisahan kelas XII.

Adapun biaya yang dikutip yakni, Uang Perpisahan Kelas XII  sebesar dua juta sembilan ratus ribu rupiah/siswa, uang les sebesar satu juta tujuh ratus ribu rupiah.

Mendengar serta mengutip laporan orangtua murid menerangkan, pihak sekolah dan orang tua murid awalnya Sabtu (13/10/2018) melakukan rapat tertutup di SMAN 5 Tambun Selatan untuk membicarakan dana uang perpisahan kelas XII dan uang les. Hasilnya disepakati uang perpisahan kelas XII sebesar Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah dan uang les sebesar Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah.

” Setahu saya tidak ada kutipan dana lagi di sekolah khususnya negeri, tapi kenapa masih di kutip ya?, kata sumber kepada macannews.

Saat Dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu (17/10/2018), Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Sri Anarusi  mengamini kutipan uang perpisahan dan uang les tersebut.

” Iya, memang benar perihal pengutipan itu,” kata Sri Anarusi sembari berdalih kalau sebelumnya sudah terlebih dahulu dilakukan rapat bersama komite dan orang tua siswa, ujar wanita mengenakan jilbab ini dengan singkat.

Terpisah dihubungi via seluler, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bekasi, Heri Panisila belum dapat dimintai keterangannya dikarenakan seluler miliknya dalam keadaan tidak aktif.

Hal ini menjadi sebuah ungkapan dalam pepatah “Lempar batu sembunyi tangan” seakan-akan tidak ada yang bersalah dalam pelaksanaan perpisahan tersebut.

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. (Edi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *