Kategori
Politik Siantar

Alumni USI Demo Kantor DPRD Siantar

Siantar (Macannews)- Puluhan alumni Universitas Simalungun (USI) geruduk kantor DPRD Kota Pematangsiantar terkait penetapan hasil seleksi dua calon Direksi Perusahaan Daerah (PD) di Kota Siantar, Rabu (17/`0/2018).

Kordinator aksi, Fransiskus Silalahi dalam orasinya mengatakan sejak kedua PD tersebut dibentuk telah mengalami kerugian secara terus menerus walaupun dana penyertaan modal yang digulirkan Pemko Siantar sejak tahun 2014 hingga saat ini belum mampu menanggulangi kerugian yang terjadi sehingga dapat dikatakan kedua PD tersebut sedang sakit keras. Dengan demikian menjadi keharusan untuk melakukan perombakan secara mendasar pengelola di kedua PD yang ada itu melalui pergantian jajaran direksinya.

Panitia Seleksi (Pansel) yang dipercaya melakukan penjaringan calon direksi di kedua PD itu telah melanggar Permendagri No.37 Tahun 2018 khususnya pasal 19 ayat 6 yang mengamanahkan proses seleksi calon direksi maka panitia harus membuat empat tahapan seleksi dan untuk tahapan seleksi hasilnya harus diumumkan. Namun ketentuan yang ada tidak dilaksanakan Pansel, justru yang dilakukan mengumumkan hasil akhir yang lulus tanpa disertai hasil penilaiannya.

Kemudian melanggar Permendagri No.37 Tahun 2018 sangat kenal kita lihat padal 46 ayat 1 berbunyi pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 atau paling banyak 5 calon direksi. Kenyataannya Pansel hanya mengumumkan dua orang calon direksi untuk masing masing PD. Dengan demikian  Pansel telah terbuka melakukan pelanggaran Permendagri No.37 Tahun 2018 sehingga hasil seleksi yang diumumkannya adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

Untuk itu Wali Kota Siantar harus segera membatalkan surat ketetapan Pansel PD No. 009/Pansel-PDPAUS/X/2018 tertanggal 08 Okteber 2018, tentang hasil pelaksanaan seleksi calon Direksi PD PAUS Kota Siantar periode Tahun 2018-2022 karena dinilai sarat unsur Korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN), Wali kota Siantar harus segera membatalkan surat ketetapan Pansel Direksi PD No. 009/Pansel-PDPHJ/X/2018 tertanggal 08 Okteber 2018 tentang hasil pelaksanaan seleksi calon Direksi PD PHJ periode Tahun 2018-2022 karena dinilai sarat unsur Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kata Fransiskus.

Karena kesal tidak ada satupun anggota dewan yang mau menemui para pendemo, massa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD yang dijaga oleh aparat kepolisian dan satpol pp. Namun menurut beberapa pegawai dan staff kantor DPRD kalau pimpinan, anggota dan staff dewan sedang ada kunjungan kerja (Kunker) di Bali.

Tak percaya begitu saja massa yang dimotori Fransiskus melakukan sweeping satu per satu ruangan yang ada di Kantor DPRD, belum sempat seluruh ruangan di sweeping, wakil Ketua DPRD Kota Siantar Timbul M Lingga keluar dan menemui massa IKA-USI.

Ditegaskan Timbul pernyataan sikap pengurus Ikatan Alumni Universitas Simalungun (IKA-USI) tersebut akan disampaikannya kepada pimpinan dan para anggota DPRD Kota Siantar kemudian akan menjadwalkan pembahasan sekaligus mempelajarinya.

“Biar lah kami bekerja sesuai tugas, fungsi dan prosedur kami. Fungsi DPRD itu sebagai fasilitator dan pengawasan. Jadi kami akan mengawasi Pemko Siantar dan masyarakat mengawasi kami,”terangnya.

Usai mendengar pernyataan Timbul para demonstran satu-persatu meninggalkan kantor DPRD Kota Siantar dengan tertib. (Doni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *