Kategori
Hukum Kriminal Siantar

Hefriansyah Didesak Copot Pejabat Mantan Narapidana Kasus Korupsi

Siantar (Macannews)- Kebijakan Walikota Siantar, Hefriansyah Noor yang mengangkat eks narapidana kasus korupsi dalam jabatan struktural di lingkungan Pemko Siantar terus menuai kritik dari berbagai kalangan, kali ini kritik itu datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Macan Habonaron.

Walikota Siantar, dinilai tak pantas mengangkat Fatimah Siregar sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar yang notabenenya adalah mantan narapidana yang dihukum satu tahun tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dalam kasus Korupsi Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Roda 4 sebanyak 5 (lima) Pemko Siantar TA. 2004 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siantar. Fatimah yang saat itu menjabat sebagai Kabag Umum Pemko Siantar divonis bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 327/Pid.B/2006/PN. Pms, tanggal 29 Januari tahun 2007 lalu.

Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu menilai, Walikota Siantar Hefriansyah Noor telah menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan di Kota Siantar.

“Sangat disayangkan, secara etika dan moralitas, Walikota Siantar, telah mempertontonkan preseden buruk dalam roda pemerintahan yang dipimpinnya. Sejumlah mantan narapidana diberikan jabatan eselon II, III”. ungkap Jansen Napitu kepada wartawan, melalui telepon selulernya, Jumat (31/8/2018).

Mestinya, kata dia, haruslah ada efek jera yang diberikan (Walikota) kepada sejumlah mantan Narapidana kasus korupsi di Siantar tersebut dengan tidak memberikan jabatan kepada mereka, agar dapat menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya.

“Apakah tidak ada ASN lain lagi yang bisa menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Siantar yang (sekarang ini) di jabat mantan Narapidana kasus korupsi, Fatimah Siregar, sehingga mereka eks Napi kasus korupsi diberikan jabatan tersebut, mestinya ada efek jera bagi mereka Kinerjanya harus dievaluasi dulu, jangan langsung diberikan jabatan tersebut bila perlu para eks Napi tersebut harus di pecat dari PNS,” ujarnya.

Dikatakan sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, telah ditegaskan bahwa mantan narapidana dilarang untuk diangkat menjadi pejabat struktural.

“Walikota sebagai kepala daerah harus pahami betul Surat Edaran Mendagri itu, sehingga pengangkatan pejabat juga tidak dengan KKN,” katanya.

Lebih tegas dikatakan Jansen, Surat Edaran Mendagri RI Nomor : 800/4329/SJ, tentang Larangan untuk mengangkat mantan nara pidana korupsi dalam jabatan struktural dan berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mantan Napi yang terjerat pidana dengan masa hukuman 2 tahun atau lebih wajib diberhentikan. Sedangkan untuk kasus korupsi, mantan Napi korupsi tidak memandang jumlah masa hukuman.

Untuk itu kata Jansen pihaknya tidak tertutup kemungkinan melaporkan Hefriansyah Noor ke penegak hukum apabila tidak secepatnya mencopot Kadis Pariwisata Kota Siantar, Fatimah Siregar. (GN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *