Kategori
Politik Siantar

Apa Khabar Hak Angket Dugaan Penistaan Suku Simalungun

Siantar (Macannews)- Tim Pansus Hak Angket DPRD Kota Pematangsiantar kembali menggelar rapat tertutup untuk menindak lanjuti perihal penistaan suku Simalungun yang diduga dilakukan Walikota Pematangsiantar Hefriansyah SE MM dengan dihadiri oleh beberapa orang perwakilan dari suku Simalungun.
Ketua Tim Pansus, Oberlin Malau saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (2/6/2018) sekira jam 14.00 Wib mengatakan, hinggakini pansus hak angket masih melengkapi data dan berjanji akan sesegera melengkapi apa yang membuat mereka tersinggung.
” Data yang dilengkapi itu maksud saya, apa yang membuat mereka (suku simalungun-red) hingga tersinggung,” bilang Oberlin.
Disamping itu, kendalanya juga perihal keterampilan dewan kurang, jadi meski belajar lagi. bahkan juga tidak tertutup kemungkinan kami akan konsultasi ke tempat lain yang pernah membuat angket.
Namun sangat disayangkan, Sekretaris Pansus, Asrida Sitohang terkesan melarang Ketua Pansus untuk melayani pertanyaan wartawan dengan mengatakan” Boleh juga saya bicara pak, kebetulan sudah kesepakatan kita rapat ini tertutup pak ” Ucap Asrida kepada Oberlin Malau.
Sementara, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Marulitua Hutapea¬† pernah mengatakan, Panitia hak angket masih berjalan dan masih bekerja, Namun DPRD membutuhkan tiga saksi ahli yakni ahli bahasa, ahli budaya dan ahli hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun hingga kini ketiga ahli yang dimaksud belum jelas hingga sampai sekarang, hmmm…?
Sebelumnya tindakan penistaan, pelecehan dan penghinaan diduga dilakukan Walikota Siantar, Hefriansyah Noor di antaranya menyebut Siantar sebagai kota pusaka, yang bermakna suku Simalungun sebagai pemilik tanah leluhur, tanah adat dan tanah budaya di Siantar sudah tinggal pusaka atau tinggal sejarah semata.
Memaknai suku Simalungun tinggal pusaka dilihat dari gambar atau desain yang dibuat panitia HUT Siantar, di mana ada rumah bolon kecil mirip dengan yang terbakar di Kecamatan Purba, dikelilingi tujuh suku lain mengenakan pakaian adat masing-masing tanpa menyertakan suku Simalungun.
Disamping itu, Hefriansyah juga dituding dimana saat pembukaan MTQ di Kecamatan Siantar Simarimbun, menyambut walikota menggunakan adat suku Melayu dan menolak penggunaan adat suku Simalungun sebagaimana lazimnya. Lalu pada saat kedatangan Presiden Jokowi ke Siantar tidak disambut dengan adat dan budaya suku Simalungun, sebaliknya para pelajar yang dikerahkan menggunakan adat dan budaya suku lain.
Bahkan untuk ulang tahun Siantar, kepanitiaan lebih memberikan kepada pihak lain daripada suku Simalungun yang memiliki lembaga adat dan budaya yang berkompeten.(FH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *