Kategori
Pendidikan Terkini topnews

SDN 03 Sumber Jaya Kabupaten Bekasi Kutip Uang Kolam Renang Rp 30 Ribu Rupiah Persiswa

Bekasi(Macannews)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melarang sekolah negeri melakukan sejumlah pungutan. Apalagi hal tersebut memberatkan orang tua siswa.

Konsekuensi itu tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Sekolah milik pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasional dari peserta didik, orangtua atau walinya.

Namun kenyataannya berbanding terbalik. Seperti halnya di Sekolah Dasar Negeri SDN 03 terletak di Sumber Jaya, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi  diduga memberlakukan sejumlah pengutipan uang, modusnya dengan berbagai alasan.

Menurut pengakuan nara sumber, salah seorang orang tua wali murid yang tidak bersedia namanya ditulis menyebutkan, uang kutipan yang mengikat diberlakukan di SDN 03 ini, antara lain uang kolam renang sebesar Rp 30 Ribu Rupiah persiswa.

” Setiap orang tua siswa dikutip Rp 30 Ribu Rupiah untuk uang kolam renang, kalau alasan guru katanya menambah nilai salah satu mata pelajaran,” Ucap orang tua siswa ini dilokasi kolam renang permata regency.

Sumber juga menjelaskan beberapa orang tua murid ada juga yang tidak mampu membiayai uang kolam renang yang dikutip guru dikarenakan keterbatasan biaya.

“Memang banyak juga orang tua murid yang tak mampu membayar uang kolam renang anaknya, mereka mengaku hanya pekerja buruh cuci dan suaminya bekerja serabutan. Jadi anak mereka sama sekali tidak ikut ke kolam renang, alasannya tidak ada biaya”, urai sumber.

Untuk memastikan hal itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 03  Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Mursidi sedang tidak berada disekolah kata salah seorang guru yang ditemui disekolahnya.

” Pak Kepsek Mursidi lagi tidak berada disekolah mas,”Ujar guru berambut sebahu ini.

Menanggapi sejumlah kutipan yang diberlakukan di SDN 03 Sumber Jaya Tamsel Kabupaten Bekasi ini, pengamat pendidikan Jawa Barat, Edo mengaku heran masih saja ada sekolah negeri yang berani mengutip-ngutip uang diluar aturan.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri No 44 Tajun 2012 menyatakan, bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.Denagan demikian, SDN atau SMPN tidak diperbolehkan untuk memungut biaya kepada siswa, dalam bentuk apapun.

” Sekolah tidak diperbolehkan menarik sumbangan, kecuali sumbangan tersebut bersifat suka rela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Bagi satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, walaupun namanya sumbangan infak, jika sifatnya wajib, memaksa, mengikat bagi setiap siswa, ditentukan jumlah dan jangka waktunya dikategorikan sebagai ” Pungutan Liar “, yang jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tegas Edo.

Lanjut Edo, sementara konsekuensi tersebut jelas berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri No 44 Tahun 2012 menyatakan, bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh PPemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Dengan demikian, SDN atau

SMPN tidak diperbolehkan untuk memungut biaya kepada siswa dalam bentuk apapun.

Dia juga menjelaskan, pemerintah sudah mengalokasikan uang sekolah lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ada juga dana alokasi khusus dari anggaran daerah (APBD).

Menurut ketentuan Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana dari pemerintah bisa dimanfaatkan untuk membiayai operasional sekolah seperti biaya buku sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan perpustakaan, uang formulir pendaftaran ulang, biaya praktikum, dan renovasi gedung, begitu juga dengan biaya les dengan guru disekolah.

” Jadi kita berharap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan bila perlu bapak Bupati Kabupaten Bekasi menindak tegas Kepsek- Kepsek yang coba-coba melakukan pungli terhadap orang tua murid di Kabupaten Bekasi terkhusus SDN 03 Sumber Jaya Tamsel, Mursidi yang mengutip biaya uang kolam sebesar Rp 30 Ribu Rupiah persiswa. Sebab sama artinya sekolah tersebut mencoreng nama baik dunia pendidikan, Apalagi dalam hal ini yang bersekolah di SDN mayoritas warga kurang mampu, ucap Edo. (EN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *