Kategori
Uncategorized

Kasus Pendistribusian Lahan pelepasan Menteri kehutanan seluas 340,70 Ha akhirnya di Pansuskan oleh Komisi I dan Komisi III DPRD Simalungun Karena Banyak perbuatan Pelanggaran Hukum

[bd_table]

Header 1 Header 2
Division 1 Division 2

[/bd_table] Simalungun,Macan News

Komisi I dan Komisi III akhirnya membentuk Pansus terkait Kasus Pendidtribusian Lahan  kepada Masyarakat Buntu Bayu yang berHak atas Lahan sebagian dari Kawasan Hutan seluas 340,70 Ha yang terletak di Kawasan Hutan Buntu Turunan Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.Menhut No.53/Menhut-II/2005 yang diterbitkan pada 23 Februari 2005

Permasalahan Ini sudah disoal oleh Warga sejak Tahun 2006 setelah Oknum Panitia bekerja sama dengan Mantan Oknum Pangulu Buntu Bayu Januar Sinaga menerbitkan daftar Nama-nama Warga yang ber Hak sebanyak 200 Orang yang ternyata didalamnya sebagian besar adalah keluarga Oknum Pangulu beserta Seluruh Keluarga Oknum Panitia Pembagi bagi tanah,namun keberatan masyarakat yang selama ini disepelekan dan  mereka anggap hannya sebagai angin lalu tanpa memperdulikan,mempertimbangkan Tuntutan Warga agar daftar nama nama tersebut segera di Revisi Kembali

Sementara Upaya Masyarakat telah melakukan upaya melalui Gerakan Perhimpunan Tani Reformasi yang di pimpin oleh Pahala Sihombing selaku ketua mulai dari tingkat Nagori/Desa melalui musyawarah Nagori hingga beberapakali setelah nama nama warga yang terdaftar diterbitkan oleh Panitia pada tahun 2006 ,namun oknum panitia tidak mengindahkan /memperdulikan Tuntutan warga sehingga karena tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah ditingkat Nagori terpaksa dilanjutkan hingga ketingkat Kecamatan melalui Muspika yang di hadiri Oleh Camat,Danramil ,Kapolsek beserta seluruh Unsur pemerintahan Kecamatan Hatonduhan hingga beberapa kali namun Oknum Panitia terkesan melecehkan Hasil keputusan Muspika

Kemudian setelah Hasil musyawarah tidak dihiraukan oleh Oknum Mantan Pangulu Januar Sinaga beserta Para Oknum Panitia Pembagi bagi Lahan , maka warga mengadukan kasus ini kepada Polres Simalungun pada tahun 2007 atas nama salah satu warga Jannes Sinurat namun pengaduan di SP3 kan oleh Penyidik sementara laporan kami pada saat itu adalah laporan pidana Korupsi atas penjualan lahan seluas 15 Ha kepada salah seoran Investor yang dilakukan oleh Oknum Mantan Pangulu bekerja sama dengan oknum Panitia pembagi bagi lahan dengan harga Rp.480.000.000 tersebut ,namun pengaduan kami dialihkan menjadi Pasal tidak menyenangkan oleh Pihak Penyidik,sehingga atas perkara tersebut maka Ketua Perhimpunan Tani Reformasi Pahala Sihombing Menyurati Kabag Tapem pada tahun 2008-2009  hingga dilanjutkan dengan musyawarah beberapa kali dan akhirnya tetap menemui kebuntuan tanpa hasil yang jelas

Akhirnya pada tahu 2010 kami mengadukan Hal ini langsung kepada Ketua DPRD Simalungun dan kemudian melakukan Rapat kordianasi antara Eksekutif dengan Legislatif,sehingg atas dasar musyawarah ini seluruh tuntutan warga akhirnya di dengarkan oleh Para pihak namun anehnya tuntutan warga khususnya bagi mereka yang belum menerima Haknya sebagaimana dengan warga lainnya tetap tidak dilaksakan oleh oknum pembagi tanah tersebut

Walaupun perbuatan mengecewakan itu mereka lakukan,Ketua Tani Reformasi Kabupaten Simalungun tetap melakukan upaya Hukum dengan mengadukan perbuatan tersebut ke Komisi A DPRD Sumatera Utara dan akhirnya pada Hari Jumat 24 Juni 2011 Komisi A Melakukan RDP(rapat dengar pendapat) di Ruang Rapat Komisi A DPRD SU bersama Bupati yang di wakili Camat Hatonduhan,Kabag Tapem,BPN Sumatera Utara,Kehutanan,Biro Pemerintahan Umum setda Provinsi Sumatera Utara,Oknum Panitia,Pangulu Buntu bayu beserta Para Pihak yang bermasalah antara Unsur Masyarakat Buntu bayu yang belum menerima Haknya sebagaimana dengan warga lainnya yang telah dapat merasakan hasil pertaniannya saat ini,sehingga atas dasar pertemuan RDP ini ,Komisi A yang dipimpin oleh H.Isma Padli Ardya Pulungan S.Ag,SH berkesimpulan dengan Notulen Rapat sebagai berikut:

1.Komisi A DPRD SU Meminta kepada Bupati Simalungun untuk meninjau kembali Pembagian lahan agar dapat didistribusikan kepada warga yang ber Hak

2.Komisi A Meminta kepada Kapoldasu untuk memeriksa Tim yang mendistribusikan Lahan Tersebut

3. Komisi A DPRD Simalungun Meminta Kepada BPN Simalungun agar tidak memproses sertifikat baru dan segera meninjau ulang sertifikat yang dikeluarkan

Namun sangat disayangkan Hasil RDP yang dilakukan oleh Komisi I ini juga ternyata dianggap sampah oleh Para Oknum Panitia dan Pangulu Buntu Bayu ini,karena mereka tetap tidak mau memberikan Hak warga yang belum menerima Haknya sebagaimana warga lainnya

Atas pelecehan yang dilakukan oleh para Oknum ini Ketua Tani Reformasi tidak berhenti sampai disini dan kembali melakukan pengaduan ke Komisi A DPRD Sumatera Utara,sehingga pada hari Kamis 25 Juli 2013 Komisi A kembali menggelar RDP di Kantor Bupati Simalungun yang dipimpin oleh Oleh Ketua Komisi A Oloan Simbolon,ST beserta  unsur Pimpinan Kabup  aten Siimalungun antara lain: Eka Hendra,Sardiaman Saragih sebagai Camat,Januar Sinaga sebagai Pangulu, Sudiahman Saragih  sebagai Kadishut,Jesayas Damanik mewakili Tapem Simalungun  beserta Unsur Polri yang di Hadiri oleh Kabinkum Poldasu Kombes Aman Gane,SH, Kapolres Simalungun AKBP.Andy Syahriful T,Sik,M,Si ,Kasat Iintel Polres Simalungun AKP E Sibuea

Kemudian atas hasil dari RDP tersebut maka Ketua Komisi A mengambil kesimpulan yang sama pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya pada tanggal 24 Juni 2011 namun oknum panitia dan Pangulu ini kembali melecehkan Hasil Keputusan Wakil Rakyat tersebut,sehingga pada tanggal 24 Januari 2018 Ketua Tani Reformasi Kabupaten Simalungun kembali mengadukan Kasus ini kepada Komisi I dan Komisi III DPRD Simalungun dengan Nomor Surat 072/PKTR-BB-HTD/2018 dan selanjutnya Komisi I DPRD Simalungun telah melakukan RDP hingga 4 kali namun seluruh hasil musyawarah yang telah disepakati kembali di lecehkan oleh Oknum oknum ini tanpa menghiraukan keputusan bersama

Atas dasar pembangkangan Para Oknum ini maka seluruh Anggota Komisi I dan Komisi III yang hadir pada tanggal 24 April 2018 sepakat melakukan Pansus karena setelah melakukan pendalaman kasus ternyata banyak kejanggalan yang sangat luar biasa antara lain mereka menimbulkan Peta sendiri sendiri untuk peta keliling dan pemetaan Blok sehingga dapat diketahui penyimpangan Korupsi,Penggelapan ,Penipuan ,Pembohongan Publik,Rekayasa nama pemohon pada Sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Simalungun ,artinya Ada nama seseorang didalam sertifikat sementara pemilik nama tersebut tidak pernah merasa memiliki Tanah pada lokasi pelepasan sebagian Kawasan Hutan,adanya temuan bagi warga yang sudah meninggal pada tahun 2006 dan telah menerima Haknya kembali lagi mendapatkan Haknya pada Tahun 2010 dan 2011 sebanyak 3 Kavling,sementara warga yang ber Hak belum menerima Haknya hingga berita ini diterbitkan

Harapan Warga yang belum menerima Haknya sebagaimana dengan warga lainnya yang telah menerima Haknya memohon dengan sangat agar Komisi I bersama Komisi III dapat melaksanakan Pansus dengan sebaiknya agar kiranya dengan demikian Warga dapat Merasakan Keadilan yang seadil adilnya dan karena perbuatan Para Oknum ini sudah bagian dari pelanggaran Pidana dan perdata maka agar segera dapat melimpahkannya kepada pihak yang berwajib menerima segala Resikodari perbuatannya. (Pahala Sihombing)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *