Kategori
Daerah Terkini

Kasus lahan EX-HTI akan kembali digelar di Ruang Banggar DPRD Simalungun senin tanggal 19 /3

Berdasarkan Pengaduan Ketua Perhimpunan Kelompok tani Masyarakat Kabupaten Simalungun Kepada Ketua DPRD Simalungun melalui Komisi I dan Komisi III  Nomor:072/PKTR-BB-HTD/2018 tertanggal24 Januari 2018 perihal tindaklanjut Pengaduan Ketua Perhimpunan Kelompok tani No.72/PKTR-BB-HTD/X/2012 tentang Kasus pendistribusian lahan kepada masyarakat yang ber Hak yaitu masyarakat Nagori Buntu Turunan (Nagori Buntu Bayu setelah pemekaran) Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun atas lahan seluas 340,70 Ha atas pelepasan sebagian kawasan hutan berdasarkan SK.Menhut No.53 tahun 2005 yang diterbitkan pada tanggal 23 Pebruari 2005,maka Kasus ini akan kemabali dibahas untuk segera ditindaklanjuti

Kasus ini akan segera digelar untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 19 maret 2018 di ruang banggar DPRD Simalungun adapun para peserta yang turut dipanggil adalah Bupati Simalungun/Assisten I,BPN,Kehutanan,Perizinan Kabag Tapem,Camat Hatonduhan,Mantan Pangulu Januar Sinaga,Pangulu aktif Sekarang Lumuntar Sidabutar beserta seluruh Oknum Panitia Pembagi bagi tanah dan seluruh Masyarakat yang ber Hak atas tanah tersebut namun hingga saat ini belum menerima Haknya sebagaimana dengan masyarakat lainnya

Pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan kedua yang dihadiri oleh Oknum Panitia sebanyak tiga orang Tunggul Tampubolon sebagai sekretaris Panitia dan sekaligus sebagai sekretaris Nagori Buntu bayu,Liksa Buana sebagai Bendahara,Eliarnol Panjaitan sebagai anggota panitia pembagi bagi lahan,rapat dengar pendapat yang kedua pada tanggal 1 maret 2018 menghasilkan notulen rapat sebagai berikut:

1.Agar masyarakat yang telah menerima SKT namunbelum menerima lahan atas nama yang bersangkutan agar segera diberikan oleh Panitia,2.Masyarakat sebanyak 8 orang yang belum menerima SKT dan Juga lahan atas nama masing masing peserta yang ber Hak juga agar segera diberikan kepada yang bersangkutan,3. sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat pada tanggal 1 maret 2018 jelas disebutkan bahwa Segala kegiatan yang ada diatas Lahan seluas 15 Ha (Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit) agar segera dihentikan sementara menunggu Perizinan sebagaimana syarat pendirian Pabrik Kelapa Sawit sebagaimana tertuang pada Hasil Notulen Rapat pada tanggal 23 Maret 2006 pada point .8. karena lahan tersebut peruntukannya adalah untuk Daerah Pertanian  pada masyarakat dan Bukan untuk Daerah Perindustrian

Dalam  sesi kesempatan untuk berbicara pada Ketua Tani Reformasi dengan tegas meminta kepada pimpinan sidang agar memberikan Rekomendasi guna percepatan pengaduan kepihak yang berwajib karena perbuatan oknum panitia ini telah merugikan warga yang belum menerima Haknya  secara materil maupun secara moril selama 13 tahun lamanya ,namun pimpinan mengatakan sabar dulu,….ujarnya kepada Ketua Tani Reformasi selanjutnya Hasil keputusan ditandatangani oleh Pimpinan kedua komisi dari Komisi I yang dipimpin oleh Sastra Joyo Sirait,SH dan Komisi III yang dipimpin oleh Abu Sofian Siregar beserta anggota dari masing masing Komisi,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *