Bekasi (Macannews)- Dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) di sekolah kembali mencuat. Diduga, pihak sekolah SMAN 7, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memungut biaya siluman yang besarnya mencapai Rp 2 juta per siswa.
Bahkan, informasi yang didapat macannews dari sejumlah orangtua siswa, pungli tersebut sudah berlangsung sejak tiga tahun belakangan. Modus yang dilakukan oleh pihak sekolah, dimana setiap orang tua siswa kelas XII, disodorkan selembar kertas yang bertuliskan “Jelang persiapan siswa menghadapi ujian semester yang tak lama lagi dilaksanakan”.
Dalam surat itu, tercantum nama Kepala Sekolah, Dedi Soeryadi.
Berdasarkan data, rincian biaya pendidikan di sekolah itu antara lain, biaya PM rp 250 ribu, expo kampus rp 100 ribu, yudisium perpisahan rp 450 ribu, buku tahunan rp 150 ribu, study kampus rp 400 ribu, pra UNBK rp 50 ribu dan perangkat surter rp 600 ribu sehingga totalnya rp 2 juta/siswa untuk kelas XII.
Sedangkan menurut salah seorang nara sumber, jumlah siswa kelas XII kurang lebih 440 siswa dan bila dikalikan 2 juta rupiah/siswa maka total kutipan untuk kelas XII saja sebesar rp 880 juta, wow…fantastis!
Kepala Sekolah SMAN 7, Dedi Soeryadi saat dikonfirmasi, Kamis (22/11/2018) sedang tidak berada diruang kerjanya menurut salah saeorang pegawai di wanita berambut sebahu di ruang kerja Dedi Soeryadi.
” Pak Dedi lagi ada urusan diluar pak,” ujar pegawai wanita ini.
Ketika coba dihubungi via seluler terdengar nada tidak aktif bahkan pesan singkat yang dilayangkan tak juga berbalas.
Terpisah dihubungi via seluler, Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah 3 Bekasi Ir Herry Pansila hanya dengan singkat mengatakan pihaknya sama sekali belum mengetahui adanya pengutipan sebesar rp 2 juta yang dilakukan SMAN 7 Tamsel Bekasi terhadap siswanya.
” Kalau ada kutipan yang dilakukan pihak sekolah harusnya pihak kami diberitahukan, namun sampai sekarang pihak sekolah belum ada melaporkan hal tersebut, coba nanti saya cek kebenaran pengutipan itu,’ bilang Herry Pansila dari seberang selulernya.
Perihal dugaan pungli yang dilakukan pihak SMAN 7 Tamsel Bekasi mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu saat diberitahukan masalah ini tampak kaget. Dia pun sangat menyayangkan adanya dugaan pungli di sekolah tersebut.
Menurut Jansen, praktik seperti itu sangat bertentangan dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Herry Pansila melalui di media cetak belum lama ini. Bahwa tidak boleh ada pungutan apa pun.
“Kalau memang ada kutipan ataupun pungutan di SMAN 7, maka kita pertanyakan dengan komitmennya Kepala Dinas Pendidikan Herry Pansila pernah menegaskan tidak ada kutipan apapun dalam proses penerimaan siswa baru ini. Tapi kenapa itu masih terjadi? Saya tidak yakin, kalau kutipan ini tidak diketahui oleh beliau (Herry Pansila),” kata Jansen saat dihubungi via seluler, Kamis (22/11/2018).
Jansen mengatakan, apabila Dinas Pendidikan betul-betul tidak mengetahui adanya praktik pungutan di SMAN 7, maka dia harus berani mengambil tindakan. Salah satunya, dengan memberikan sanksi tegas kepada Kepala Sekolah SMAN 7.
Dengan demikian, harap Jansen, bisa memberi efek jera terhadap kepala sekolah lainnya di Bekasi yang melakukan praktik serupa. (Edy)
Discussion about this post