Sembilan Renja Pemko Pematangsiantar Tekan Angka Kemiskinan

Sembilan Renja Pemko Pematangsiantar Tekan Angka Kemiskinan

- in Lingkungan, Siantar
27
Foto: Pemko Siantar Adakan Rapat Perihal Penekanan Angka Kemiskinan.

Siantar (Macannews)- Berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan sesuai Permendagri No 42 Tahun 2010 tentang pedoman pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota, pemko Pematangsiantar gelar pertemuan di ruang rapat serba guna Bappeda jalan Merdeka 2, Rabu (21/11).

Dalam pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibuka Wali Kota melalui wakilnya Togar Sitorus, SE, MM dalam sambutannya mengatakan, permasalahan kemiskinan daerah dapat dianalisis dengan mengacu kepada indikator-indikator utama yang mengukur hasil (outcomes/ impact) pembangunan.

Indikator-indikator tersebut mewakili berbagai dimensi seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, prasarana dasar, ketahanan pangan dan ketenagakerjaan, indikator-indikator hasil tersebut juga merupakan acuan bagi pemantauan dan evaluasi kebijakan, program atau kegiatan penanggulangan yang ditunjukkan oleh suatu indikator.

Pemerintah kota Pematangsiantar dalam mendukung upaya percepatan pengurangan angka Kemiskinan sebagaimana yang telah di tetapkan melalui dokumen perencanaan RPJMD tahun 2017 – 2022 dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan ke dalam RKPD untuk Selanjutnya menjadi rencana Kerja (renja) Perangkat daerah, antara lain.

Pendidikan, difokuskan kepada program prioritas pengembangan mutu pendidikan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Kesehatan, difokuskan kepada program peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Perumahan permukiman, difokuskan kepada program penyediaan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan penyediaan sanitasi layak.

Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, difokuskan kepada program pengembangan kawasan dan potensi pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin khususnya umkm, dan penciptaan lapangan kerja. Ketahanan pangan, difokuskan kepada program peningkatan produksi dan distribusi pangan melalui penyediaan sarana sarana produksi pertanian, pengembangan bibit ternak, serta peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pertanian.

Penanggulangan kemiskinan, difokuskan kepada program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan pangan (rastra) dan jaminan sosial (program keluarga harapan), bantuan pendidikan. Infrastruktur, difokuskan kepada program peningkatan layanan jalan dan aksesibilitas ke kawasan permukiman rakyat.

Pembangunan wilayah, difokuskan kepada program pembangunan kawasan pinggiran melalui pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar. Pemerintahan, difokuskan kepada program penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi e-government.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui TKPK kota Pematangsiantar agar dapat lebih efektif, seperti pelaksanaan JKN, program keluarga harapan (pkh), penyaluran raskin, pemberian bantuan siswa miskin dan dana bos untuk anak sekolah, pemberian vitamin dan makanan tambahan untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan balita, meningkatkan angka partisipasi sekolah, menekan angka putus sekolah, meningkatkan jumlah tenaga kerja.

Pengurangan jumlah pengangguran, penyaluran kredit usaha rakyat, penguatan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang sejalan dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana lingkungan demi kota Pematangsiantar agar semakin mantap, maju dan jaya, harap Togar.

Kepala Bappeda Drs Midian Sianturi dalam laporannya menerangkan, pemerintah kota dapat merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan kesejahteraan sosial berupa bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Rapat koordinasi ini juga dibarengi dengan memberikan pengetahuan tentang pemanfaatan data terpadu masyarakat miskin terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin di daerah, katanya.

Tampak hadir dalam rapat para Staf Ahli, para Asisten, pimpinan OPD terkait, Camat dan Lurah dengan menghadirkan narasumber Kepala BPS Pematangsiantar Ir. Sawaludin Naibaho, M.Si, Koordinator TKPKD Armansyah Nasution, SH, Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Drs. Pariaman Silaen. (Doni)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Gelar Peringatan Hari Toleransi Internasional Di Siantar FKUB: Hindari Isu Sara Dalam Pemilu 2019

Siantar (Macannews)- Peringatan hari toleransi internasional yang diselenggarakan