Laksanakan Edaran Mendagri, BPKAD Siantar Gelar Bimtek Transaksi Non Tunai

Laksanakan Edaran Mendagri, BPKAD Siantar Gelar Bimtek Transaksi Non Tunai

- in Ekonomi Bisnis, Siantar
38
Foto: Pemko Siantar Gelar Bimtek Non Tunai di Ruang Data, Jl Merdeka Kota Siantar.

Siantar (Macannews)-Pemerintah Kota Pematangsiantar sesuai dengan surat edaran mendagri perihal penerapan sistem transaksi non tunai dilingkungan pemko siantar sudah berjalan sejak tahun 2017. dan kini masih terus ditingkatkan dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di ruang data, Senin (12/11/2018).

Wakil Wali Kota Togar Sitorus, SE, MM dalam sambutannya mengatakan, penerapan sistem transaksi non tunai sesuai dengan intruksi dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemda dan pemantauan reicening pendapatan dan belanja organisasi dan percepatan transaksi non tunai termasuk pembayaran pihak ketiga.

Untuk itu pemerintah kota telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan instruksi Wali Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan transaksi non tunai, penerapan sistem transaksi non tunai memudahkan arus transaksi keuangan bagi bendahara.

Kegiatan bimtek ini, merupakan amanah dari reformasi birokrasi tata penyelenggara pengelolaan dan kebijakan keuangan daerah, “untuk mempermudah proses transaksi kita harus lakukan penataan pemerintahan mulai dari administrasi keuangan dengan sistem non tunai,” tegas Togar Sitorus.

Sementara Kepala BPKD melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan, Felix Simatupang menjelaskan, sosialisasi ini digelar untuk implementasi transaksi keuangan non-tunai, sehingga kedepannya semua transaksi lewat sistem yang dipakai oleh perbankan dan menyesuaikan dengan peraturan.

Dampaknya mewujudkan efisiensi belanja APBD, memudahkan proses pencatatan, pengawasan serta mendorong jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan bagi pejabat atau pegawai yang melakukan penata usahaan dan akuntansi pelaporan keuangan daerah, sehingga mempunyai kompetensi dan mampu mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan cara transaksi non tunai, pungkasnya. (Doni)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may also like

Sembilan Renja Pemko Pematangsiantar Tekan Angka Kemiskinan

Siantar (Macannews)- Berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 15