Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Pelatihan BUMDes, Penyelenggaraan Posyandu, Pembangunan Air Bersih Di SPJ-kan ,Tidak Bisa Dibuktikan Kades Sukahurip Sukatani

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani yang dipimpin Kepala Desa Aan Kurniawan membuat Laporan Pertanggung jawaban Uang Negara yang dinilai LSM Leppansi sangat mencurigakan dan disinyalir terjadi penyelewengan, karena surat klarifikasi No 07/SP/DPP-LEPPANSI/VI/2020 pada tanggal 25 Juni 2020 tidak direspon dengan baik oleh Kades. Ada apa ?

Dimana dalam surat klarifikasi yang dialamatkan kepada Kades Aan perihal menanyakan kemana saja uang Negara Tahun  2019 disalurkan. Dalam surat laporan pertanggungjawabannya, tertera beberapa  kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes, Rp 60 jutaan, pemeliharaan saluran irigasi Rp 80 Jutaan,  kegiatan Pengelolaan BUMDes Rp 30 Jutaan ,Penyelenggaraan posyandu Rp 40 Jutaan ,Pembangunan air bersih Rp 70 Jutaan .

Kades Aan yang cukup dikenal sering menghindar dari awak media dan  jarang masuk kantor tersebut seharusnya mendapat sangsi tegas dari Camat selaku pembina di wilayah Kecamatan Sukatani, Bahkan menurut penuturan sejumlah warga yang kami minta pendapatnya yang berada di sekitar kantor desa tersebut mengatakan sejak terpilih kembali menjadi Kades di desa itu, Kades Aan jarang terlihat di kantor maupun di kediamannya.

” Pembangunan di desa kami tidak ada dan begitu juga seperti jalan – jalan dilingkungan penduduk desa tidak ada perubahan. Lihat saja mas, kondisi  kantor desa tidak ada yang berubah cuma patung yang mirip seperti Kades Aan yang bertambah. Begitu juga saluran air didepan rumahnya saja terkesan jorok,  dan tidak perduli dengan kesehatan warganya ,karena banyak nyamuk sehingga penyakit malaria dan diare sering terjadi di desa ini.. Dicurigai Dana ADD ( Anggaran Dana Desa APBD ) dari Kabupaten dan DD ( Dana Desa  APBN ) selama ia ( Red-Kades Aan) menjabat berjalan dua periode kemana disalurkan? Lalu menjadi pertanyaan apakah Kepala Desa membuat SPJ begitu lancar dan bisa lolos dari Inspektorat dan DPMPD. serta Aparat hukum,” beber sejumlah warga dengan nada kesal

Edo ( Ketua Leppansi ) juga menambahkan bahwa sejak Juni 2020 tim investigasi LSM Leppansi  mengumpulkan bukti-bukti dilapangan dan berbagai nara sumber  untuk membuat laporan ke aparat hukum untuk mendukung bukti permulaan yang bisa menjerat Kades Aan ke jalur hukum. Dan untuk itu Kades Aan harus membuktikan bahwa dalam SPJ nya itu seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah besaran anggaran yang disalurkan. Namun kuat dugaan Kades Aan tidak dapat membuktikannya, tegas Edo sembari memperlihatkan sejumlah lembar kertas yang bertuliskan sejumlah kegiatan Desa Suka Hurip Tahun 2019 yang diduga fiktif.

Penulis : ED

Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Polisi dan Inspektorat Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa Karang Satu

Kabupaten Bekasi (Macannews.com)

Pengelolahan Dana Desa (DD) di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi tahap pertama dan kedua Tahun 2019 diduga bermasalah hal itu diperkuat dengan kelakuan Kepala Desa sering mengelak serta menghindar tanpa alasan yang jelas ketika hendak dikonfirmasi sejumlah awak media terkait pengelolahan anggaran Dana Desa

Dugaan pengelolahan Dana Desa di Desa Karang Satu ini bermasalah akibat dari pelecehan tugas dari dua orang jurnalis yang dialami AH , BH, wartawan salah satu Media Online yang datang hendak menemui dan mengkonfirmasi Kades Karang Satu Sarim terkait pengelolahan anggaran dana desa tahun 2019 Jumat (19/6)

Menurut keterangannya , BH dan AH yang sudah tiga kali datang ke kantor desa hendak menemui Kades untuk mengkonfirmasi sejumlah kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap satu lebih kurang sebesar Rp 400 juta serta tahap kedua lebih kurang sebesar Rp 800 juta yang diduga bermasalah dalam pelaksanaannya yang salah satunya biaya rahabilitasi/peningkatan jembatan desa yang dianggap begitu besar mencapai Rp 60 juta lebih serta biaya pemeliharaan sanitasi yang diduga fiktif mencapai Rp 60 juta lebih serta kegiatan lainnya yang disinyalir bermasalah

” Kami datang untuk mengkonfirmasi hal itu kepada Kades, setelah sebelumnya sudah berjanji bertemu dengannya di kantor desa. Namun, setibanya di kantor desa Kades tidak berada di tempat, begitu juga stafnya mengaku tidak ada yang mengetahui keberadaan Kadesnya (Sarim). Begitu juga saat dicoba dihubungi melalui telepon selulernya, terdengar nada aktif namun tidak merespon,” ungkap BH seraya mengatakan bahwa Kades (Sarim) sudah sering mengelak dari tanggung jawab kepada Masyarakat ingin mengetahui lewat media,  Sejumlah awak media juga prihatin dengan anggaran begitu besar tidak bisa transparan diterangkan oleh kades Sarim supaya diberitakan sesuai  tugas wartawan

Menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut, Macannews,com mencoba mengkonfirmasi Kades Karang Satu Sarim alias  Sarim Belut melalui telepon selulernya, Selasa (23/6) mengatakan kalau dirinya sedang perjalanan mau ke Pemda Kabupaten Bekasi untuk mengikuti rapat. ” Maaf saya mau mengikuti rapat ke Pemda..” Saat dikonfirmasi kembali terkait pengelolahan anggaran dana desa tahun 2019,? Sarim justru menjawab ” Anggaran semua sudah habis untuk penanganan Covid 19,” ucapnya sembari memutuskan hubungan telepon selulernya.

Penulis  : ED

 

 

 

 

 

Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Bantuan PKH,BPNT Diduga Banyak Oknum Pendamping Di Kabupaten Garut Terlibat Korupsi

KabupatenGarut ( Macan News.com )

Pendamping Desa di pakai pemerintah untuk memonitoring dan mengajukan nama penerima manfaat atas Bantuan PKH ( Program Keluarga Harapan ) dan BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai ) dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Sosial.

Di Kabupaten Garut Tepatnya di beberapa Kecamatan, ditemukan Praktek dugaan Korupsi oleh oknum Pendamping PKH . Praktek seperti Pemotongan terhadap Bantuan dari Pemerintah secara sistemik . dalam prakteknya ditemukan  nama penerima manfaat ada yang sudah meninggal, ada dugaan nama fiktif dengan nama yang sama tapi nomor NIK tidak lengkap tapi berhasil diloloskan sebagai penerima  manfaat.

Pengakuan dari masyarakat bernama Ad  Pria 50 Thn ( 27/5) , warga Kecamatan Leuwigoong  dan juga Dd warga desa Panyindangan kecamatan Pakenjeng, Garut selatan  mengakui Bantuan BPNT senilai Rp 200 ribu ( Berbentuk Barang ) disunat yang nilainya dihitung hanya Rp 164 ribu ( Sembako ) berarti ada Rp 36 ribu per KK penerima manfaat. jika dikalikan praktek ini se Kabupaten Garut , seorang Pendamping BPNT cukup Besar nilai korupsinya.

Lain lagi Praktek PKH, Pendamping PKH dengan salah satu Prakteknya mendapat Rp 500 rb sampai Rp 1.450.000. ( tergantung pada banyaknya anak pada Penerima Bantuan PKH tersebut ) Diduga juga terjadi ” PUNGLI ” terhadap Bantuan itu . Dugaan Pungli Tersebut terhadap Penerima manfaat PKH paling minim Rp 50 Rb per Penerima manfaat.

Ditemukan salah seorang Pendamping PKH disalah satu Kecamatan di Kabupaten Garut , mempunyai harta yang banyak seperti punya mobil 2 buah , punya tanah yang dibeli diduga dari hasil memakan hasil PKH  tersebut karena menurut salah satu saksi warga “DD”  pendamping tersebut dulunya tidak mewah , tapi setelah bekerja di PKH sebagai pendamping suka menunjukkan uang banyak dan harta yang baru di beli.  dan diduga nama Fiktif dengan NIK tidak jelas kenapa Bisa masuk dalam usulan  KK Penerima manfaat PKH ?. berarti diduga permainan ini sudah masif dan terstruktur.

Macan News meminta pendapat Edo sebagai ketua LSM LEPPANSI mengatakan ” Dugaan Korupsi PKH ini LSM nya akan menelusuri Banyak nya praktek korupsi di Garut ini dan siap melaporkan ke Polisi, Jaksa sampai Mabes Polri  bila macet di POLRES  Garut dan Kajari Garut. Hal ini terjadi diduga karena lemahnya Aparat Hukum di Garut dalam pengawasan Bantuan Negara ini , Kemiskinan Warga menjadi alat memperkaya diri, Yang disuruh mengawasi malah ikut bermain , kata Edo ( Ted )

Kategori
Daerah Terkini

Kepala Desa Mekar Sari Tambun Selatan Diduga Pilih-Pilih Kasih Pemberian Bansos

 

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Didalam Pandemi Covid ini Presiden mengingatkan agar Kepala Desa jangan main main dengan Bantuan Sosial karena ancaman Hukumannya tidak main main bisa seumur Hidup . Penegasan ini di mengacu ke Undang Undang Tindak Pidana Korupsi , dalam keadaan negara mengalami Bencana Alam atau wabah yang dialami suatu daerah atau nasional .

Didalam Peraturan Menteri Desa no 6 tahun 2020 mengatakan bahwa Dana Desa ( APBN ) dialokasikan ke Penanganan Covid ,Padat Karya Tunai dan BLT Dana Desa. dan didalam pelaksanaannya di data baik Keluarga Penerima Bansos dari Presiden , Gubernur ,Bupati dan Kepala Desa berdasarkan Kriteria terdampak yang ditentukan dari yang paling miskin terdampak sampai yang kurang dampaknya , dibuatkan skala urutannya. Kepala Desa dan Tim Gugus Tugas Covid bertugas juga dalam menseleksi data yang diberikan RT berdasarkan krteria dan diputuskan siapa penerima yang berhak.

Dalam Pelaksanaannya Kepala Desa Mekar Sari  Linda menurut warga Mekar sari yang menceritakan ke media ini bahwa HT sebagai warga mengontrak di sekitar RT 04  dan Ber-KTP  Mekar Sari tidak mendapatkan satupun Bansos dari manapun . HT menceritakan kepedihan yang dialaminya sebagai kerja serabutan yang sudah satu bulan berhenti kerja , dan HT sudah mendatangi staff desa , namun tidak ada bantuan sama sekali . LSM Leppansi mendatangi Kepala Desa di kantornya tetapi tidak ada Kades Linda di tempat, sewaktu pembagian sembako di desa Mekar sari ditemukan banyak dugaan pilih kasih dalam pemberian sembako karena banyak mobil innova ,avanza dan sedan vios yang keluar masuk membawa sembako  dari Bupati dan semuanya di dokumentasikan  sebagai bukti.

HT juga mengatakan untuk dimasukkan ke BLT dana Desa , tetapi ditolak oleh  staff Desa dengan alasan sudah penuh , Linda sebagai Kepala desa harus bertanggungjawab bila ada warganya tidak makan lagi karena tidak tersentuh bansos manapun . dan Macannews menemukan Banyak penerima bantuan tanpa survey yang layak menerima  dan cenderung Lurah Tidak peka terhadap keluhan Warga miskin.

LSM Leppansi Edo mengatakan bahwa tiap desa di kabupaten Bekasi mendapatkan kurang lebih Rp 500 Juta dari Dana Desa APBN , ditambah 400 sampai 600 juta dari ADD APBD, kalau APBN jelas untuk Penanganan Covid -19, tapi diduga ADD APBD Rp 400-600 Juta tiap Desa diduga seperti uang tidak ada konkrit pertanggungjawaban diduga hanya SPJ rapi, duit juga entah kemana? Pihak aparat Hukum Kabupaten Bekasi harus selidiki hal ini karena menyangkut Kerugian Negara. (E.N)

Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Kades Lubang Buaya Harus Menjawab Dugaan BLT Tumpang Tindih dan Pengerahan Bantuan Uang Dibelokkan ke Sembako di Tiap RT

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Kepala Desa Kabupaten Bekasi harus menyalurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Dana Desa sebelum 24 Mei 2020, sesuai Instruksi Menteri Desa PDTT No.1 Tahun 2020 yang ditetapkan 15 Mei 2020 . Instruksi ini dilakukan menurut Edo dari LSM Leppansi ” Memotong Birokrasi yang dengan sengaja atau tanpa sengaja memperlambat Bantuan Langsung Tunai tersebut  karena dikatakan apabila Desa Dapat langsung menyalurkan BLT Dana Desa tanpa menunggu pengesahan bila dokumen keluarga penerima sudah diserahkan 5 hari ke Bupati/walikota.

Ada YangDiduga  Menyimpang Praktek yang dilakukan Kades Lubang Buaya,  menurut wawancara macannews di Desa Tersebut tanggal 20 Mei 2020 beberapa ibu mengakui mereka diberikan Amplop isinya ATM BNI  tetapi pengakuan ibu MS mereka diarahkan tukar dengan sembako di RT masing masing , jadi ketika ditanya Uang di ATM  dia mengaku tidak ada , dan justru mengakui bantuan 600 rb juga sudah dapat. padahal 600 rb adalah BLT dana Desa , sedangkan BNI ini adalah Bantuan Bansos Uang dan Sembako. ketika hal ini diwawancarai ke salah satu staff desa malah menghindar dan menjanjikan memanggil Kepala Desa , tetapi yang datang adalah diduga Preman bermotor 4 motor yang diduga menteror dengan cara memainkan Gas motor agar berisik sampai mengundang perhatian warga dan media yang lagi wawancara. Praktek ini di dokumentasikan oleh macannews untuk melihat apakah ini Teror atas karya jurnalis ? kata rekan media lain yang ada di tempat.

Kades Lubang Buaya menurut Edo dari LSM Leppansi seharusnya mau di konfirmasi oleh Media karena dibalik suka menghindar sehingga menimbulkan persepsi negatif Apakah BLT Dana Desa tersebut Benar atau menyimpang.  Kepala Desa Lubang Buaya  menurut Edo harus mempertanggungjawabkan ke publik dan Negara dan Jangan Coba coba bermain di masa Pandemi Covid-19 ini karena anacaman jelas Seumur hidup dipenjara, LSM Leppansi siap melaporkan dan meneruskan investigasi ini ke DPMPD dan pihak Penegak Hukum terkait dugaan penyimpangan BLT dan dana Bansos Desa Lubang Buaya ini kata Edo ( Red )

Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Pelayanan Desa Sukaraja Tambelang Dikeluhkan Warga Karena Tutup Di Gembok Pada Saat Pandemi Covid -19

Pagar Desa Di Gembok

Kabupaten Bekasi  ( Macan News.com)

Jumat (24/4 ) Warga Desa Sukaraja Kecamatan Tambelang yang ingin mengurus urusan ke desa menemui Pagar Digembok  dari luar dan tidak ada satupun pegawai dan Kades yang ada di tempat, Hd  sebagai warga menemui Macannews yang ada pada saat itu sedang berkunjung untuk monitoring Pelaksanaan Permendes No 6 Tahun 2020 , yaitu diharuskan semua kegiatan desa untuk 1. Penanganan Covid 19  2. Padat Karya Tunai ( PKT ) 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa  .

Hd menceritakan dia datang  sekitar pukul 10:00 WIB siang tadi dan mengatakan amat kecewa pelayanan desa yang sudah tutup , menanggapi laporan Hd, Sekjen LSM Macan Habonaron  L.HIte mengatakan “Tenang Pak Hd nanti akan kita laporkan ke sekretaris Camat kinerja Kepala Desa Sukaraja ini,mudah mudahan di beri sanksi”. Dan L Hite kepada macannews mengatakan ” ini bang bukti di gembok “” dalam WhatsApp nya ke sekretaris Camat Tambelang.

Kepala Desa Sukaraja Dinilai Tidak serius dalam menjalankan pelayanan kata Edo LSM Leppansi buktinya banyak kerja yang kurang dipahami oleh Kepala Desa ini yaitu Surat LSM Leppansi juga tidak kunjung di Jawab  Hal PTSL Program Tanah Sertifikat Lengkap, Masalah Pelayanan di desa yang tidak layak kantor  karena ruangannya tidak rapi, berantakan , plafon jebol , kursi kurang , dan pegawai gak disiplin di tempat.  Hal ini Camat Tambelang sudah dilaporkan oleh LSM Leppansi dan Camat mengatakan Sudah Menegur dan mengingatkan  Kades karena banyak sorotan ke Kades Sukaraja  agar diperbaiki . Pelayanan Desa ini sudah dua kali dilaporkan ke Camat tapi hasilnya masih sama saja .

LSM Leppansi menyelidiki Bantuan BLT Dana Desa , Padat Karya Tunai , Penanganan Covid  di desa Sukaraja ini apakah Berjalan atau tidak , nanti LSM Leppansi berjanji akan mengeluarkan Rilis untuk diberitakan akan melaporkan Hasil Investigasi Pelaksanaan Permendes No. 6 Tahun 2020 ( E.N )

Kategori
Nasional Terkini

Info Penanganan Covid-19 ,24 April 2020 Pukul 12.00 WIB

Kategori
Daerah Terkini

Penanganan Covid 19 Harus Cepat Jangan Lamban,Pemkab Bekasi Usulkan PSBB

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com)

Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengajukan PSBB ( pembatasan sosial Berskala Besar ) ke Gubernur Jawa Barat  selanjutnya ke Pusat. Juru Bicara Covid 19 Kabupaten Bekasi dr Alamsyah memberitahukan rencana tersebut.

PSBB di ajukan setelah berdiskusi antara Bupati dan Forkopimda, Pergerakan Masyarakat akan di batasi untuk mencegah penularan ,seperti penerapannya juga daerah lain melaksanakannya. Masyarakat yang di hubungi banyak mengatakan kami menunggu gerakan Bupati untuk PSBB ini . (E.N )

Kategori
Daerah Nasional

Penggiat Sosial Antonius : Bupati Tidak Tanggap Melihat Virus Korona Mungkin Berkeliaran Di Massa Pilkades

Foto red : ilustrasi kumpul massa

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com)

Pemimpin Daerah seperti Bupati harus memastikan setiap masyarakatnya Bebas dari Virus Korona yang sedang aktif  menular dari orang ke orang. sehingga diperlukan petunjuk dan tindakan nyata memastikan setiap kebijakan Pemerintah efektif berjalan . Tetapi lain di Kabupaten Bekasi  masyarakatnya sibuk membentuk massa berkumpul untuk mendukung Kepala Desa dalam pengambilan Nomor urut pilkades .

Di Pilkades Tambelang massa berkerumun mengantar Calkades nya mengambil nomor seakan- akan anti virus korona, Pemimpin wilayah Camat Tambelang juga tidak menunjukkan ketegasannya melindungi masyarakatnya dari wabah korona virus.

Massa juga diturunkan di beberapa desa dari 16 desa yang melakukan pilkades nanti . mulai dari Karang bahagia desa Karang Rahayu, Muara gembong dan lain-lain . Masyarakat yang memahami bahaya-nya virus korona sangat menyesali melihat tidak adanya ketegasan Camat ,Bupati dan DPMPD dalam menjalankan himbauan Presiden Jokowi untuk menghindari kerumunan massa, social Distance dan pola hidup sehat.

Salah satu Desa yang menerapkan hindari kerumunan massa adalah Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan ( 20/3 ), Kepada Camat dan Pejabat yang Tidak mampu melindungi masyarakat , berarti jangan dipilih lagi dan di beri sanksi, kata Antonius seorang tokoh Media Kabupaten Bekasi. ( EN )

Kategori
Daerah Nasional

Bupati Karawang dr Cellicia Nurrachadiana Positif Corona

Karawang ( Macannews.com )

Sebelum Bupati Karawang dr Cellicia Nurrachadiana dinyatakan positif Corona (24/3), diduga sudah dua lagi Pemimpin daerah Jawa Barat terkena Virus Corona  atau Covid -19 yaitu Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana dan Walikota Bogor Bima Arya.

Cellicia menjalani sweap test secara mandiri satu hari sebelumnya, dan dinyatakan positif Corona. Menurut Bupati ini lewat video yang diunggahnya dirinya tidak pernah mengalami keluhan kesehatan. Dan dia ( Cellicia) juga sudah melaporkan hal ini ke Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas seizin Bupati Cellicia diizinkan memberitahukan ke masyarakat umum.

Dalam Video  dilihat bahwa Bupati sempat mengalami batuk batuk dalam acara pelantikan Kades terpilih di Karawang , dan karena batuk terus pidato dilanjutkan oleh wakilnya. (Ted)

 

 

 

 

Kategori
Daerah Terkini

Sejak Menjabat Kades Lubang Buaya, Maulana Yusuf Diduga Abaikan Program Pemerintah.

Kabupaten Bekasi ( Macannews Online)

“Kacang Lupa Akan Kulitnya”, istilah itu sangat cocok ditujukan kepada Maulana Yusuf, betapa tidak sejak terpilih menjabat sebagai Kepala Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu, dengan secepat kilat bisa melupakan semua janji-janji manisnya kepada warga desanya saat kampanye Pilkades pada tahun 2018 lalu

Dimana sebelumnya Maulana Yusuf, dengan kata – kata rayuan dan manisnya berjanji dan bersumpah akan membangun dan mensejahterahkan kehidupan warga desa Lubang Buaya jika kelak memilihnya sebagai pemimpin di desa tersebut. Namun setelah terpilih dan menjabat setahun lebih sebagai kepala desa, justru kekecewaan yang dirasakan warga desa, sebab satupun program -program janjinya tidak dirasakan warga. Malah sebaliknya Maulana Yusuf jarang masuk kantor, begitu juga kegiatan-kegiatan yang ada di desa tidak pernah melibatkan warganya alias tertutup begitu juga masal;ah anggaran dana desa tidak transparan

Mendengar keluhan sejumlah warga, KETUA LSM LEPPANSI  mengutarakan,  Dana Desa dari Kabupaten Bekasi sangat besar nilainya tetapi dilapangan malah tidak dirasakan masyarakat, sebaliknya kehidupan Kepala Desa semakin meningkat dan makmur serta mewah setelah menjabat Kepala Desa. ” Yang menjadi perhatian apakah dana desa untuk memakmurkan dan memperkaya Kepala Desa ? Apakah Kepala Daerah atau Bupati sadar bahwa dana desa bisa mungkin di selewengkan anggarannya?  Seperti kata Presiden Jokowi laporan Pertanggung jawaban ( SPJ ) banyak yang beres tetapi dilapangan tidak seperti di SPJ , sibuk dengan SPJ tapi tujuan Dana Desa tidak tercapai . Di diduga SPJ Beres Kegiatan fiktif

Lebih lanjut Edo menegaskan dan mengamati bahwa Kepala Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu , Maulana Yusuf sangat licin dari kejaran pengawasan LSM dan Media yang mempertanyakan Anggaran Desa Tahun 2019 sebesar Rp1.224.000.000.- , karena wujud pekerjaan desa tidak kelihatan

” Biaya Milyaran uang Negara diduga menguap tanpa jelas peruntukannya. Begitu juga pelanggaran yang diduga sengaja dilakukan  dan dihiraukan seperti PERMENDES PDTT No 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolahan serta pembubaran BUMDES, kemudian tidak adanya spanduk anggaran Desa terlihat di sekitar kantor desa. Begitu juga BUMDES sampai saat ini tidak jelas rimbanya, begitu juga kepengurusannya juga diduga belum dibentuk alias tidak jelas. Kuat dugaan dana penyertaannya hanya SPJ saja yang ada,” beber Edo seraya mengatakan agar DPMPD Kabupaten Bekasi dan aparat hukum sudah seharusnya mengusut kemana anggaran BUMDES serta Anggaran Pemberdayaan Masyarakat serta Anggaran kegiatan lainnya di Desa Lubang Buaya dengan meminta pertanggung jawaban Maulana Yusuf selaku penanggung jawab seluruh anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah

Sebagai pembanding Macannews mendatangi Kantor Desa dan mencoba mengkonfirmasi Kepala Desa, Rabu (18/3) namun tidak berada  ditempat. Begitu juga dalam kunjungan ke tiga kalinya ,semua staff desa tidak ada mengetahui Kades kemana, dan cenderung menutupi keberadaannya .

Sementara amatan Macannews di sekitar kantor desa, banyak sampah berserakan begitu juga bangunan kantor desa tidak ada perubahan dari kepala desa sebelumnya. Sejumlah keberadaan staff desa sangat minim sehingga pelayanan bagi masyarakat sering mengecewakan. Hal ini menandakan tidak adanya perhatian dan tanggungjawab Maulana sebagai kepala desa (Edy)

Kategori
Daerah Terkini

Pembinaan Pegawai Disnaker Kabupaten Bekasi Pakai Acara Nyawer Dangdutan

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com)

Oknum Pejabat Kabupaten Bekasi yang viral Video sedang berjoget dan nyawer saat pembinaan Pegawai Perangkat Daerah Disnaker ( Dinas Tenaga Kerja ) di Hotel Hemanggini Bandung tanggal 28-29 Februari 2020.

Dalam video di youtube dengan judul Astagfirullah! Bekasi darurat banjir Pejabatnya asik Nyawer  dan di Fb Aksi juga ditampilkan video  tersebut yang menunjukkan pemborosan uang Negara , dan dalam video tersebut dengan tidak malu nya seorang pejabat negara yang seharusnya mengerti kesusahan rakyat sedang banjir tapi pejabat nyawer di lokasi seminar tersebut.

Menurut Edo LSM Leppansi ” Bupati harus memberikan Sanksi kepada Pejabat Disnaker penanggungjawab acara tersebut apakah itu Kadis ,Sekdin  setingkat Kabid”.  dan ini yang ada bocor ke publik bagaimana dinas lain yng tertutup rapat dan diluar daerah lagi. apakah Bupati mampu awasi bawahannya , yang kami sarankan Beri hukuman tegas dan terukur sesuai aturan dan menjadi pelajaran bagi Dinas lain bila melakukan.(E.N)

Kategori
Daerah Pendidikan

Rumitnya Pencairan Dana BOS Kabupaten Bekasi, Kadis Tidak Tanggap Cepat

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Menteri Nadiem membuat terobosan baru dengan menurunkan Dana Bos langsung ke rekening sekolah . Diharapkan supaya penyerapan anggaran rapi dan terpakai sesuai waktu dalam RKAS.

Dana BOS untuk Kabupaten sudah diterima pada tanggal 10/2 tahun 2020 tetapi hasil wawancara Macannews dengan beberapa Kepala Sekolah tingkatan SD dan SMP mengatakan bahwa mereka sangat kecewa sebab belum bisa memakai uang BOS karena Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi masih harus memberikan  rekomendasi pencairan.

Kepala sekolah yang kami hubungi dan wawancarai lewat telepon seluler mengatakan ” Bang sebagai Kepala Sekolah sangat kecewa, kalau semua prosedur kami jalankan paling cepat pertengahan Maret baru bisa dicairkan. Sebab itu kami pusing harus menutupi biaya dari bulan Januari sampai Februari yang sudah lewat. Tanyakan sajalangsung ke Dinas bang mengapa mereka tidak menjalan sesuai prosedur atau aturan yang sekarang ini dibuat oleh Pemerintah ” kata Kepsek yang minta kami rahasiakan identitasnya.

Untuk Konfirmasi hal ini Macannews mendatangi Kantor dinas Pendidikan dan coba menemui Kepala Dinas ataupun perangkatnya yaitu Manager BOS tapi selalu di katakan semua pada tugas luar, Senin ( 9/3). Harapan Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi agar dipermudah jangan dipersulit seperti sekarang ini yang terjadi, sebab Presiden Jokowi lewat Menteri Pendidikan mempercepat Birokrasi agar tidak singgah di Rekening Daerah, yang diduga sengaja dibuat buat dan terlalu banyak aturan sehingga Pencairan lambat.

Untuk itu LSM Leppansi Edo mengatakan,  kalau ada unsur memperlambat dapat Dipidana ,sehingga Kejaksaan diharapkan mengusut lamanya Dana BOS ini di turunkan di Kabupaten Bekasi apakah ada unsur Disengaja atau ada unsur Korupsi atau suap. ( E.N )

Kategori
Pendidikan Terkini

Ilham Kepsek SMAN 2 Tambun Utara Tidak Transparan Dikonfirmasi Cenderung Menghindar

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Selama menjadi Kepala Sekolah SMAN 2 Tambun Utara, Ilham terkenal sangat tertutup dan selalu menghindar bila di temui terkait Anggaran BOS dan sejumlah dugaan pungutan liar (Pungli) yang  dilakukan melalui kebijakan serta keputusannya .

Ironisnya saat Macannews berkunjung ke SMAN 2 Tambun Utara, Senin (9/3) tampak terlihat rumput tumbuh subur disekeliling halaman maupun diluar sekolah, namun tinggi rumput mencapai setengah meter seperti tidak pernah dipangkas alias tidak terawat. Mirisnya rumput yang tumbuh subur tersebut seperti semak menjalar hingga ke bangunan beberapa ruang kelas siswa yang sehari-harinya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar

Begitu juga warna cat bangunan dan pagar sekolah terlihat dengan kasat mata sudah memudar dan kusam. Sementara biaya untuk perawatan sekolah selama ini yang telah dianggarkan, kemana? Hal ini menjadi pertanyaan kepada Kepsek selaku penanggung jawab penuh di sekolah.

Begitu juga ketika sejumlah orang tua siswa yang siang itu sedang menunggu untuk menjemput anaknya pulang sekolah saat diwawancarai Macannews, Senin (9/3) mereka (red-orangtua siswa) mengeluhkan pengeluaran yang belakangan ini semakin berat dibebankan pihak sekolah kepada setiap orangtua siswa yang diduga tanpa prosedur rapat yang memadai antara orangtua siswa dan pihak sekolah.

” kami mengeluhkan Sumbangan Awal Tahun yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya dibungkus rapi, tanpa jelas peruntukannya seperti pembangunan fisik yang  tidak dapat diklarifikasi. Begitu juga SPP dan biaya studi tour dan kutipan lainnya tidak jelas kemana saja peruntukannya., Kuat dugaan dengan ketertutupan ini tidak mustahil kesempatan tersebut digunakan sang Kepsek dan kroninya untuk meraup uang yang tidak diawasi dan cenderung kongkalikong dengan oknum tertentu .

Untuk hal ini, LSM Leppansi (9/3) meminta KCD wilayah 3 menegur Kepala Sekolah Ilham walaupun pesimis dengan Casmadi sebagai Kepala KCD yang dinilai banyak pembiaran pungutan di sekolah. Dan jika masih dilakukan pembiaran, Ilham akan dilaporkan ke Kepolisian terkait dugaan Penyimpangan Dana Sekolah, tegas Edo (E.N)

Kategori
Daerah Pendidikan

LSM LEPPANSI : Sudirahmat Banyak Jabatan, Kepsek SMAN 1 Tamara, Plt SMAN 1 Tamsel, Ketua MKKS,Mobil Berkelas Atas,Jabatan 2 periodesasi sebagai Kepsek.

Macannews Online (Kabupaten Bekasi)

Seharusnya menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), SMA Kabupaten Bekasi, Sudirahmat seharusnya menunjukkan sifat bertanggung jawab dan profesionalnya dalam hal program-program yang meningkatkan mutu pendidikan kualitas SMA khususnya di Kabupaten Bekasi.

Malah Kepala Sekolah yang masih” Doyan”  jadi kepala sekolah itu sudah 2 periode menjadi kepala sekolah yaitu 8 tahun pertama yaitu semasa peraturan kepala sekolah harus mengikuti periodesasi sudah dijalani , dan berhenti menjadi kepala sekolah di SMAN 1 Cikarang Selatan karena periodesasi, dan kembali menjadi guru.

Dan yang lebih ambisinya belum genap setahun menjadi guru sudah ikut test kepala sekolah lagi bersama Kepsek Zahra (Kepsek Sukatani yang habis periodesasi juga ) dan diterima lagi menjadi kepala sekolah di SMAN 1 Tambun Utara sedangkan Zahra di SMAN 1 Muara Gembong, dilihat secara aturan diduga Sudirahmat belum penuh setahun menjadi guru akibat periodesasi,

” Bila diamati, sebagai kepala sekolah 8 Tahun menurutnya tidak cukup, apakah mau 20 tahun ( apalagi sekarang periodesasi dihapus , apa seumur hidup, tanpa memberikan regenerasi ke orang muda yang bisa lebih berbuat baik dari apa yang telah dicapainya,, cetus Edo KetuaLSM Leppansi selaku pengamat pendidikan, pola koruptif kepala sekolah .

Justru setelah dikukuhkan menjadi Ketua MKKS oleh Kadisdik pada Bulan September 2018 lalu, Sudirahmat yang juga menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Tambun Utara serta merangkap Plt Kepala SMAN 1 Tambun  Selatan hingga kini tidak sesuai dengan harapan dapat membantu memajukan pendidikan SMA di Kabupaten Bekasi. Justru menjadi sorotan utama sejumlah awak media terkait dugaan Pungutan liar (Pungli) di dua SMA Negeri dibawah pimpinannya

Selain sering melakukan dugaan Pungli, Sudirahmat dikenal sulit di temui dan cenderung menghindar wartawan.  Hal  itu tidak menunjukkan sifat bertanggung jawab dan tidak profesionalnya Sudirahmat selaku Ketua MKKS SMA.

Terbukti saat Macannews dan sejumlah wartawan yang sudah berulangkali datang berkunjung ke SMAN 1 Tambun Selatan yang berniat hendak menemuinya terkait dugaan Pungli Sumbangan Awal Tahun (SAT) sebesar Rp 1 600 000/siswa baru pada saat penerimaan murid baru tahun 2019 lalu serta kutipan iuran SPP yang diduga bermasalah sebab dinaikkan tanpa mengadakan rapat persetujuan dari setiap wali murid yang sebelumnya iuran SPP sebesar Rp 350 ribu menjadi Rp 400 ribu. Namun Sudirahmat tidak dapat ditemui dengan alasan sibuk

Kekecewaan yang sama juga dialami Macannews, (17/02) siang hendak menemui Sudirahmat di SMAN 1 Tambun Utara untuk mengkonfirmasi terkait biaya studi tour sebesar Rp 1,3 juta/siswa tujuan Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan lalu yang dianggap oleh sejumlah wali siswa tidak mampu biayanya terlalu mahal dan terkesan dipaksakan. Begitu juga ketika dikonfirmasi melalui HP, terdengar nada tidak aktif.

” Kegiatan studi tour itu terkesan dipaksakan, sebab banyak orangtua siswa yang tidak mampu membayar diwajibkan ikut. Jika dibantu pihak sekolah dalam pembiayaan tidak masalah, kita bayar separuh, justru seluruh siswa kelas diwajibkan ikut dalam kegiatan tersebut,” terang salah satu orangtua siswi saat menunggu kepulangan putrinya dari sekolah

Menindaklanjuti masalah Pungli tersebut yang diduga dilakukan Sudirahmat, Macannews mengkonfirmasi Casmadi (Pimpinan KCD wilayah 3 Bekasi) , dalam keterangannya Casmadi mengatakan sudah memanggil Kepsek tersebut untuk mengingatkan/membina agar setiap bekerja serta mengambil keputusan selalu mengikuti prosedur

” Saya sudah memanggil para kepala sekolah bahkan sudah dua kali sudah saya panggil untuk mengikuti aturan atau prosedur yang libatkan Komite. Dia (Sudirahmat) menjawab, saya ikutin pak. Dan para kepala sekolah yang ikut dipanggil mengatakan penggunaannya akan dijalankan sesuai rencana. jadi untuk hal ini KCD tidak membekingi dan tidak sama sekali mendukung,” jawab Casmadi melalui balasan SMS (WA) yang dikirimkan kepada Macannews.

Menanggapi hal yang disampaikan KCD,, Ketua DPC LSM Macan Habonaron di Bandung Teddy, SPd menegaskan selama kepimpinan Casmadi menjadi pimpinan KCD wilayah 3 Bekasi, dinilai kinerjanya sangat” Mandul “. Sebab masalah Pungli di SMAN dan SMKN Kabupaten Bekasi semakin meningkat drastis. Dan sudah layak Kadisdik Prov Jawa Barat kembali mengevaluasi ulang kinerja KCD dibawah pimpinan Casmadi,” harapnya. (Edy)

 

 

Kategori
Daerah Pendidikan

Kepala KCD III, Tidak Mampu Kerja, Selalu” Biarkan” Pungli di SMAN I Kedungwaringin Terus Berlanjut

Macannews  Online (Kabupaten Bekasi)

Pungutan Liar (Pungli) secara terus menerus terjadi di sejumlah SMAN dan SMKN di Kabupaten Bekasi yang dilakukan oleh sejumlah oknum Kepsek tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat bahkan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa/siswi yang seharusnya gratis justru dijadikan untuk memperkaya diri sendiri dengan melibatkan beberapa orang atau golongan tertentu untuk memperlancar aksi ilegalnya.

KCD wilayah III Kota/Kabupaten Bekasi sebagai perwakilan dari Disdik Jawa Barat dibawah pimpinan Casmadi yang lebih kurang setahun menjabat tidak menunjukkan perubahan yang baik di dalam hal memajukan Pendidikan khususnya di wilayah kerjanya. Terbukti semakin maraknya masalah pungli di setiap SMAN dan SMKN di Kabupaten Bekasi tanpa satupun oknum Kepsek yang telah jelas melanggar aturan yang berlaku tidak mendapatkan sanksi tegas. Justru semakin bebas melakukan aksinya, tanpa takut akibatnya

Hal itu diketahui ketika Macannews ketika hendak menemui serta mengkonfirmasi Kepala Sekolah Akmad Sayuti terkait keluhan oleh sejumlah orangtua siswa yang merasa kesal atas kebijakan Kepsek yang menetapkan mahalnya biaya kegiatan outing class/ studi tour kelas XII sebesar Rp 2 juta yang kabarnya sudah dilaksanakan bulan lalu tujuan wisata Yogyakarta. Namun usaha Macannews untuk menemui Akhmad Sayuti sia -sia sebab tidak berada di tempat tanpa alasan yang pasti

Menurut nara sumber yang dilayak dipercaya dan minta Identitasnya dirahasiakan mengatakan, sejak maraknya pemberitaan di media terkait pungli di sekolah tersebut, A Sayuti jarang masuk kantor. Sedangkan semua urusan sekolah begitu juga kepada wartawan yang berkunjung ke sekolah, seluruhnya diserahkan kepada Humas Ardiansyah. selaku orang kepercayaannya di sekolah tersebut

” Semua urusan di sekolah seluruhnya diserahkan kepada Humas, sering para awak media yang datang ke sekolah merasa kecewa sebab tidak bisa bertemu langsung dengan Kepsek. Walaupun Kepseknya ada di sekolah, semua urusan ditangani Humas,” ungkap pria berjenggot tersebut

Salah satu siswi Tia (Red- Samaran) saat diwawancarai Macannews di sekolah itu, dengan polosnya mengatakan untuk biaya studi tour setiap siswa kelas XII dibebankan pihak sekolah Rp 2 juta tujuan Yogyakarta selama 5 hari,  telah dilaksanakan bulan lalu. Sementara untuk siswa kelas X dan XI rencananya bulan Maret yang akan datang dengan biaya Rp 450 ribu/siswa

Sementara Montang SH ( Ketua Tim Investigasi LSM Macan Habonaron) sekaligus salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Bekasi, kepada Macannews, Rabu ( 12/02) mengecam keras tindakan dan semena-menanya Kepsek mengizinkan/memutuskan mahalnya biaya studi tour yang dikutip dari setiap murid. Apalagi keputusan tersebut kabarnya tidak terlebih dahulu mengadakan rapat dengan para orangtua siswa.

Dalam hal ini,   tegasnya, Kepsek (Sayuti) telah menyalahgunakan wewenang Jabatan yang dimuat dalam Pasal 3 UU Nomor 31Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 serta dianggap melanggar peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah  Dimana pada Pasal 12 point B, Permendikbud melarang Komite sekolah melakukan pungutan kepada peserta didik atau mewakili

Lebih kurang tiga tahun menjabat sebagai Kepsek di SMAN 1 Kedungwaringin, jelas Montang, sejumlah masalah pungli semakin meningkat di SMAN I Kedungwaringin. Begitu juga dengan keadaan gedung sekolah kondisinya sangat memprihatinkan sengaja dibiarkan tanpa perawatan. Begitu juga setiap kondisi ruang kelas tidak nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,  terkesan tidak pernah mendapat perhatian dari Kepseknya

” Untuk itu Kepsek jangan terus menerus menghindar dari wartawan. Sebab semakin sering menghindar,persoalaan atau masalah semakin rumit.. Begitu juga KCD, jangan hanya terima laporan dari setiap sekolah atau duduk manis menunggu laporan, tapi harus turun langsung kelapangan melihat jelas apa yang terjadi. KCD dalam setiap permasalahan yang di terima harus cepat tanggap, dan bukan melindungi atau menutupi permasalahan yang terjadi dan memberikan tindakan tegas kepada para oknum kepsek yang terlibat,” tegas pria yang kerap dipanggil dengan sebutan bang Bro itu.

Berdasarkan hasil investigasi macannews dilapangan dan menurut pengakuan sejumlah siswa dan orangtua siswa yang berhasil diwawancarai bahwa, biaya outing class/studi tour kelas X11 tujuan wisata Yogyakarta setiap siswa/siswi dikenakan sebesar Rp 2 juta, dan untuk biaya SPP untuk Januari 2020 pihak sekolah masih mengutip kepada setiap siswa sebesar Rp 175 ribu/bulan. serta untuk Pelantikan ekskul Bersama sebesar Rp 300 ribu/siswa begitu juga untuk biaya psikotes sebesar Rp 110 ribu/siswa. (Edy)

 

Kategori
Hukum Kriminal Terkini

Viral Kasus SMPN 3 Karang Bahagia,Mahasiswa Bergerak Lapor Ke Kajari Cikarang

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Terkuak satu- satu kebobrokan Infrastruktur Diduga hasil kejahatan antara Dinas dan Pengusaha Kontraktor. Bangunan dikelola oleh Dinas PUPR dan hasil Swakelola Dinas Pendidikan Banyak masalah seperti Kondisi Fisik yang di Rekam oleh mahasiswa dan banyak ditonton di sosial media di facebook ,youtube, antara WhatsApp group masyarakat. Didalam Video tersebut diperlihatkan dengan jelas bangunan yang asal jadi dengan keramik yang asal nempel , tangga yang dibangun tidak sama ukurannya, plafon yang sudah rontok, Pintu yang sudah bolong, pipa yang sudah putus, coran yang tipis, lantai yang sudah terangkat keramiknya dan lainnya. Macannews yang ikut meliput kelapangan SMPN 3 Karang Bahagia dan juga Senin (10/2 ) Mendapatkan informasi akan Dilaporkannya oleh mahasiswa yang berasal dari Universitas Pelita Bangsa, Politeknik Meta Industri, STAI Nur Elghazi Unisma Bekasi STMIK Pranata Indonesia , Universitas BSI dan dari kampus lainnya.

Dilaporkannya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi  Hasil kerja Birokrasi dan Pengusaha yang hasilnya seperti di video tersebut dengan dugaan korupsi proyek pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia senilai Rp 13,2 Milyar yang bersumber dari APBD tahun 2018.

Kordinator Aksi Fakhri Pangestu mengatakan Diduga tidak sesuai spesifikasi Kondisi Bangunan SMPN 3 Karang Bahagia tersebut , Bangunan tersebut dibangun  tahun 2018 dan selesai pertangahan tahun 2019 dan sangat parah kondisinya  dan berharap Kejari Kabupaten  Bekasi yang dipimpin RR Mahayu Dian Suryandary menindaklanjuti Laporan Mahasiswa ini.

Diminta tanggapannya beberapa LSM yang di lokasi mengatakan bahwa banyak laporan kami sebagai LSM juga tidak direspon baik oleh Kejaksaan menyangkut mutu Bangunan  yang tidak sesuai RAB yang seharusnya. Termasuk Jembatan Cibungur Bojongmangu yang baru 6 Bulan dibangun sudah hancur seperti liputan macannews  on line hasil temuan rekan LSM.( E.N )

 

Kategori
Daerah Pendidikan

Kepala Sekolah Bermasalah di LHP BPK Dipertahankan Dinas Pendidikan , Bupati Harus Bersihkan Oknum Disdik Kotor.

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Mutasi yang dilakukan Bupati terhadap Dinas Pendidikan terdahulu melewatkan Kabid SD dan SMP yang tetap bertahan tanpa goyangan , walaupun masalah di sekitar Pendidikan banyak sekali mulai dari Kepala sekolah yang kosong , sakit-sakitan, Sekolah rubuh, Sekolah tanpa meubelair, sekolah tidak disiplin, dan lain lain.

Kabid SMP dan SD yang sudah cukup lama menjabat sangat kuat, sampai sampai seorang mantan pindahan Dinas Pendidikan mengatakan bahwa ” Wah mereka cukup kuat bang beking nya ! “. coba lihat bang yang gantikan saya juga orang orang mereka katanya.

Untuk Mutasi 617 Kepala Sekolah 31 Januari lalu ditemukan oleh LSM Leppansi bahwa banyak Kepala Sekolah yang bermasalah di temuan LHP Badan Pemeriksa Keuangan 2018 , untuk tingkat SMP Negeri Tidak ada sanksi Administrasi dari atasannya yaitu kepala Dinas Pendidikan seperti Kepala Sekolah SMPN 1 Cikarang Utara Bandi, SMPN 1 Cibitung Sani P, dan malah ada di berikan sekolah besar seperti SMPN 1 Cikarang Selatan Samingan padahal bermasalah di SMPN 4 Cikarang Utara menurut Edo dari LHP BPK 2018.

Beberapa forum diskusi di Masyarakat Tambun Selatan mengatakan bahwa Mutasi ini tadinya diharapkan sebagai hukuman bagi Kepala sekolah yang di temukan bermasalah dalam LHP BPK 2018  tentang kelebihan bayar harga buku tidak sesuai HET pemerintah  dan diharuskan mengembalikan jutaan per sekolah , malah ada sekolah harus mengembalikan 76 jutaan  yaitu SMPN 1 Pebayuran .

Forum diskusi  Tambun Selatan menilai Bupati harus tegas kalau mau dipilih masyarakat , kalau begini kita ogah memilihnya kata ST dalam acara diskusi tersebut Selasa ( 5/2). ( E,N )

 

Kategori
Daerah Pendidikan

Diduga Ada Uang Gratifikasi Dari Kegiatan Studi Tour,Studi Kampus, Dan Perpisahan

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Semakin banyak sekolah mengadakan studi tour yang dijadikan alasan untuk meraup keuntungan dari kegiatan tersebut, sepertinya hampir seluruh SMPN di Kabupaten Bekasi mendapat lampu hijau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan acara refresing atau jalan jalan ini. Terbukti, banyak yang melaksanakan tanpa ada pelarangan dan curiga adanya uang korupsi di kelebihan atau mark up biaya jalan jalan tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh Macannews,com, pihak Sekolah dan Perusahaan Travel yang diunjuk sudah mengadakan kesepakatan untuk  satu suara dalam penentuan harga per siswa,  sehingga sebagai Kepala Sekolah diduga sudah dijanjikan Fee atau Gratifikasi yang akan di dapat sekolah dari perusahaan tersebut  atau jumlah yang disetorkan tidak sebesar nilai brosur atau proposal perusahaan.

Terkait studi Tour massal ini Macannews,com menghubungi Kepala Dinas Pendidikan di kantornya , lalu entah bagaimana langsung di jawab stapnya bahwa Kadis sedang tidak di kantor . Dalam hal ini,  Kabid SMP dan Kabid SD. Kadis Pendidikan, harus bertanggung Jawab terhadap Kolusi dan Gratifikasi ini bila aparat hukum OTT dan menangkap Kepala sekolah yang nanti terbukti membagi-bagi gratifikasi tersebut ke oknum Dinas Pendidikan kata Edo LSM Leppansi. (EN)

Kategori
Daerah Pendidikan Terkini

SMPN Terbuka Cibarusah Diduga Pundi Korupsi Banyak Kepentingan.

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )
SMPN Terbuka yang di peruntukkan untuk mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun sangat tertutup pengelolaannya dan cenderung ditutup tutupi. Diduga banyak anggaran fiktif pengelolaan SMPN Terbuka di beberapa sekolah induk seperti salah satunya di SMPN 1 Cibarusah. LKPJ Bupati Kabupaten Bekasi tahun 2017 mencantumkan realisasi penyerapan Rp 1.786.453.700.- Kepala SMPN 1 Cibarusah yang mengelola SMPN terbuka sebagai sekolah induk dan penerima Dana BOS yang tercantum, sangat tertutup dan sulit ditemui untuk ditanyakan dimana saja TKB (Tempat Kegiatan Belajar ), baik jumlah siswa dan nama siswa yang ikut di tiap TKB. Diduga semua bantuan berupa Buku Paket untuk Siswa SMPN terbuka apakah sampai ke tangan siswa , dan Edo LSM Leppansi menduga Proses Belajar yang seharusnya di Sekolah Induk SMPN 1 Cibarusah tidak di urus oleh Kepala sekolah. karena tidak jelas hari apa saja dan siapa penanggung jawab atau pengelola yang ditunjuk kepala sekolah. menurut aturannya seharusnya minimal 2 kali seminggu seharusnya murid murid SMPN terbuka belajar di sekolah induk SMPN 1 Cibarusah. Guru Pamong juga seharusnya mengajar dengan benar karena diberi Honor dari Dana BOS yang ada serta Bantuan lainnya termasuk pakaian dan buku penunjang siswa miskin. Siswa SMPN terbuka di adakan untuk siswa dapat paruh waktu harus membantu orang tua dalam melakukan cari nafkah yang sepantasnya dilakukan seumur siswa ini . misalnya jaga hewan peliharaan dan jaga sawah dan pekerjaan lainnya yang dibutuhkan orang tua sehingga besar kemungkinaan putus sekolah. Karena adanya program ini di khawatirkan siswa SMPN terbuka mendaftar banyak semisal 100 orang siswa tapi yang tamat sampai Izajah hanya 2 orang , ini diduga jadi ajang korupsi TSM ( terstruktur sistematis dam massive ), Edo mengatakan akan melaporkan hal ini ke kejaksaan dan kepolisian karena di duga melibatkan banyak oknum terlibat dari pimpinan, menengah dan bawahan pelaksana . Kasihan Orang Miskin jadi bahan korupsi dan kelemahan sistem dan pengawasan lemah inspektorat jadi kesempatan korupsi massal kata Edo ( 3/8 ) pengamat pendidikan yang aktif juga sebagai pemilik Beberapa BImbel Galileo tersebut. ( E.N )

Kategori
Daerah Terkini

Selidiki Kontraktor dan Pejabat PUPR Penanggung Jawab Hancurnya Jembatan Cibungur ,Bojongmangu

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Pembangunan Asal -asalan banyak ditemukan di pekerjaan PUPR Kabupaten Bekasi , mulai dari jalan ,jembatan ,bangunan hampir mudah di temui , Semisal gedung baru dibangun sudah bocor ,hancur  dan rubuh. belum lagi bangunan yang gak jelas penyelesaiannya  alias mangkrak. tetapi Kejaksaan dan Kepolisian Bidang Korupsi alias Tipikor selalu kalah cepat dan kurang greget dalam memberantas dugaan  korupsi di PUPR kabupaten Bekasi .

Macannews menyelidiki dan menemukan Jembatan di desa sukamukti kecamatan Bojongmangu sudah hancur dan tidak berfungsi lagi padahal menurut kepala desa Sarta , bahwa hal itu  terjadi semasa kepala desa sebelum dia yaitu tahun 2018 dibangun  Desember selesai , hanya 6 bulan sudah hancur  berantakan , dan disisa retakan hancuran ditemukan kurangnya besi cor penahan kekuatan jembatan .

Untuk itu macannews akan melanjutkan investigasi kontraktor siapa yang bertanggung jawab, pejabat, konsultan dan PPTK, PPK dan KPA dari pekerjaan tahun 2018 tersebut di terbitan selanjutnya . ( E.N )

Kategori
Daerah Terkini

Bupati, DiKemanakan Fahrurozi, Baru Dua Bulan Eh, Sudah Di Mutasi Lagi?

Kabupaten Bekasi,( Macannews.com)

Bupati Kabupaten Bekasi Eka .S Sangat Dinilai Plin plan dalam mengadakan mutasi, Karena Didalam Mutasi  31/10/2019 lalu masih menyisakan tanda-tanya. Selain ada kebijakan penempatan pegawai yang diduga keras telah melanggar sejumlah ketentuan peraturan dan perundang -undangan yang ada .

Pengangkatan yang dipersoalkan adalah DR Firzawati yang berlatarbelakang Farmasi ditunjuk sebagai Camat Tambelang, Imam Faturochman latar belakang Teknik diangkat sebagai Camat Sukatani, Encun Sunarto latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi  diangkat sebagai Camat Sukakarya.

Dan dalam perjalanan-nya setelah mutasi Oktober tersebut tiba- tiba Fahrurozi sebagai Camat Sukawangi dimutasi lagi ke Dinas Koperasi, hanya berumur dua bulan , LSM Leppansi sebagai pengamat mutasi tersebut mengatakan lewat ketuanya Edo bahwa sangat sudah berbahaya-nya Mutasi dipakai sebagai alat oleh penguasa tanpa melihat Baperjakat sebagai penilai dan pengusul kepada Bupati . Sejumlah Aparat Desa Di Sukawangi diminta responnya mengatakan tidak mengetahui Camatnya sudah dimutasi lagi, mungkin di dinas koperasi bang , kata salah seorang sekdes HN.

Macannews meminta konfirmasi ke BKD tapi Kadis dan Sekdin yang ditanyakan sedang tugas luar, Untuk investigasi ini LSM Leppansi akan audiensi ke Sekda sebagai Ketua Baperjakat untuk mendapatkan alasan mutasi berumur dua bulan yang dialami Fahrurozi . (E.N )

Kategori
Daerah Terkini

Dibawah Pimpinan Umar Pj Kepala Desa Sukalaksana, Kantor Desa Berantakan

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Selama Menjabat dari Tahun 2019 lalu, ditunjuk sebagai Penjabat sementara Kepala Desa Sukalaksana Kabupaten Bekasi, Umar Amirudin sangat disayangkan tidak menunjukkan kinerjanya yang baik untuk membangun desa dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya,

Justru sarana dan prasarana kantor sangat memprihatinkan dan berantakan terkesan seperti bekas Gudang. Kursi tamu patah kakinya dan tidak layak pakai ,lemari nyaris miring kedudukannya tidak kokoh. pintu banyak yang bolong dan pelayanan sangat minim akibat para petugas desa tidak disiplin. Masyarakat sangat menyayangkan Bupati sebagai yang bertanggungjawab dalam hal ini dianggap salah. Begitu juga LSM Macan Habonaron mempertanyakan apa dasar Bupati menunjuk Umar sebagai Pj Kades di Desa Sukalaksana, jangan- jangan “ada udang dibalik batu.”

Edison memberikan hasil pantauan dan investigasi  terkait di kantor desa tersebut, BUMDes tidak dijalankan dengan baik , Diduga hanya SPJ saja di laporkan , Spanduk Penggunaan Anggaran yang diharuskan dipampangkan di setiap depan kantor desa secara transparan tidak terlihat sama sekali.

Hal itu seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh setiap Kades sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Kemendagri. dan Kemendes, sehingga LSM Macan Habonaron akan membuat surat laporan resmi ke Pemda Kabupaten Bekasi, Polisi, dan Kejaksaan  dalam hal dugaan penggunaan Dana Desa APBN, Propinsi dan APBD.

Umar sebagai Pj Kades dikonfirmasi terkait penyaluran ADD lewat teleponnya, enggan mengangkat telepon selulernya. Begitu juga saat hendak ditemui langsung ke kantor desanya sering tidak berada di tempat alias absen.

Dalam hal ini Edison mengharapkan agar Bupati Kab. Bekasi dalam menunjuk penjabat Kades jangan asal pilih dan atas karena faktor lain karena sangat merugikan masyarakat,  Begitu juga Media Macannews Online selama ini selalu eksis menyoroti kinerja Bupati yang main asal tunjuk Pj Kades tanpa melihat kinerja selama bekerja baik, seperti Pj Desa Cikedokan yang sempat ditentang oleh tokoh desa setempat karena dianggap terlalu muda dan tidak layak. LSM Macan Habonaron akan terus menyurati Bupati Bekasi dalam hal mengangkat Penjabat yang tidak kompeten dalam kerjanya selama ini. ( E.N)

Kategori
Daerah Terkini

Kinerja Buruk, Camat Cikarang Utara Sudah Layak di Ganti

Kabupaten Bekasi (Macannews.com)

Terkait tidak transparannya dalam hal pengadaan barang dan kegiatan di Kecamatan Cikarang Utara yang dipimpin Muklis, Lembaga Swadaya Masyarakat Macan Habonaron menyikapi dengan Surat Klarifikasi pada Desember 2019 lalu. Namun hingga saat ini, Muklis selaku Camat Cikarang Utara diduga sengaja tidak merespon. Disinyalir,Dalam hal anggaran kegiatan- kegiatan dan pengadaan barang di kantor Camat Cikarang Utara diduga terjadi penyimpangan

” Kita telah layangkan surat konfirmasi /klarifikasi terkait kegiatan pembinaan keagamaan, Karang Taruna, dan Sosialisasi keamanan kepada satuan keamanan ( Linmas ) tiap Desa , Tetapi setelah di investigasi dilapangan dan beberapa masyarakat mengaku sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dengan kegiatan tersebut. Berdasarkan temuan dan sejumlah data yang diperoleh, Lembaga kami melayangkan surat klarifikasi tersebut,” terang Edison (Ketua DPC LSM Macan Habonaron Kabupaten Bekasi).

Edison yang lebih akrab dengan panggilan Sady mengatakan diduga Camat tidak bersedia atau diduga sengaja tidak  menjawab surat klarifikasi yang kami layangkan ke kantor Camat Cikarang Utara pada bulan Desember tahun lalu. Dimana Lembaga kami, paparnya menemukan kejanggalan diantara rencana kegiatan dan pelaksanaannya berbeda, begitu juga dalam surat laporan pertanggungjawaban Camat juga berbeda.

Sementara Aton sebagai Kasubag Perencanaan yang berkali kali di hubungi tidak merespon lewat Handphone. Kinerja Camat Muklis dinilai LSM Macan Habonaron kurang mampu, seperti membuat kantor bersih, pelayanan ramah, membuat pegawai dan staff kecamatan disiplin dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat

Lebih mirisnya lagi saat dilakukan pengamatan di kantor Camat tersebut, terlihat kamar mandi lantai dasar sangat jorok terkesan tidak terawat, begitu juga sampah berserakan di halaman depan dan belakang kantor. Sama halnya dengan pegawai kantor tersebut tidak disiplin ditempat.

LSM Macan Habonaron meminta Bupati Eka memberikan sanksi kepada Camat yang kinerjanya kurang baik karena bisa menjadi nama baik Bupati dianggap melakukan pembiaran hal hal yang negatif atas kinerja Camat yang buruk. Diduga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kecamatan yang dianggarkan diduga juga di korupsi untuk kepentingan pribadi. Begitu juga dilihat secara kasat mata SPJ secara administrasi beres , sementara pekerjaan berantakan dan diduga sebagian laporan kegiatan yang dianggarkan fiktif. Sementara Camat yang memperoleh tunjangan kinerja dan jabatannya sudah dinilai mewah tapi kinerja masih minim tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, kata Edison.( E.N )

Kategori
Daerah

Terkait Pungutan PTSL dan Anggaran Desa Kades Harjamekar Wijayanto Sulit Ditemui Cenderung Tertutup

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Anggaran Dana Desa untuk Desa Harjamekar Kecamatan Cikarang Utara, Patut dicurigai dimanfaatkan salah, karena sebagai Kepala Desa Wijayanto terkenal sangat tertutup dikalangan media dan penggiat anti korupsi, dengan memanfaatkan staf diduga “memata- matai ” setiap tamu yang datang ke desa. dengan mengatakan pak kades tidak ada ditempat dan bila terpaksa menyembunyikan dan menyuruh kades ” Kabur “. LSM Leppansi mendatangi kantor desa Januari 2020 untuk mengklarifikasi kwitansi Pungutan PTSL yang di miliki lembaga tersebut dan Anggaran 2018  serta Laporan Hasil Audit BPK mengenai Kepala Desa yang belum memberikan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) sebelum mencalonkan sebagai Kepala desa 2019 ( selaku incumbent untuk ikut periode jabatan kedua kontestasi Pilkades 2019 ).  Sewaktu ditemui Wijayanto yang kebetulan datang dengan cucunya naik motor, langsung kabur tanpa menemui sebentar, dan menurut salah satu sumber Kepala Desa ini sudah mempunyai dua isteri sebelum isteri pertamanya meninggal beberapa bulan yang lalu. Wijayanto diduga alergi dikunjungi oleh LSM dan media terkait kinerjanya dan penggunaan Dana Desa dari APBN dan  APBD. Beberapa LSM merasa kecewa dengan cara Kades Wijayanto memperlakukan Tamu media dan LSM,LSM Leppansi akan melaporkan data penyimpangan pungutan liar PTSL dan  dana desa yang diduga dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya ke aparat hukum.( E.N )

Kategori
Hukum Kriminal

Media Macannews.com Resmi Membuka Liputan Khusus Kejaksaan Agung

Bertamu dan mendaftarkan di Puspen Kejagung RI

 

Macannews Bertamu Ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum mendampingi Pegiat LSM
Bertamu Ke Jaksa Agung Muda Pengawasan mendampingi Pegiat LSM
Bertamu Ke Kejagung Republik Indonesia dalam memulai pergerakan Liputan macannews.com
Kategori
Nasional

PIMPINAN DAN SEGENAP KELUARGA BESAR MEDIA MACANNEWS.COM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2020

Kategori
Pendidikan Terkini

Kekompakan Kepala SMK Negeri Kabupaten Bekasi Tidak Meningkatkan Mutu Pendidikan ,Untuk Apa ?

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Kekompakan Kepala Sekolah memang sangat dibutuhkan tapi untuk hal hal yang positif , tetapi bila sebaliknya dipakai untuk kompak alias massive untuk mempertahankan diri dari serangan kritik atau laporan ke Penegak Hukum , Apa jadinya masyarakat rasakan, yaitu Kekebalan hukum atau telinga tebal atas kritik dan sama sama melakukan SPJ ( Surat Pertanggungjawaban ) untuk diduga memanipulasi suatu pekerjaan atau kegiatan. semisal SPJ pembelian buku 20 Persen dari Dana BOS dari tahun 2018 dan 2019 diduga SPJ dibuat tidak sesuai dan beberapa LSM sudah melaporkan ke Penegak hukum tapi penegak hukum tidak merespon baik , kembali pertanyaannya ada apa ?. Dikalangan LSM di Kabupaten Bekasi mengalami kelelahan untuk mengkritik ke Penegak Hukum dikarenakan banyak di periksa dan laporan didiamkan, Sampai- sampai Edo dari LSM leppansi mangatakan banyak diperiksa Kejaksaan dan Kepolisian tapi selalu tidak ada kelanjutannya. Diduga akibat kekompakan Kepala Sekolah SMK Negeri untuk sama rasa dan sama rata bila menghadapi kasus hukum inilah yang membuat kebal hukum karena diduga dapat melindungi Korupsi yang dilakukan Oknum Kepala Sekolah, sehingga cenderung arogan dan sesuka hati melakukan pelanggaran anggaran. Setiap ada Temuan dihadapi sama sama , justru yang diluar kekompakan di kucilkan. LSM Leppansi Mengharapkan adanya dukungan dari Presiden RI Jokowidodo dalam memberi wadah merespon langsung dari LSM dan Media untuk seperti klipping media di Penegak hukum dan coffe morning setiap Jumat bagi mendengar laporan LSM yang sudah juga resmi terdaftar di Negara ini , jangan di biarkan mati pelan pelan tanpa respon. ( E.N )

Kategori
Daerah

Pelanggaran Lalu lintas Melawan Arah Biasa Di Kabupaten Bekasi ,Faktor Ketiadaan Polantas di Lapangan

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Pelanggaran lalu lintas dengan melawan arah oleh motor dan mobil sangat berbahaya bagi masyarakat , kecelakaan yang ditemukan Macannews dijalan- jalan sepanjang jalan dari Pabrik Suzuki Tambun sampai ke Arah Kedungwaringin. seperti Jalan Didepan Naga Tambun , Depan Yayasan Yapink kearah Perempatan Setia Darma, Jalur Putaran di Depan kawasan Industri Gobel Cibitung, Kawasan Depan Terminal Cikarang sampai  Mal SGC, dan Sepanjang Jalan ke Kedungwaringin. Setiap melawan arah pengendara motor dan mobil tersebut tidak merasa salah bila di tegur, Dan malah lebih marah,Sehingga dapat menimbulkan perkelahian seperti yang dialami oleh Macannews di sepanjang jalan menuju SGC. Kepolisian Lalu lintas diharapkan jangan hanya dikantor saja harus banyak dititik- titik yang banyak melanggar lawan arah jalan tersebut, Dikarenakan Polantas jarang berada dilapangan sehingga pelanggar tidak merasa ada Polisi. Sangat Disayangkan Kasatlantas kurang tegas memeriksa anak buahnya dilapangan kata Son dari LSM Leppansi. Macannews akan meminta Kasatlantas membenahi laporan masyarakat tersebut dengan meminta respon langsung segera. (E.N)

Kategori
Daerah

Kepala Desa Suka Maju Tambelang, Diduga Menutup-tutupi Pungli PTSL dan Dana Penyertaan Bumdes 50 Juta

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Selama Menjabat sebagai Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Tambelang, M Sarih diduga sudah banyak melakukan kesalahan diluar dugaan warganya khsususnya para pendukungnya saat pemilihan kepala desa  setahun yang lalu

Selain mengecewakan warganya sendiri,  M Sarih Kepala Desa Sukamaju merasa tidak ada tanggung jawab menjadi Kepala Desa diduga jarang masuk kantor dan susah untuk ditemui sehingga pelayanan urusan surat menyurat kependudukan dan lainnya sering terkendala. Begitu juga para stap/pegawainya jarang masuk kantor, sehingga kantor desa sering tutup tanpa jelas alasannya.

Ketua LSM LEPPANS,I Edo yang mengaku kecewa dengan ulah M Sarih Kepala Desa Sukamaju yang tidak mau transparan dan sengaja menutup-nutupi dugaan pungutan liar (Pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sukamaju yang dipimpinnya

Menenurut Edo, dari data BPN yang didapatkan LSM Leppansi, Desa Suka Maju mendapat kuota 3700 Peta Bidang Tanah yang ditetapkan 14 Juni 2019. Ternyata dari beberapa pengakuan warga, pelaksanaannya ditemukan penyimpangan diduga pungutannya di luar SK bersama menteri ATR BPN.

“LSM leppansi sudah memberikan Surat Klarifikasi dengan tanda terima oleh staff desa, tetapi hingga kini, M Sarip tidak menjawab baik tertulis dan lisan, M Sarih dianggap selalu menghindar dari tanggung jawab sebagai kepala desa  yang dipercaya Negara mengelola uang negara secara transparan dan akuntabel. Surat Kedua akan d layangkan oleh LSM Leppansi dan akan di lanjutkan pelaporan ke kasus hukum dugaan Pungli,” bebernya

Selain dugaan Pungli PTSL, LSM LEPPAMSI juga akan melaporkan Kades M Sarih terkait BUMDes yang tidak jelas. Padahal dalam laporannya jelas ada penyertaan modal Rp 50 juta , ketika di investigasi  hanya spanduk yang terpampang di dekat rumah Kades yang bertuliskan BUMDes,

Ketika dikonfirmasi tentang keberadaan BUMDes  Sukamaju, Lurah M Sarih menunjukkan sifat arogan yang dimilikinya selama ini dengan cara marah marah dengan nada tinggi terdengar melalui telepon selulernya. Untuk itu Aparat Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan segera mengusut Kades Sukamaju yang diduga bermasalah dalam pengelolahan ADD , Agar permasalahan yang segera diketahui titik terangnya kemana Uang Negara selama Kades M Sarih menjabat. ( Edy )

Kategori
Nasional

PENGGIAT ANTI KORUPSI DAN BEBERAPA LSM MEMINTA TP4 DI BUBARKAN

Jakarta ( macannews,,com )

Beberapa LSM dan penggiat anti korupsi dalam bincang bincang di sela sela selesai monitoring ke lapangan , Jumat ( 8/11) terdiri dari pimpinan media Macannews, Timbul, Amir,Edo  mengatakan bahwa sudah seharusnya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan ( TP4 )  bentukan M Prasetyo ( Jaksa Agung terdahulu ) harus di bubarkan , karena disinyalir ikut bermain dalam pengaturan pemenang proyek, ini dapat di kutip dari pernyataan ” Kalau hitungannya tidak ada Tetapi kan gini ya semuanya merasakannya kok. Anda juga kan merasakannya TP4 itu benar apa enggak itu saja ,” ucap  Jaksa Agung ST Burhanuddin . adik politikus TB Hasanuddin itu , keberadaan TP4 yang tujuannya untuk mengawal dan memberikan pendampingan hukum, justru kerap di salah gunakan . menurut penggiat anti korupsi Edo TP4 ibarat pengawas atau wasit sepak bola  malah ikut bermain di lapangan , TP4D di daerah yang kami temukan adanya pemenang tendernya selalu menggunaka orang orang TP4 D , seperti  kegiatan proyek  perawatan terminal di kabupaten Bekasi , kata edo   Seperti diketahui umum bahwa salah satu korupsi yang menyeret Jaksa TP4 terjadi di Yogyakarta  yang ditangkap KPK Jaksa Eka Safitra dan juga sebagai jaksa TP4 diduga menerima Rp 221 juta dari seorang kontraktor , yag diduga supaya Jaksa TP4 Eka membantu kontraktor mendapatkan proyek. ( E.N )

Kategori
Terkini

PJ KEPALA DESA SUKALAKSANA UMAR AMIRUDIN: SELAMAT HARI MAULID NABI

Kategori
Terkini

LSM LEPPANSI DAN MACAN HABONARON UCAPKAN SELAMAT HARI PAHLAWAN

Kategori
Terkini

KETUA PGRI KECAMATAN BABELAN H. ROJI : SELAMAT MERAYAKAN HARI MAULID NABI

Kategori
Daerah Pendidikan

Di Undang Untuk Konfirmasi Berita Seragam Mahal, Didepan Kepsek SMAN 1 Sukakarya Guru Tendang Kursi.

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Kepala Sekolah dituntut harus mampu mendisiplinkan oknum guru yang tidak menghargai tamu sekolah, karena semuanya harus di bawah kendali kepsek sebagai manager  atau pimpinan tertinggi di sekolah. Guru yang bergerombol untuk mencampuri yang bukan urusan kerjanya dapat menimbulkan salah persepsi tentang tugas wartawan dan LSM. Karena UU no 40 Tahun 1999, tentang Pers jelas melindungi hak atas tulisan dan mendapatkan keterangan yang sebenarnya dari pihak pelaku atau pelaksana. dan sebaliknya ada Kode etik yang harus di jalankan dalam menjalankan tugas. Lai di praktekkan di SMAN 1 Sukakarya , Kepseknya Agung, jelas tidak bisa mengendalikan anak buahnya atau guru mana saja yang berhak mendampingi beliau untuk hak jawab atas berita Mahalnya Seragam sekolah PPDB tahun 2019 ini ( seperti Berita macannews beberapa hari yang lalu ). Didepan Kepala Sekolah oknum Guru menendang kursi kosong di samping pintu, sehingga diskusi terhenti , padahal kepala sekolah ada ditempat ruang lobby sekolah. untung saja pihak Media macannews.com, sudah menyiapkan rekaman tersimpan yang merekam kejadian tersebut, dan akan mengajukan keberatan ke atasan dan pihak berwenang. Macannews menyoroti mahal seragam ,didapat kursi di tendang di depan Kepala sekolah begitu resiko suatu pekerjaan pers, terkadang kritik dianggap mencari kesalahan kata Amran dari media Beko (Berita Korupsi) ( E.N )

Kategori
Daerah

Kepala Desa Mukti Jaya Sangat Tertutup Di Konfirmasi, Diduga BUMDes Tidak Jelas

foto red. jembatan masuk desa mukti jaya tidak dilirik

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Beberapa Kepala Desa yang terpilih tahun 2018 lalu di Kabupaten Bekasi kinerjanya sangat mengecewakan masyarakat . Begitu juga perhatiannya terhadap kondisi Kantor Desanya sangat minim, mengakibatkan kondisi bangunan serta kursi serta meja yang berada di setiap sudut ruangan kumuh dan sudah layak untuk diganti. Sementara dana bantuan yang diperoleh dari Pemerintah yang setiap tahunnya dikucurkan dengan nilai yang cukup besar kemana ?

Seperti di Kecamatan Pebayuran, beberapa kondisi kantor desa sangat memprihatinkan diduga sengaja dibiarkan tanpa ada perawatan oleh beberapa oknum kepala desa. Lebih parahnya lagi, Camat sebagai pembina dan fasilitator tidak ada wibawanya dengan membiarkan hal ini terjadi,

” Diharapkan DPMPD yang dipimpin Ibu Ida sebagai Kadis memperhatikan hal ini.  Milyaran Dana Desa dikucurkan Pemerintah untuk setiap desa, akan tetapi hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat khsususnya masyarakat pedesaan.

Diduga para oknum Kades membuat laporan kegiatan hanya Administrasi saja, namun kenyataannya dilapangan kegiatan yang dilaporkan fiktif.  kata Edo Ketua LSM Leppansi ” SPJ saja yang ada tapi di duga fiktif pelaksanaan, dan diduga ada oknum makelar di DPMPD pembuat SPJ desa, dengan mudah di bayar dan sudah gampang menerima Tanda tangan seperti PPTK, PPK, dan KPA di Dinas.” ungkapnya

Selain penemuan di Kecamatan Pebayuran, Macannews,com juga menemukan hal sama di Kecamatan Setu. Selain minimnya perhatian terhadap kondisi kantor desa, beberapa oknum kepala desa sangat sulit ditemui karena jarang masuk kantor. Salah satunya Runi Kades Mukti Jaya Kecamatan Setu sangat sulit ditemui Wartawan maupun warganya desanya

Menurut keterangan yang diperoleh dari warganya, Runi sebelum menjabat Kades suaminya Lanin juga mantan kades juga didesa itu selama dua periode. Akan tetapi hasil kinerjanya selama ini tidak ada peningkatan yang dirasakan warga justru sangat mengecewakan.

Macannews,com saat mengunjungi desa tersebut memonitor pembangunan dari dana desa, tapi hasilnya sangat memprihatinkan melihat kondisi kantor desa dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang nyata. Begitu juga keberadaan Bumdes di desa itu tidak ada sama sekali

Menindaklanjuti perihal tidak adanya keberadaan Bumdes di desa itu Macannews,com mencoba mengkonfirmasi hal itu kepada Runi melalui telepon selulernya,  tidak mendapatkan jawaban hal pelaksanaan BUMDes , Begitu juga Lanin sebagai suami Kades saat dihubungi untuk menanyakan keberadaan Kades tidak menjawab WA yang di kirim,

Kuat dugaan Runi sengaja mengelak atau tidak menjawab pertanyaan yang dikirimkan kemana anggaran dan realisasinya selama dirinya menjabat Kades . Begitu juga di kantor desa tidak ada yang bisa ditemui  malah banyak oknum yang gak jelas mencurigai setiap orang yang datang ke desa, diduga perintah kades . Banyak yang berantakan di desa tersebut contoh hanya jembatan masuk kantor desa saja sudah jebol sehingga mobil masuk kantor tidak bisa, jembatan yang jebol itu saja di biarkan berantakan.

Hal ini menjadi pertanyaan, kemana dana desa yang begitu besar  dipergunakan, diduga dana desa tersebut yang di terima selama ini masuk dana pribadi. Seperti istilah mengatakan ” Kalau ketahuan dikembalikan kalau tidak ketahuan di pakai untuk pribadi termasuk modal bertani kencur dan palawija. ( E.N )

Kategori
Nasional Terkini

Mahasiswa Menggelar Aksi Tolak Sejumlah RUU dan UU KPK

Jakarta ( Macannews.com )

Senin ( 23/9 0 di sejumlah daerah mahasiswa menolak RKUHP, UU KPK,d dan sejumlah RUU kontroversial , karena menurut mahasiswa sangat dipaksakan pada periode akhir Dewan sekarang. mahasiswa melakukan demo didepan Gedung DPR yang berjumlah ribuan dari beberapa BEM Universitas. Mahasiswa melakukan aksi dikarenakan kecewa dengan pemerintah dan DPR yang masih ngotot menjalankan Perubahan di RUU . Menurut Sosiolog Imam Prasodjo aksi mahasiswa bentuk ketidakpuasan melihat pembahasan RUU yang diburu buru.  seperti diketahui Revisi UU KPK hanya butuh belasan hari sehingga di sahkan . sementara banyak penggiat anti korupsi seperti ICW menolak RUU KPK dahulu yang terburu buru, dan kali ini Presiden dan DPR sama suaranya. Manik Marganamahendra ketua BEM mengatakan selesai Audiensi diterima anggota DPR di ruang Baleg  mengatakan Ada sekitar 40 Universitas akan datang lagi dan kami akan menuntut lagi tanggal 24 /9. sekitar 4000 mahasiswa akan turun 24/9 dan masyarakat bersatu .( F.N )

Kategori
Daerah Pendidikan

Kasubag SMAN 4 Kota Bekasi : Semua Kok SMAN dan SMKN di Kota Bekasi Melakukan Pungutan Awal Tahun

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Disurati salah satu LSM (11/9 ), Kasubag SMAN 4 kota Bekasi  yang diperintahkan Kepala Sekolah Dra Sumartini MM menjawab dengan enteng mengatakan bahwa ” Semua kok bang SMAN dan SMKN kota Bekasi ini melakukan pungutan Seperti kami ( Sumbangan awal tahun ) malah disekolah lain lebih besar dari kami “. kata Samsuri selaku Kasubag SMAN 4 Kota Bekasi. ketika ditanyakan apa dasar menentukan IPP 400 ribu per siswa kelas X dengan enteng juga menjawab semuanya sudah diketahui kejaksaan kota Bekasi bang dan diarahkan boleh. dan yang paling heboh lagi mengatakan bahwa RKAS yang diminta oleh LSM Leppansi  Samsuri menjawab ” DInas Pendidikan melarang kami memberikan foto kopi RKAS  sekolah dan harus seizin Dinas Pendidikan. padahal sudah dijelaskan UU KIP ,apa saja yang tidak diperbolehkan di buka oleh KIP , tapi Kasubag ini mengatakan bahwa RKAS adalah masuk Rahasia Negara jadi tidak boleh di buka. Sumartini sebagai Kepala sekolah memberikan wewenang kepada bawahannya yang tidak memahami cara menjawab dan menjawab dengan benar sesuai undang undang , dan memberikan bawahan yang asal jawab tanpa tanggung jawab . Macannews menginvestigasi siswa yang sedang ujian harian  mendapatkan bahwa SAT atau IPDB 3.5 juta  dan IPP atau SPP Rp 400 ribu kelas X dan 375 ribu kelas XI dan XII. sehingga di duga APBS sekolah ini Total Rp 6,6 Milyar tahun 2019 /2020. padahal tahun 2020 Januari tidak diperbolehkan lagi pungutan ke orang tua siswa sesuai Janji Gubernur Ridwan Kamil dan sudah di ketok palu . yang menjadi sorotan  apakah uang SAT yang sudah terlanjur dipungut akan dikembalikan ke Orang tua ? menurut LSM Leppansi Ini adalah celah untuk di korupsi Kepala Sekolah dan komite untuk menguapnya uang SAT ini , karena IPP otomatis berhenti per januari 2020. Diharapkan  oleh LSM Leppansi Kejaksaan dan Tipikor POLRI menindak Kepala Sekolah yang melakukan Pungli ini karena tidak berdasar hukum. Dra Sumartini akan dilaporkan LSM Leppansi lewat Pengacara LSM tersebut ke Kajati Jawa Barat dan Polda Metro Jaya terkait dugaan Pungli ini. ( E.N )

Kategori
Daerah Pendidikan

SMK N 1 Tambun Selatan Bebani 1 Juta per Siswa Baru Harus Bayar, Tidak Jelas PertanggungJawabannya ?

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Kepala SMKN 1 Tambun Selatan Ade Sangat sulit ditemui untuk klarifikasi pungutan yang diambil dari oraangtua siswa berupa sumbangan pembangunan  Rp 1 Juta Persiswa  Baru . Sementara itu Prk kita sebut nama Orang tua siswa mengatakan sangat berat membayar uang bangunan tersebut dan  saya juga bingung untuk apa uang kira kira totalnya Rp300 juta lebih tersebut . Menurut Edo dari LSM leppansi semuanya disebut Pungli bila tidak termasuk didalam RKAS sekolah, dan menjelaskan bahwa Ade selaku Kepala Sekolah  Diduga melakukan Pungli uang sumbangan pembangunan karena diluar RKAS . Edo mengatakan Kepala sekolah SMK Negeri di Kabupaten Bekasi sangat tertutup dan cenderung kebal hukum dengan sesukanya melakukan pungutan tanpa aturan ditambah lagi Dinas Pendidikan yang lemah atau diduga masuk angin dari Kepala sekolah yang rajin Sowan. Berpuluh laporan yang sudah masuk ke KCD tapi dikeluhkan oleh Media dan LSM karena Kepala KCD Casmadi mendiamkan dan membiarkan pungli tersebut berjalan terus, sehingga Beberapa LSM melaporkan langsung ke Polda dan Kejaksaan Negeri dan Tinggi. LSM leppansi salah satu menyoroti lemahnya Kepemimpinan Casmadi Selaku Kepala KCD , dan akan menyurati Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat agar menarik Jabatan Kepala KCD ini, karena dapat merusak nama baik Gubernur. SMK Negeri 1 Tambun Selatan dipimpin oleh Ade sebagai Kepala Sekolah akan dilaporkan punglinya kata Pemerhati lain yang juga penggiat anti Korupsi LSM MH. ( E.N )

Kategori
Nasional

Ada Dugaan PTSL Siluman di Desa Setia Mekar Tambun.

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Desa Setia Mekar Tambun Selatan sudah mendapatkan program PTSL ( Program Sertifikat Sistematis Lengkap ) tahun 2018 yang lalu , tapi didapati masih melakukan pendaftaran dan pengurusan dengan Badan Pertanahan Nasional  tahun 2019 ini . Dan hal ini di akui oleh Uck kepala urusan Pemerintahan di desa Setia Mekar . ketika di minta keterangan jumlah buku yang di urus uck tidak mau menjawab ,dan mengatakan nanti dulu bang jadinya berapa. Ketika ditanyakan apakah Kepala Desa menandatangani setiap dokumen alas Tanah yang akan diusulkan jadi sertifikat Uck menjawab ” ya bang kami tidak berani kalau tidak tanda tangan kades, jangan seperti  Desa yang di cibitung mereka tanpa pengetahuan kades atau pimpinannya. Menurut LSM Lembaga Pengawasan Pemberantasan Korupsi , hal ini akan dilaporkan ke BPN  Propinsi  dan Kementerian ATR dan BPN atas dasar apa BPN kabupaten Bekasi menerbitkan Sertifikat tahun 2019 di desa Setia Mekar  padahal tahun 2018 PTSL di desa tersebut sudah ditutup. LSM Leppansi mengatakan Kepala Desa juga diduga terlibat melanggar aturan ini , dan diduga ada uang yang sempat sudah ditarik Panitia dan dijanjikan beres tahun 2018 ternyata tidak Beres, sehingga lobi lobi dijalankan daripada dilaporkan masyarakat ke Polisi hal penipuan atau penggelapan uang yang diterima sehingga BPN juga tidak diketahui apa alasan mau mengurus PTSL 2019. Macannews akan melanjutkan mewawancarai Kepala BPN kabupaten Bekasi apa dasar hokum dan siapa yang menendatangani sertifikat tersebut. ( E.N )

Kategori
Daerah Pendidikan

Kepala SMAN 1 CIkarang Barat Dapat Proyek Siluman, Tiang Cor-an miring Berbahaya ?

 

foto red pelindung debu dan material yang asal asalan di letakkan

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Proyek Pembangunan di SMAN 1 Cikarang Barat diduga adalah Proyek yang sengaja di sembunyikan karena tidak satupun tukang , sekuriti, guru dan Azis sendiri sebagai Wakil Kepala Sekolah tidak mengetahui dimana Papan Proyek di letakkan sehingga dapat di ketahui oleh masyarakat, dapat di sebut Proyek ini siluman  alias tidak jelas. Sanwani yang bertanggungjawab sebagai kepala sekolah sangat tertutup dan sering menghindar dari konfirmasi macannews. Jumat 30/8 ditemukan proyek ini bermasalah ditemukan tiang pennyangga dilantai dua miring melintang , kelihatan dengan mata langsung  dipintu masuk , Plastik sebagai penutup debu dan gudang material tidak terurus  alias asal asalan ( Foto- red) , Macannews. menduga semuanya sengaja ditutup untuk menghindari peengawasan melekat dari penggiat anti korupsi, Sanwani terkenal sulit ditemui karena jejak rekamnya yang diduga bermasalah sewaktu menjadi Kepala Sekolah di Sukakarya, dengan diberitakan secara Nasional baik dimedia TV dan elektronik dan cetak adanya perbuatan asusila siswa  di sekolah yang dipimpinnya. justru pengamat pendidikan merasa heran sanwani yang bermasalah kepemimpinannya malah mendapat posisi di SMAN 1 Cikarang Barat yang lebih besar tanggung jawab sekolahnya. Proyek ini akan dilaporkan ke KCD karena tidak jelas dan ada temuan miring tiang penyangganya. Di SMAN 1 Cikarang Barat ini terkenal tertutup dan hanya dapat dikonfirmasi setiap minggu kedua tiap bulannya ( melanggar UU 40 tahun 1999 tentang Pers ). Sanwani diduga lebih banyak sibuk urusin yayasan milik keluarganya, sehingga beberapa kalangan pimpinan  Pers berencana melaporkan Sanwani diduga melanggar UU 40 tahun 1999, dengan pasal menghalangi pekerjaan pers. ( E.N)

Kategori
Pendidikan Terkini

Siswa SMPN 1 Cibitung Tawuran, Tanggung Jawab Kepsek Sani Dimana ?

foto oleh jabar pojok satu.id

Kabupaten Bekasi ( macannews.com )

Selama Pendidikan masih dibiarkan dicemari oleh uang , selama itu juga karakter siswa akan buruk tidak terperhatikan oleh guru dan Kepala sekolah. Menindak lanjuti kejadian yang menimpa 6 orang siswa yang menuju Tawuran  oleh sejumlah siswa SMPN 1 Cibitung berencana menyerang siswa SMPN 2 Sukatani  dan memakan korban luka luka. sewaktu macannews menemui  Sani Palestina Kepala Sekolah  SMPN 1 Cibitung  didapatkan kepala sekolah ini sedang membahas pemecatan siswa yang melakukan tawuran tersebut , macannews menanyakan orang tua siswa tersebut hal apa yang dibicarakan , kata orang tua  tersebut yang mengaku anaknya kelas 8 , bahwa mereka disuruh pindah sekolah atau pemecatan. dan Orang tua siswa yang menangis tersebut mengatakan  ” Bagaimana Pak Di keluarkan  anak saya ,padahal tanggungjawab kepala sekolah juga ada di jam belajar tersebut tapi harus saya memindahkan anak saya ke sekolah lain, dan anak saya kan hanya disuruh boncengin  atau mengantar temannya . kata ibu siswa itu sambil meratap sedih. Sani sebagai Kepala sekolah sangat banyak masalah , pada Tahun 2018 pada saat PPDB juga sampai ditegur oleh Kepala Dinas Pendidikan akibat adanya Demonstrasi Orang Tua Siswa yang anaknya sudah didaftar resmi akan diterima malah yang diterima malah daftar siswa baru yang diduga titipan oknum lain. Kepala Dinas pada saat itu santer dikatakan salah satu Kepala Sekolah rekan Sani memberitahukan Sani dimarahi besar. sekarang setelah di mutasi kejadian tawuran ini juga mencoreng Dinas. Edo LSM Leppansi mengatakan bahwa Kepala Sekolah yang Jarang masuk dan cenderung sibuk urus sekolah  swasta miliknya. kemungkinan salah satu penyebab buruknya kinerja Kepala Sekolah ini. Sebagai Tambahan investigasi macannews menemukan Uang Seragam siswa baru terbilang di gelembungkan dengan 3 pasang pakaian di jual sekolah Rp 900.000.- Sewaktu ditanyakan ke Sani sebagai kepala sekolah hanya senyum tanpa menjawab kenapa mahal begitu . Kepala Dinas di harapkan oleh Andi pengamat pendidikan agar mencabut jabatan Kepala Sekolah Sani karena dua Kejadian yang terjadi dalam dua tahun ini ,ditambah adanya dugaan penggelembungan harga seragam sekolah yang dijual di sekolah atas nama koperasi. Kepala Dinas Pendidikan  Carwinda diharapkan Tegas kembalikan kepala sekolah tidak bermutu dan sudah lama menjabat banyak catatan buruk kinerja dikembalikan jadi guru kembali , Jangan kompromi kata edo dan sistim Punishment and Reward( Hukuman dan Penghargaan ) harus di jalankan..

Kategori
Daerah Pendidikan

Kepala SMPN 4 Tambun Selatan Pintar Mengelak dari Tanggung Jawab Konfirmasi Media

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Sejak menjabat di SMPN 4 Tambun Selatan Dawi sebagai kepala Sekolah terkesan takut berhadapan dengan LSM dan media yang akan menanyakan Pembelian Buku 20 persen tahun 2018 dan 2019 yang diharuskan oleh Permendikbud . Diduga Buku kurikulum tiga belas ini jumlah yang di belanjakan tidak sesuai , Karena banyaknya keluhan orang tua siswa dengan adanya juga penjualan buku di sekolah ini,  Amk seorang kuli harian lepas di perumahan kampung Jatimulya ini mengatakan Senin 26/8 Anak saya minta uang untuk membeli buku pak , saya pikir sekolah sekarang gratis termasuk buku, karena anak tetangga saya dan di semarang adik saya cerita buku sudah diadakan Negara, jadi anak tinggal berangkat sekolah, ternyata saya harus bayar. LSM Leppansi menghubung Nopi sebagai Humas yang biasanya penghubung Sekolah dengan Eksternal  tapi belakangan ini sejak Tahun Ajaran Baru ini selalu menghindar dan Jawaban HP tidak di respon. Sekolah ini juga Di duga menjual seragam dengan harga Pakaian Seragam yang sekitar 1 jutaan juga sangat memberatkan , padahal LSM Leppansi Menginvestigasi harga di pasaran atau konveksi untuk satu seragam  sekitar 150.000. rupiah  jadi diduga Kepala sekolah mendulang uang dari seragam hampir ratusan juta rupiah setiap PPDB. Macannews.com menyambangi SMP ini untuk bertemu Kepala Sekolah, tapi Dawi tidak ditempat kata satpam sekolah tersebut Senin 26/8 ( RED )

Kategori
Pendidikan Terkini

Sumbangan Awal Tahun Diduga Modus Korupsi Kepala Sekolah SMK N 1 Ciksel

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat harus melakukan tindak cepat memberantas pungutan liar di sekolah sekolah baik SMA dan SMK Negeri di kabupaten Bekasi , Jangan sampai Dewi Sartika sebagai Kadis dianggap kurang mampu sebagai kadis dan bias dianggap membiarkan karena ada sesuatu yang di dapatkan dari keadaan pungli di sekolah kata Edo Pengamat Pendidikan dari LSM Lembaga Pengawasan Pemberantasan Korupsi ( Leppansi ). Salah satu yang begitu bebasnya kepala sekolah menyalahgunakan kewenangannya di investigasi seperti pungutan  di SMK N 1 Cikarang Selatan yang di kepalai oleh Hoyadi yang selalu menghindar bila awak media mengkonfirmasi SMK N ini . Hoyadi cenderung menghindar dengan mengatakan sibuk , lalu bergegas dengan Fortuner VRZ nya yang di parkir di depan sekolah . Keterangan masalah pungutan tidak mendapat jawaban dari kepsek ini yaitu  Uang Seragam Sekolah Rp 1.600.000.- dan Sumbangan awal tahun  sekitar Rp.1.000.000. dengan total orang tua harus memeras keringat membayarkan biaya Rp 3.7 juta per siswa baru kelas 10 di SMK N ini.  LSM Leppansi menduga gaya hidup kepala sekolah sekarang sudah gak ada takutnya lihat aparat hukum dan pemeriksa seperti inspektorat. bawa mobil mahal sudah berani di depan umum, yang sebenarnya menyakitkan ke orang tua siswa yang susah payah menyekolahkan anak. Aparat hukum di minta tindak kepala sekolah yang “mengisap darah dan keringat orang tua siswa” dengan macam macam pungutan . Hoyadi kami hubungi lewat selulernya belum berhasil memberikan jawaban atas temuan ini.  Kata Edo “KCD wilayah III Casmiadi diharapkan jangan dibalik meja terus, harus tegas kalau mau mensukseskan Gubernur Ridwan Kamil atau kami LSM Leppansi akan mengumpulkan bukti pembiaran sekolah melakukan perburuan uang di sekolah dan akan  melaporkan kinerja  KCD ini ke Gubernur yang terkenal tegas ini. ( E.N )

Kategori
Daerah Pendidikan

H. Amal Kepala MTsN Setu Diduga Melakukan Pungli Siswa Baru

foto : H Amal dan Kandepag H. Shobirin

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

Presiden berulang kali mengatakan Korupsi atau Pungli harus diberantas habis , jangan diberikan kesempatan karena merusak keuangan Negara. Tetapi lain lagi di MTs Negeri Setu sekolah dibawah Departemen Agama ini memberatkan dan meresahkan orang tua siswa dengan pungutan liarnya. Dari sumber orang tua siswa kita sebut Karnadi yang kami macannews samarkan namanya demi kenyamanan anaknya sebagai siswa baru mengatakan bahwa pungutan pungutan selalu dilakukan Kepala Mts Negeri tersebut seperti Daftar Ulang kelas 7, 8 dan 9 sebesar Rp 700.000.- per siswa  Sumbangan Awal tahun Rp. 1.000.000.- PSAS ( seragam sekolah ) Rp 900.000.- untuk siswa kelas 7 yang diterima sekitar 10 rombongan Belajar. Macannews.com mendatangi Madrasah tersebut tetapi disambut sekuriti mengatakan H. Amal dan Humas sedang tidak ditempat, selanjutnya dari LSM Macan Habonaron  E.Napitu mengatakan akan menyurati dan melaporkan H.Amal ke Kementerian Agama supaya ditindak secara ke dinasan karena diindikasikan  Pungli tersebut mencoreng kementerian agama yang baru baru ini sampai ketua salah satu partai ditangkap KPK. dan selanjutnya dilaporkan ke saber pungli dan Kejaksaan agar di periksa Dana tersebut jangan sampai lenyap di buat memperkaya diri oleh Kepala Mts Negeri tersebut.  Macannews.com coba menghubungi Kandepag H. Shobirin di kantornya Deltamas Cikarang, lewat staff nya mengatakan H. Shobirin lagi tugas luar. ( Edi )

 

Kategori
Daerah

Pemerhati Pendidikan : SMPN 1 Tambun Selatan Jual Buku IPA, Kepsek Bingung.

 

Kabupaten Bekasi (Macannews.com )

Seperti Di PP 17 tahun 2010 Melarang Penjualan Buku oleh Sekolah, dan Diteruskan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bekasi melarang Keras Buku di perjual Belikan di Sekolah atau terlibatnya sekolah atau Oknum menjadikan sekolah tempat memeras secara halus supaya beli buku, sehingga anak didik dibuat objek penderita , Oknum kepala sekolah mendapat untung dari penjualan buku tersebut.  Charles selaku Pengamat Pendidikan kabupaten Bekasi dan sebagai Komite di salah satu SMK , mengatakan ” Saya temukan dari Anak anak yang melaporkan sewaktu saya kunjungi SMPN 1 Tambun Selatan ,bahwa SMPN 1 Menjual buku IPA seharga Rp 65.000. per siswa , dan foto dan contoh buku ada di tangan saya , tapi setelah di konfirmasi dengan team saya Edison dari media , mengatakan bahwa esmay dan salah seorang guru Pria sudah mengakui hal itu dan berkilah  mengatakan itukan Buku yang bukan dilarang . Charles berpendapat Kepala Sekolah harus bertanggung jawab ” Saya akan Bawa temuan ini ke Ombudsman dan Kadis Pendidikan Carwinda. ( Edi ).

 

Kategori
Pendidikan Terkini

Kepala SMAN 1 Cikarang Selatan Pungut sana Pungut sini Diduga Tanpa Aturan RKAS

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )

LSM Leppansi dalam wawancara macannews dan beberapa Pemred media termasuk Bintang Indonesia Charles mengatakan bahwa Banyak Berubah Kehidupan Kepala Sekolah setelah di perbolehkannya  Pungutan IPP ( Iuran Penyelenggaraan Pendidikan ) dan Pungutan demi pungutan yang gak kunjung habis. Beberapa Kepala sekolah dalam kurun waktu dua tahun ini  sejak 2017 pengelolaan SMA dan SMK ke Propinsi Banyak Kepala Sekolah sudah memiliki mobil sekelas Fortuner VRZ yang ditaksir berharga barunya setengah milyar rupiah lebih. kalau dihitung dengan azas pembuktian terbalik maka dapat dipastikan  banyak kepala sekolah yang berkandang di Penjara, dari penghasilan satu bulannya seorang kepala SMA berstatus ASN hanya dapat gaji Take Home pay nya berkisar Rp 13 jutaan yaitu Gaji dan tunjangan jabatan dan Sertifikasi Guru. yang menjadi pertanyaan apakah Cukup membayar cicilan mobil sekelas 600 jutaan ke atas tersebut. menurut Pengamat Pendidikan LSM Leppansi Edo , sangat menyakitkan dirasakan orang tua siswa harus membayar pungutan yang tidak berperikemanusiaan tersebut, karena  harus membayar segala hal padahal ada dana BOS  dari pemerintah Rp. 1700000 per siswa pertahun.  kalau dihitung RKAS yang kebetulan saya ada investigasinya kata Edo , SMAN 1 Cikarang Selatan , jumlah siswa kelas 10 yang diterima 10 rombongan belajar atau sekitar 360 orang , dengan IPP Rp 350.000 , pungutan pramuka Rp 385.000. dan Uang Seragam Rp 1.200.000. kalau  dihitung unsur uang masuk RKAS yaitu Dana BOS ( ditaksir 1000 siswa kelas 10,11,12 total Rp 1.7 Milyar, dan IPP perbulan Rp 350.000 dikali ditaksir 1000 siswa total Rp. 350 juta di kali 12 Bulan  menjadi Rp. 4.2 Milyar. ditambah BOS Propinsi sekitar Rp 700.000 per siswa per tahun . total Rp 840 juta .  sehingga total pemasukan dana bila dijumlahkan mencapai Rp 6.74 Milyar pertahun. angka ini belum dimasukkan lagi pembiayaan uang pramuka Rp 385.000 dengan total 360 siswa baru. ketika ditanyakan kepada Kepala Sekolah Rahmat Kusnadi  hanya menjawab lewat SMS minggu kedua tiap bulan saya menerima tamu  alias maklumat kadaluarsa yang tidak jelas siapa yang menyetujuinya diatur seperti ini waktu kunjungan media dan LSM. macannews. melaporkan ke Kepala KCD hal mengapa pembiayaan kegiatan Pramuka diduga double anggaran  karena seharusnya kegiatan itu seharusnya didalam RKAS ( Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ) , kata Casmiadi Kepala KCD wialayah III , nanti bang saya akan periksa SMAN 1 Cikarang Selatan, dan saya juga belum tandatangani RKAS nya, padahal didalam Surat Keputusan Kepala Dinas tahun 2018 bahwa Setiap RKAS wajib disetujui oleh Kepala Dinas Propinsi atau perwakilannya KCD, LSM Leppansi akan melaporkan pungutan SMAN 1 Cikarang Selatan ini lewat Surat Leppansi  dalam minggu ini tembusan Kejaksaan ,Kepolisian dalam hal ini Tipikor dan Gubernur Jawa Barat  kata Edo sambil mengatakan tolong di beritakan nanti perkembangan Surat LSM kami hasilnya bagaimana walaupun pesimis tapi kami sebagai LSM harus suarakan dan tegakkan Hukum . yang pasti kata Edo Kepala Sekolah sekarang diduga Jor-Joran pungut sana sini karena masih bisa cincai ,dan mumpung ada waktu tahun depan kan rencananya Gratis dari Ridwan Kamil  selaku janji poitik Gubernur. Sehingga tidak ada yang ditakuti kepala sekolah , sambil bercanda mengatakan ” Hanya Tuhan yang gak bisa di Cincai Kepala sekolah kali sehingga Berani “, kata Edo (EN)

Kategori
Pendidikan Terkini

LSM MACAN HABONARON DAN LSM LEPPANSI TEKAD MEMBANTU PEMERINTAH BERANTAS KORUPSI

Kategori
Pendidikan

Polisi dan Kejaksaan Di minta Usut Korupsi Pengadaan Buku 20 Persen dari Dana BOS Tiap Sekolah SD dan SMP

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com)

Pemerintah Memberikan JUKNIS ( Petunjuk Teknis) yang dikeluarkan melalui Permendikbud Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang mengharuskan tiap sekolah yang menerima Dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) dari semua Tingkatan SD ,SMP , SMA/K .  Untuk Pengadaan buku KURTILAS ( Buku kurikulum dua ribu tiga belas ) ,Buku Pendamping dan Buku Muatan lokal seperti Bahasa sunda ,dan juga Buku literasi.  semuanya dalam setahun harus di belanjakan sebanyak 20 Persen dari total setahun Dana BOS nya yang diterima sekolah masing masing. sudah dua tahun sejak 2018 dan 2019 diharuskan beli buku 20 persen dari dana BOS. Tetapi di lapangan prakteknya masih banyak sekolah yang belum membelanjakan Buku tersebut untuk siswa, seharusnya setiap siswa harus mempunyai ” one man one book ” . misalnya jumlah buku di kelas 7 dan 8 SMP mempunyai 11 mata pelajaran satu semester ,jadi setiap anak harus dipinjamkan selama satu semester 11 judul buku pelajaran. tetapi banyak SMP yang belum meminjamkan seperti diatas, malah membeli buku hanya 5 judul , salah satu SMP Negeri yang kami investigasi meminjamkan 6 judul saja , ketika ditanyakan ke Kepala Sekolah hanya menjawab sedang di pesan , kata Kepala sekolah tersebut.  LSM Leppansi menduga adanya permainan pejabat Dinas Pendidikan dalam pencairan dana BOS yang seharusnya tidak boleh dicairkan bila belum pesan buku dengan bukti Pemesanan secara On line. Dinas Pendidikan memberikan rekom pencairan padahal persyaratan tidak di penuhi, diduga adanya manipulasi bukti pesanan sehingga sekolah bisa bebas mencairkan uang buku tersebut.  Menurut Edo LSM Leppansi juga yang mengherankan Inspektorat juga berhasil lolos periksa buku tidak di beli tapi tidak ada temuan inspektorat .  LSM leppansi mengharapkan Kejaksaan jangan sampai loloskan kerugian Negara akibat pembelian buku  di korupsi , Masyarakat di rugikan seharusnya punya buku jadi tidak punya, akibat tikus tikus koruptor buku kurtilas. LSM Leppansi sedang menginvestigasi adanya Buku Tema di perjual belikan  di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambun Selatan dan Babelan dan adanya penjualan LKS di Kecamatan Cibarusah, Karena sekolah tidak belanja sesuai jumlah buku dan akan melaporkan Kepala Sekolah dan Pejabat Dinas pendidikan yang terlibat ke TIPIKOR POLRI ( E.N )

Kategori
Daerah Terkini

Bupati Pilih ASN Penjabat Kepala Desa Cikedokan Berumur 26 Tahun,LSM LEPPANSI Soroti

 

Kabupaten Bekasi( Macannews.com)

Menurut UU  No.6 tahun 2014 tentang Desa seharusnya seorang Kepala Desa itu atau Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung Jawab yang Besar, dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 jelas tugas nya menyelenggarakan pemerintahan desa ,melaksanakan pembangunan desa ,pembinaan kemasyarakatan,pemberdayaan masyarakat desa. Bupati menunjuk dan mengangkat seorang penjabat kepala desa Cikedokan yang masih muda dan belum berpengalaman di pemerintahan desa. sejak Februari 2019 diangkat Acep yang sebelumnya bertugas di Dinas pendapatan Daerah, dan juga pernah menjadi Asisten Bupati Neneng Hasanah Yasin yang beberapa waktu lalu sudah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Tipikor, karena tertangkap OTT ( Operasi Tangkap Tangan ) KPK . Macannews bertamu dan mengklarifikasi hal ini langsung ke Penjabat Kepala Desa Cikedokan di kantornya Jumat  (26/7), mengatakan bahwa beliau hanya menjalankan tugas yang diberikan pimpinan, dan mengakui sewaktu pertama bertugas di Cikedokan sempat di demo dan kurang diterima warga dan tokoh masyarakat. tapi berkat pendekatan dari beberapa tokoh dan salah seorang camat sehingga sudah adem bang , katanya. macannews terkejut dengan masih begitu muda dan umur Acep sebagai Penjabat Kades. sehingga team LSM LEPPANSI berniat menanyakan apa dasar Bupati Kabupaten Bekasi menunjuk orang yang diduga belum punya pengalaman di pemerintahan desa dan harus mengantarkan desa tersebut menyelenggarakan pemilihan kepala Desa, yang beresiko  dan pekerjaan besar . menurut LSM Leppansi seharusnya Bupati menunjuk penjabat ASN yang sesuai eselonnya dengan Lurah, dan golongan pangkat yang sesuai. Bupati jangan sembarang menunjuk, karena walaupun aturannya belum ada yang mengatur tapi menurut kewajaran yang melihat desa dan kelurahan itu setingkat, hal ini patut di sorot kinerja Bupati diawal kerjanya setelah dilantik.(E.N)

Kategori
Daerah

BUMDes Desa Karang Bahagia Belum terlaksana, Kemana Anggaran 2019 Yang Sudah Turun

 

Kabupaten Bekasi, macannews.com

BUMDES ( Badan Usaha Milik Desa )  yang seharusnya sudah dijalankan tahun 2019, tapi BUMDES desa karang bahagia tidak bisa ditunjukkan oleh Kepala Desa Hamdani Tamam yang diwakili Sekdes yang kami wawancarai, diakui bahwa BUMDES tidak dimulai dan pembentukannya juga berbentuk usaha apa dan rapat rapat pembentukan organisasi ,siapa yang duduk di struktur belum ada, macannews menghubungi kepala desa lewat seluler mengatakan kami baru anggarkan di anggaran ke 3 tahun ini, ini termasuk melanggar peraturan tentang BUMDES yang seharusnya sudah dimulai kata Edo dari LSM Leppansi. Kepala Desa mengakui sedang di Jawa Timur, yang menjadi pertanyaan apakah seorang Kepala Desa begitu bebasnya tidak masuk kerja ,bukannya urus Desa dan warganya tapi malah Jalan ke daerah lain alasan cuti. Camat Karang bahagia yang coba kami hubungi tidak berhasil dan kabarnya akan berangkat Haji sedang ada Acara di rumahnya. LSM Leppansi akan melaporkan hal ini ke Penegak Hukum karena diduga tidak jelasnya anggaran, yaitu akhir desember dan tahap 1 tahun 2019 yang sudah diterima Kepala Desa HT yang baru menjabat 9 bulan ini.( Edi )

Kategori
Pendidikan

LSM LEPPANSI : BUPATI EKA.S DIMINTA GANTI KADIS PENDIDIKAN YANG TIDAK PEKA LAPORAN MASYARAKAT DAN GURU GURU DI SMPN 8 TAMSEL

Foto Kadis MA Supratman,Sekdin SRI,Kabid SMP Ridwan K

Kabupaten Bekasi (Macannews.com) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi seakan akan tidak peka terhadap laporan dan apapun yang dialami guru, orang tua siswa ,pengamat pendidikan untuk berita yang macannews.com angkat yaitu Kepala sekolah SMPN 8 Tambun Selatan yang sudah sakit menahun kabarnya ( tanpa bisa ditunjukkan benar surat sakit resmi dari dokter ) belum juga ada perbaikan oleh M.A Supratman Sebagai Kadis Pendidikan. menurut seorang narasumber ST yang kami yang temui di Kantor Desa Setia Darma , mengatakan bahwa mereka sudah capek bicara ke dinas, sudah sering menghadap ke kadis dan melaporkan bahwa kinerja Djajang sebagai Kepala sekolah sudah mengkhwatirkan , Jarang ke sekolah , sudah hebat dua kali sebulan hadir , dan senin dan khamis cuci darah kabarnya katanya . tapi yang mengherankan bang , kalau masalah duit pemasukan dia seperti sehat bugar. contohnya sewaktu minta jatah ke travel uang jalan jalan studi tour, dia langsung datangi travel tersebut , dan orang travel itu geleng geleng kepala melihat gesitnya untuk uang masuk, dan diduga djajang mengambil jatah Rp 50.000.- persiswa dari kegiatan tersebut ,dihitung paling tidak semua siswa yang berangkat diperkirakan Djajang diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 40 jutaan.  menutup pertemuan itu narasumber kami   ST mengatakan bahwa  coba cek dia cuci darahnya kabarnya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, betul tidak dia sakit ,setiap hari senin dan Kamis. Menurut Edo dari LSM Leppansi ini hal serius yang dianggap kecil oleh Kepala Dinas , LSM leppansi akan mengumpulkan orang tua siswa lewat komite dan akan mendatangi Dinas pendidikan dan Bupati Kabupaten Bekasi Eka S, untuk mendesak Kepala Dinas diusut dan di pecat karena pembiaran ini. kita tunggu saja prosesnya kata Edo. (F.N)

Kategori
Pendidikan

Administrasi Penyerapan Dana BOS Terlambat Sampai Mei, Kadis Pendidikan Dianggap Tidak Mampu Urus ?

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com ) Sampai awal bulan Mei banyak sekolah SMP dan SD masih belum menerima dan boleh mencairkan dana BOS, demikian pengakuan beberapa Kepala Sekolah yang kami hubungi melalui seluler. Kepala Sekolah tersebut sampai mengatakan pusing mencari pinjaman untuk menutupi operasional sekolah.

Ketika kami menanyakan Kepala Sekolah SD dan SMP mereka mengeluhkan perihal asistensi laporan BOS ( Bantuan Operasional Sekolah ) sehingga Dinas yang diwakili oleh Manager BOS  untuk memeriksa laporan , seringkali bolak balik mencoret ini tidak boleh ,ini seharusnya, sehingga membuat bolak balik ke dinas buat laporan , sehingga nanti bila sudah beres nanti diberikan surat Rekomendasi untuk mencairkan ke Bank.

Pengamat Pendidikan Edo mengatakan, bagaimana kinerja Kepala Dinas mengurus Pencairan Dana BOS, tersebut , jangan jangan karena banyak yang di rekayasa sehingga perlu penyesuaian , sehingga tidak kecolongan. logikanya kata Edo ” Bila semuanya benar dilakukan kegiatan Belanja Barang, Kegiatan , Honor, dan Langganan Daya dan Jasa, Pemakaian Barang Habis Pakai,  seharusnya Laporan itu Gampang ,masa sarjana yang buat laporan dan sarjana yang memeriksa kenapa gak sinkron.”. Untuk itu kami diajak oleh LSM dan pemerhati tersebut berusaha menemui bertamu untuk mengklarifikasi ke kepala Dinas , kira kira apa jawabanya ,kata Edo.

Jumat (3/4) Macannews coba meminta tanggapan Kepala Dinas Pendidikan  di Kantor nya , Tetapi ditanyakan ke staff nya  mengatakan Kadis sedang keluar, sering sekali Kepala Dinas ini sulit untuk ditemui dan cenderung menghindar  dengan ” memasang pegawai pegawai yang ada di Dinas sengaja mengecek wartawan atau LSM yang ada di gang ruangan selanjutnya diduga memberitahu kalau ada atau tidak ada sebelum keluar atau masuk ruangan”. Kata Sdn, LSM yang suka meliput di Pemda.

Banyak yang harus dijawab oleh Kepala Dinas masalah kinerjanya yang kurang bagus , kata Edo sambil memberi contoh yaitu 1. Kepala SMPN 8 tiga tahun sakit tidak diganti ganti ( Berita di Macannews.com ), 2. Dana BOS yang terlambat di turunkan ke sekolah, 3. Pungli studi tour yang marak , 4. Tertutupnya Sekdin sebagai PPID untuk menjelaskan pertanyaan LSM dan Media  dan sistim yang terlalu tertutup pejabat Dinas Pendidikan seperti Kabid Non Formal, Manager BOS, dan Kadis dan Sekdin yang selalu main petak umpet. ( Edi )

Foto : redaksi Fakta Hukum

Kategori
Nasional

Teroris di Jatikramat ,Pengembangan Penangkapan di Babelan

Bekasi ( Macannews.com) Satu orang yang diduga teroris meledakkan diri  sebelum ditangkap oleh Densus 88, sehingga membuat terkejut warga sekitar kampung Jatikramat RT01 RW01, kecamatan Jati Asih , Kota Bekasi pada Minggu 5 Mei 2019.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Indarto mengatakan Satu berhasil ditangkap dan satu lagi meledakkan diri,dan ini adalah merupakan pengembangan penangkapan di Babelan, Kabupaten Bekasi kemarin.

Sebelumnya Kemarin (4/5)Densus 88 melakukan penangkapan terduga Teroris di pertokoan ( Ruko) di Pangkalan RT11 RW04 desa Kedung Pengawas yang tidak jauh dari Pasar Babelan , Kabupaten Bekasi. Dalam Penyerbuan ini satu terduga teroris ditembak dan dua lagi berhasil kabur,dan mereka masih dalam pengejaran kata Kombes Candra Sukma Kumara Kapolres Bekasi Kabupaten.

Menurut Kapolres Terduga teroris ini adalah Diduga Kelompok Teroris Lampung. ( E,N)

Kategori
Terkini

1 Ramadan 1440 H Jatuh Hari Senin 6 Mei 2019, Hasil Sidang Isbat.

Jakarta ( Macannews.com). Kementerian Agama menggelar sidang Isbat Minggu (5/5) dimulai pukul 17:00 WIB di gedung Kemenag, Jakarta. Daiantaranya yang hadir adalah Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi,Klimatologi, LAPAN, serta Ormas ormas Islam ,seperti NU dan Muhammadiyah.

Setelah menjalani pemaparan posisi hilal , dan  mendengarkan dari tiap tiap ormas islam melalui sidang Isbat yang diikuti juga oleh ulama, dan delegasi Negara sahabat. Secara mufakat dan bersepakat 1 Ramadan 1440 H jatuh pada 6 Mei 2019 , kata Menteri Agama Republik Indonesia. NU dan Muhammadiyah bersamaan jatuh awal Ramadan adalah 6 mei 2019.( E.N)

 

 

Kategori
Terkini

KPK Tangkap Tangan Bupati Talaud dan Lima Orang Lain.

 

Jakarta ( Macannews.com ). KPK mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dan memberi informasi valid dengan baik Operasi Tangkap tangan ini kata Basaria Panjaitan Wakil Ketua KPK saat konferensi Pers di gedung KPK, Sehingga  Bupati Talaud SWM ( Sri Wahyuni Maria Manalip), Pengusaha BNL ( Benhur Lalenoh),BHK ( Bernard Hanafi Kalalo) juga pengusaha,Anak BHK,ASO,ditangkap dan  supir BNL  minggu malam (28/4)ditangkap team KPK, Kronologisnya BHK dengan anaknya membeli 2 tas, Jam tangan dan berlian di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta dengan total Rp 463 jutaan , dan karena dibutuhkan pengukuran tangan Bupati untuk Jam dipakai Bupati, Maka diambil besoknya (29/4) dan akan diberikan pada saat ulang tahun Bupati SWM. Sekitar pukul 22 WIB diamankan Team KPK yaitu BNL ,SopirBNL, BHK di sebuah Hotel di Jakarta dan anak buah BHK di salah satu apartemen pukul 4 pagi, Dan di Manado mengamankan ASO , Bupati SWM dikantor bupati diamankan pukul 11:35 WITA

Team KPK mendapatkan informasi BNL diduga mendapatkan  fee 10 Persen dari proyek yang di kerjakan ,BNL mendapatkan BHK sebagai calon pelaksana proyek renovasi pasar, dan proyek lainnya. BNL sebagai orang kepercayaan Bupati menyarankan agar memberi hadiah sewaktu Ulang Tahun Bupati.

KPK menetapkan tiga orang tersangka dengan meningkatkan ke Penyidikan, SWM sebagai Bupati, BNL team sukses Bupati sekalian pengusaha, dan BHK sebagai pengusaha. Barang bukti Hand Bag,Tas merk Valencia, Jam tangan rolex ,anting berlian, cincin berlian dan uang tunai Rp50 juta.

Pasal yang disangkakan ke diduga Penerima  SWM  dan BNL adalah Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11, UU 31 thn 1999 sebagaimana diubah UU 20 thn 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke satu KUHP Pidana.

sebagai diduga  Pemberi BHK disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1  huruf a atau b atau pasal 13  UU31 thn 1999 sebagimana diubah UU 20thn 2001.

dan KPK juga mengingatkan Kepala Daerah jangan coba coba Korupsi  ,dan biasakan hidup sederhana dalam upaya pencegahan Korupsi. (E.N)

Kategori
Hukum Kriminal

Masalah Dugaan Pemukulan Isteri, Camat Cikarang Selatan Tidak Mau di Konfirmasi

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com). Camat Cikarang Selatan Sopian Hadi, Sangat sibuk sehingga sulit di konfirmasi masalah adanya laporan seseorang yang kami rahasiakan kita sebut Heni mengatakan camat baru saja memukul isterinya kejadian (2/4)  dengan sandal sehingga memar di tangannya, dan seseorang ini kita sebut Heni mengatakan Camat ini juga pernah dituntut cerai oleh isterinya beberapa tahun yang lalu karena  semua urusan keluarga yang cekcok dan suka ringan tangan, dan pak Camat rujuk lagi dengan isteri katanya. Kata narasumber kami ” Bagaimana mau urus Masyarakat satu kecamatan kalau urus keluarga saja gak benar,katanya lewat handphone.

Kami menghubungi Camat Sopian Hadi untuk mendapatkan hak Jawabnya tapi Camat tidak bersedia, malah dicoba dua kali untuk dijadwalkan ketemu tapi Camat bilang sibuk. sehingga macannews.com mencoba menghubungi kordinator Kecamatan Kabupaten Bekasi yaitu Camat Cibitung Hasan Basri ,tapi tidak mendapatkan respon dari staffnya yang kami hubungi lewat wattsapp (WA). (E.N)

Kategori
Daerah

LSM Leppansi : Dedi Kurnia Kepsek SMP Negeri 2 Tamsel Didesak Diganti,Diduga Rajin Absen danTidak Perhatian Kelas Roboh

Ruang Kepala SMPN 2 Tamsel Sering Kosong

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com ) Ketua LSM Lembaga Pengawasan Pemberantasan Korupsi menilai SMP Negeri 2 membutuhkan sosok Kepala Sekolah yang Rajin ,Mampu urus sekolah dan perhatian terhadap guru,siswa dan fasilitas sekolah. Kepala Sekolah yang sekarang menjabat dinilai kurang mampu dan gak menjadi Manager yang baik karena di duga rajin tidak hadir, sekolah tidak terurus baik dari guru yang sering tidak ada di mata pelajaran kelas , karena kami sering kunjungi sering siswa ada empat kelas kosong gurunya, seperti yang di alami Asep wakil Kepala Sekolah sering harus mengisi empat kelas menggantikan guru yang absen. Macannews melihat sering siswa kosong guru yang mengajar, berkeliaran ,berisik ,ketika ditanyakan siswa mengatakan Guru tidak ada. Orang tua siswa yang mengaku beralamat di Perumahan Mustika ketika sedang menjemput siswa , Mengatakan menyesal menyekolahkan anaknya di SMP tersebut ” Saya sangat Menyesal Pak menyekolahkan anak saya di sini karena anak saya dulu juara di sekolah favorit,sehingga anak saya cerita jauh sekali mutunya pak.

Dedi Kurnia SPd sering rajin tidak hadir di sekolah ada lima kali kami kunjungi selalu tidak hadir. Edi pejabat Kepala Seksi Dinas yang kami temui sewaktu di Dinas Pendidikan (20/4) mengatakan ” Baik bang akan saya coba tegur dan sampaikan ke beliau. Masalah Ruangan  sudah roboh ada sekitar empat ruangan yang tidak layak tersebut tidak pernah diurus Dedi Kurnia ,Padahal Ruangan tersebut mungkin saja Roboh lagi dan berbahaya karena genteng masih diatas kayu yang sudah lapuk. Dedi Kurnia tidak perhatian kata rekan LSM Leppansi.

LSM Leppansi meminta Kepala Dinas meninjau ulang jabatan Dedi Kurnia , karena jauh kualitas seperti yang diharapkan SMP Negeri 2 ini seperti jaman Kepala sekolah yang lama yang habis periodenya yaitu jaman Haji Sukandar. Macannews akan meminta tanggapan Kepala Dinas (30/4) yang ternyata ditanyakan ke staff Kadis mengatakan Kadis juga sedang Keluar. (Edy)

Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Perampasan Dengan Celurit Menimpa Wanita Asal Karawang di Cikarang Utara

Penanganan medis

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com ). Kasihan benar melihat kondisi wanita asal Karawang bernama Nurul Alfiah ( 21 ) beralamat Kampung Babakan Desa Puserjaya.Teluk Jambe. Luka yang dialami kena bacokan celurit di kepalanya dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Cikarang Medika Pasir Gombong .

Menurut saksi dilokasi  kejadian di Jalan Gatot Subroto kp. Pilar Timur,Desa Karang Asih Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. mengatakan Korban pulang kerja  (27/4) dari Kawasan Industri MM2100 menunggu jemputan ,tiba tiba pengendara sepeda motor merek Vario berboncengan tiga orang menghampiri dan beruaha merebut Handphone dan Tas milik korban , dan menurut saksi mata korban mempertahankan tasnya sehingga terjadi pembacokan di kepala menggunakan celurit dan lengan ,lalu pelaku melarikan diri kearah Kaliulu.

Korban dibawa ke rumah sakit dibantu oleh pihak kepolisian dan sekarang ditangani oleh pihak rumah sakit. Semuanya masih di dalami dan Polisi  Sektor Cikarang diharapkan segera mengejar dan dapat menangkap gerombolan perampas denga kekerasan ini agar tidak terulang lagi menimpa masyarakat.( edy)

Kategori
Pendidikan

Pengadaan Buku di SMK Negeri Kab. Bekasi Tahun 2018 Di Duga Ada Permainan Laporan Hasil Pengadaan.

Karikatur stop korupsi di sekolah

Kabupaten Bekasi (Macannews.com) Seharusnya menurut Juknis BOS tahun 2018 di wajibkan Semua SMK wajib membelikan buku Wajib Kurtilas ( Kurikulum 2013 ) , Buku pendukung , Buku untuk literasi, yang nilainya wajib dua puluh (20) persen dari anggaran dana BOS yang diterima tahun tersebut. Menurut investigasi LSM Leppansi banyak SMK Negeri tidak bersedia di periksa buku apa saja yang dibeli oleh sekolah tersebut, misalnya SMKN 1 Tambun Selatan, SMKN 2 Cikarang Barat, dan SMKN Tambelang dan lain lain. Menurut salah satu Panitia Pengadaan Barang yang ditunjuk inisial M mengatakan bahwa yang penting administrasi bang,Negara kita kan Negara Administrasi katanya dengan santai kepada kami yang sedang investigasi pengadaan buku tersebut. Menurut LSM leppansi yang sudah menyurati Inspektorat dan BPKP agar membuka hasil periksa mereka tahun 2018 di sejumlah SMK Negeri di kabupaten Bekasi. ” Kenapa bisa lolos periksa padahal kuat dugaan Laporan nya saja yang di buat seakan akan sudah melewati proses penunjukan Perusahaan  CV atau PT yang di tunjuk, dan modusnya didalam laporan tersebut dibuatkan CV dan PT pembanding dengan harga yang sudah diatur penawarannya diatur, padahal semua PT dan CV tersebut kepunyaan si Panitia juga. didalam laporan ada berita acara pelelangan sederhana, undangan,surat keputusan pemenang yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kepala sekolah membuatkan Surat perintah Pengadaan ke PT dan CV tersebut. tetapi didalam pelaksanaan karena Negara membebaskan pajak pengadaan buku tersebut, sehingga timbullah faktur dan serah terima barang fiktif . Dan didalam pembuatan laporan pengadaan itu seharusnya sekolah yang membuatkan , tetapi sekolah meminta tolong Panitia tersebut untuk membuatkan dengan jumlah fee atau upah buat laporan 2,5  persen dari nilai pengadaan.” kata Edo.

LSM leppansi menduga modus membuat laporan hasil pengadaan fiktif ini sudah dilakukan sejak lama, yang melibatkan Panitia Barang dan Jasa. karena setiap diminta laporan hasil pengadaan kita lihat jawabnya selalu menghindar. Menurut salah satu Bendahara Sekolah inisial Jd  yang kami minta tanggapannya mengatakan” Benar bang apa yang dilakukan Panitia dan Kepala sekolah SMKN tersebut hampir semua terlibat, semua serba diatur laporannya tapi barangnya belum tentu ada”.

Menurut LSM ini, Pertanyaan selanjutnya bagaimana Inspektorat propinsi dan BPKP bisa meloloskan temuan LSM ini, Apakah Uang Negara segampang itu di korupsi ? LSM leppansi akan meminta sesuai UU 14 tahun1999 Keterbukaan Informasi Publik agar diberikan hasil periksa  disemua SMK Negeri kabupaten Bekasi, Pengadaan Buku Wajib, Pendukung, Literasi sebesar dua puluh persen tahun 2018. ( E.N)

Kategori
Daerah Pendidikan

KADIS PENDIDIKAN KAB. BEKASI BIARKAN SMP 8 TAMSEL DIPIMPIN ORANG SAKIT MENAHUN

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com ). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi didesak oleh Orang Tua siswa dan Pengamat Pendidikan agar segera mengganti Kepala SMPN 8 Tambun Selatan yang sudah sakit selama tiga tahun,” Tidak ada alasan tidak menggantinya ” kata Fr orang tua siswa yang kami minta tanggapannya, Selalu terganggu kegiatan anak kami belajar pak ,karena kepala sekolah ini tidak layak lagi memimpin karena sudah tidak sehat. kenapa di biarkan sejak di mutasi ke SMPN 8 ini, kami lihat kemunduran sekolah ini dibandingkan dipimpin Lukmowati kepala sekolah yang lama”.

Jajang SPd sebagai Kepala Sekolah dikabarkan sakit cuci darah , Sejak di mutasi dari SMPN 2 Serang Baru Jajang tiga tahun lalu tidak efektif lagi bekerja,Hal ini ditoleransi oleh Kepala Dinas, sehingga tiga tahun ini nyaris sekolah ini tanpa kepala sekolah. Tapi yang membuat pembicaraan di kalangan sekolah dan orang sekitar sekolah juga para media adalah bagaimana mengambil dana BOS, rapat Bintek, atur pembeliaan, RKAS, DPA, SPJ BOS dan lain lain seperti Tanda Tangan Ijazah dan raport.

Edo sebagai pengamat pendidikan mengatakan Kepala Dinas melakukan pembiaran ,alias tidak manusiawi membiarkan orang sakit dipaksa bekerja, ini akan kami laporkan ke Komnas HAM untuk diusut apa alasan Supratman sebagai kadis, apakah ada keuntungan di balik itu ?  Kami akan demo bawa Orang tua demonstrasi ke Dinas Pendidikan mendesak ganti Kepsek , kata edo dan orang tua siswa yang ada di depan sekolah menutup tanggapannya.

Kepala Dinas Pendidikan M.A Supratman yang kami hubungi lewat dan WA ( wattsap) tidak memberikan respon terhadap pertanyaan kami.( Edy)

Kategori
Hukum Kriminal

Lokasi Humas BPN Kabupaten Bekasi Harus Melewati Banjir dan Tersembunyi, Anggaran Kemana ?

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com ) Mutasi di jajaran BPN kabupaten Bekasi meninggalkan pekerjaan Humas yang belum dapat di jalankan dengan baik oleh  Humas yang sekarang di jabat oleh Mauludi . Setiap hal yang akan di konfirmasi oleh media macannews tidak bisa di berikan dan dilayani dengan cepat,sehingga menggangu pemberitaan yang akan di beritakan ke masyarakat. macannews sudah dua kali menghadap menemui humas BPN termasuk kepala BPN Nurhadi ,tetapi respon yang sangat lambat dan cenderung menunggu terlalu lama bisa sampai 4 jam untuk mendapat jawaban , sudah ditunggu lama malah dapat jawaban bapak sedang sibuk didapat dari sekuriti yang bertugas.

Macannews menanyakan konfirmasi dimana letak masalahnya BPN menyetujui persyaratan Kredit dari suatu Bank bila sertifikatnya belum ditangan BPN atau sudah dipecah pecah, tiap rumah seharusnya punya sertifikat bila sudah lunas, yang di pegang oleh BPN. Adanya contoh beberapa rumah yang sertifikatnya masih bermasalah padahal rumah sudah lunas.

Kamis ( 18/4 ) team LSM Leppansi dan media menemui Humas BPN ,Tapi berbelit belit oleh sekuriti mengatakan Humas tidak ada,Tetapi Sekuriti yang lain mengatakan ada, Dengan mengisi formulir kami mengajukan minta pertemuan , tetapi Humas  Mauludi sangat sulit ditemui ,Sampai 3 jam gak ada respon . Humas yang ditemui berada diruangan tersembunyi dilantai dua, harus melalui banjir air di atap  harus angkat celana supaya gak basah ( seharusnya ruang Humas terbuka dan gampang di temui ).  LSM Leppansi meminta Kepala BPN agar meninjau ulang jabatan Mauludi sebagai Humas , karena kurang professional menjalankan tugas ke humasan, sebagai contoh membatasi tamu yang datang menghadap gak boleh lebih dari seorang, lama merespon ,Ditanya data selalu tidak bisa menjawab, kalau bicara selalu dikawal sekuriti. kami LSM Leppansi akan menyoroti setiap perlakuan Humas BPN ini yang diduga tidak menghormati  sosial kontrol kata Edo.

Kategori
Daerah Terkini

Gaji Honorer Belum Dibayarkan, Teguran Gubernur agar segera bayar seperti ASN tepat waktu

Bandung ( Macannews.com). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memerintahkan Sekda dan Kepala Dinas agar Gaji Honorer dibayarkan perbulan ,sama seperti Pegawai Negeri , sambil menegur dinas dinas jangan dibayarkan bulan ke empat, atau dirappel kata Gubernur saat memimpin Rapat Pimpinan bersama organisasi perangkat Daerah di Gedung Sate ,Kota Bandung (8/4) lalu. Gubernur mengatakan Pembayaran Honorer harus tepat waktu,bulanan, jangan ditunda dengan alasan administrasi. Sekda diperintahkan agar mencari formula agar semua aturan dikerahkan untuk menghasilkan gaji honorer tiap bulan diterima. Pantauan Macannews di sekolah sekolah SMA/K Negeri di kabupaten Bekasi dan beberapa kota dan kabupaten dibawah Dinas Pendidikan Propinsi masalah Gaji Honorer ini tidak ada tindakan Konkrit dari Kepala Dinas ,Kepala Bidang ,dan KCD wilayah 1 sampai 10  untuk membayarkan sementara berbentuk pinjaman  ke pegawai atau guru honorer sampai nantinya turun gaji honorer dari propinsi.

Kemampuan sekolah untuk mendahulukan gaji Honorer sangat tinggi tapi memang tidak ada kemauan dari kepala dinas sampai kepala sekolah untuk mengurangi  beban tenaga honorer tersebut kata Ir Edo pengamat pendidikan yang juga mempunyai lembaga Bimbel tersebut. ” Dengan IPP ( Iuran Penyelengaraan Pendidikan ) yang sangat tinggi  sekolah punya pendapatan yang masuk berkisar 150 – 400 juta perbulannya masa untuk Honorer dipinjamkan 30 juta untuk semua honorer gak bisa.

Semoga tidak terlalu lama lagi Tenaga Honorer bisa sama haknya menerima gaji tepat waktu sama seperti ASN,kata Edo disaat mengunjungi Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di jl. Radjiman kota Bandung( 9/10).( edi )

Kategori
Daerah

Seorang Kepala Bidang DISHUB Buka Suara Kegiatan Perawatan Terminal adalah Titipan

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com). Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi banyak dikeluhkan masyarakat masalah kinerjanya , mulai dari Kantor yang berantakan ,pelayanan tamu yang tidak baik, kebersihan , banyaknya ruang gelap di lantai 2 kantor, Parkir depan kantor yang tergenang air. dan dugaan pegawainya yang ikut bermain calo. Kepemimpinan Yana sebagai Kepala Dinas dinilai oleh pengamat transportasi John yang juga pengusaha angkot ini, mengecewakan , ” Coba periksa kantornya bang di Pasir Gombong parah, jorok,tidak ramah, seperti ruangan gelap di lantai 2.”

LSM Leppansi menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan memberikan surat minta klarifikasi hal pemasangan Warning Light,Perawatan Terminal Sukatani dan Terminal SGC yang ratusan juta rupiah tahun 2018 lalu penunjukan Konsultan yang sepertinya rutinitas tiap tahun ( copy paste ). Surat dikirimkan Februari 2019 tapi tidak selalu mendapat jawaban , sehingga dengan menemui langsung Kepala Dinas Perhubungan baru ada respon perintah atau disposisi ke Kepala Bidang ( KaBid ) Denni membidangi Parkir,Terminal, Pengujian kendaraan bermotor. Menurut KaBid Denni di ruang rapat Dishub setelah baru saja selesai menerima DPRD Gunung Kidul yang sedang kunjungan Studi Banding Jumat (5/4) mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah titipan untuk dikerjakan oleh oknum “W” untuk terminal Sukatani dan anak seorang tokoh untuk terminal SGC ( nama mall di Cikarang ). saya gak dapat apa apa dari kegiatan itu bang kata KaBid Denni, Masalah laporan pelaksanaan ada , Tapi seraya tidak mengizinkan kami periksa laporan tersebut.

KaBid alumni STTD setu ini masih muda,tapi kurang beretika dalam berkomunikasi antara ucapan dan pelaksanaan tidak sejalan ,sewaktu KaDis memerintahkan menerima team Macannews dan Penggiat Anti Korupsi tapi KaBid ini selesai sholat Jumat tidak kunjung datang, malah menyuruh staff nya yang tidak kompeten menemui team. Hal ini dilaporkan LSM leppansi ke KaDis  dan menjanjikan akan menegur KaBid ,yang melalui seluler mengatakan secara etika kurang baik KaBidnya. dan KaDis berjanji akan menjawab semua surat dari LSM Leppansi.termasuk ada LSM lain ada dua yang masih proses.(E.N)

 

 

Kategori
Daerah

Rehab gedung aula Kejaksaan di anggaran 2018 PUPR,Dipertanyakan.

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com ) Sudah seharusnya tertib anggaran di jalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Bekasi. Menurut pembagian tugas semua fungsi lembaga Negara harus sesuai dengan tujuan lembaga tersebut didirikan, seperti Kejaksaan di berikan tugas untuk mengawasi dan melakukan penyidikan atas penyimpangan Anggaran Negara.

Sementara itu  Lembaga Pengawasan Pemberantasan Korupsi ( LSM Leppansi ) menemukan ada kejanggalan anggaran di tahun 2018 di Dinas PUPR, yaitu Rehab Gedung Kantor Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Kejanggalan yang dipertanyakan adalah apakah kegiatan rehab tersebut diketahui Kejaksaan sebagai instansi penegak hukum, Apakah Kejaksaan tidak punya Anggaran sendiri, Siapa yang mengajukan dan menyetujui kegiatan rehab tersebut, Apakah Bappeda ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) , Badan Anggaran DPRD , dan Bupati mengapa meloloskan kegiatan rehab tersebut.

LSM Leppansi sudah mengirimkan surat klarifikasi ke Dinas PUPR untuk mendapatkan kejelasan. Nomor Surat 002/DPP/SP/1/2019 tanggal 23 Januari 2019. Menurut Edo sejak dikirimkan surat tersebut belum ada jawaban tertulis maupun lisan dari dinas PUPR sebagai wujud kontrol sosial masyarakat. Sewaktu ditanyakan ke staff PUPR  Nani  mengatakan bahwa surat sudah didisposisi ke Kepala Bidang Bangunan Negara yaitu Benny, Sewaktu ditanyakan ke staff Benny bernama Naning bahwa belum ada jawaban dari pak Benny selaku penanggung jawab untuk jawaban surat tersebut. LSM leppansi kembali melaporkan Benny yang tidak kunjung menjawab ke Sekretaris Dinas PUPR Iman, melalui staff sekdin  bernama iwan mengatakan  bahwa Benny sebagai KaBid kurang respon terhadap disposisi sekdin selaku PPID, dan banyak kekesalan yang juga terjadi.

Merasa di pimpong ke sana sini sehingga LSM Leppansi berencana meneruskan Surat Laporan ke KPK, dan Kejagung hal lolosnya anggaran tersebut ,apakah ada unsur kesengajaan melanggar aturan yang dilakukan oleh Dinas PUPR,Bappeda, Banggar DPRD, sampai Bupati menyetujui anggaran Rehab tersebut.

Kategori
Pendidikan

Diduga sunat pungutan studi tour, KepSek SMPN I Cikarang utara ‘Ngumpet’

Kabupaten Bekasi ( Macannews.com )Terkait pemberitaan dugaan pungutan liar (Pungli) studi tour atau karya wisata sebesar puluhan juta rupiah, Kepala sekolah SMP Negeri I Cikarang Utara Kabupaten Bekasi,Bandi Subandi “Ngumpet” dari sejumlah wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berniat hendak mengkonfirmasi kebenaran perihal tersebut.

Tingkah aneh dan lucu yang dilakukan oleh sang kepsek, mengundang perhatian dan bahan tertawaan sejumlah wartawan. Sebab Bandi Subandi yang sebelumnya dikenal bertanggung jawab dan terbuka khususnya bagi sejumlah awak media kini berubah drastis menghindar dan tertutup bagi awak media

Menurut keterangan dari salah seorang guru pengajar di sekolah tersebut yang namanya minta dirahasiakan kepada Macannews, Kamis (28/3) mengaku heran dan bingung melihat tingkah laku sang Kepsek (Bandi Subandi) yang belakangan ini, sejak adanya pemberitaan dugaan pungli studi tour disejumlah media cetak dan online.

“Beliau belakangan ini jarang masuk kantor ,kalaupun beliau hadir di kantor karena ada hal penting terkait sekolah. Kalau masalah adanya pemotongan sebesar Rp 50 ribu/siswa, hanya panitia studi tour yang tahu menahu sebab kami pegawai di sekolah ini kalau masalah dana yang masuk maupun keluar tidak pernah dirapatkan hanya pegawai tertentu yang mengetahuinya,’ ucap wanita yang mengenakan pakaian dinas tersebut seraya berharap agar Disdik Kabupaten Bekasi segera mengusut dan memanggil Bandi Subandi sebagai orang yang bertanggung jawab penuh di sekolah tersebut

Seperti diberitakan sebelumnya di media Macannews, setiap siswa kelas IX di SMPN I Cikut mengutip biaya studi tour Rp 1.275.000. Namun beredar kabar, sang kepala sekolah diduga memotong biaya dikutip oleh panitia studi tour sebesar Rp 50 ribu/siswa jika ditotal kurang lebih Rp 50 juta sang kepsek mengambil keuntungan untuk pribadinya.

Kepsek SMP Negeri I Cikarang Utara Bandi Subandi ketika hendak ditemui Macannews diruangannya,, Kamis (28/3) tidak berada diruangannya. Begitu juga saat dikonfirmasi terkait perihal tersebut melalui telepon selulernya , hingga berita ini dikirimkan ke redaksi belum ada jawaban.(Edy)

 

Kategori
Nasional Olahraga

SATGAS ANTI MAFIA BOLA TAHAN JOKO DRIYONO

 

Jakarta (macannews.com) Kasatgas Anti mafia Bola Polri Brigjend Hendro Pandowo di Mabes Polri Senin ( 25/3) mengatakan Joko Driyono ditahan hari ini setelah polisi melakukan gelar perkara kasus perusakan barang bukti. seperti diketahui Joko Driyono mangkir dua kali dari agenda pemeriksaan yang seharusnya senin (18/3), tapi mundur menjadi kamis (21/3),sudah ada 15 orang yang ditetapkan tersangka yaitu para Exco PSSI, anggota Komisi Disiplin PSSI, Komite Wasit,wasit sehingga mengarah keterlibatan Joko Driyono.

Seperti diketahui , Kasus pengaturan skor mulai diusut Polri sejak akhir Desember 2018,dikarenakan adanya laporan dari salah satu eks manajer  pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan Polri sehingga Joko akan mendekam di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari sejak hari ini.

Kategori
Daerah Pendidikan

KEPSEK SMAN 2 CIKARANG SELATAN TIDAK MAU DIKONFIRMASI,COBA BERI AMPLOP ISI UANG

mobil baru kepsek parkir di depan kantor
Kepsek Anung Edy Purwanto

Kabupaten Bekasi, (macannews ). Pengawasan dana pungutan dari orang tua siswa sangatlah lemah, di perlukan sikap kritis masyarakat untuk menjadikan dana tersebut jangan di korupsi walaupun dana tersebut bukan uang Negara. seperti  laporan  orang tua siswa untuk berani mengajukan akuntan publik independen mengaudit uang sekolah kemana saja di pakai, mengharuskan komite mengumumkan di website komite yang bisa dilihat transparan kapan saja dan siapa saja.

Menurut Jan hotman SH Pengacara bagian  hukum LSM leppansi, hal tersebut di benarkan secara hukum karena masyarakat mempunyai hak mengetahui penggunaan uang tersebut karena itu milik orang tua siswa. dan semua harus di laporkan terbuka apalagi lebih baik di posting di website komite masing masing sekolah. dan bila diperlukan orang tua dapat meminta bantuan hukum untuk mendesak agar akuntan publik independen bisa masuk memeriksa keuangan komite.

Menindak lanjuti  wawancara macannews ke siswa SMAN 2 Cikarang Selatan kelas 11 dan 12 didapatkan bahwa uang studi kampus Rp 1,1 juta ke Yogyakarta selama 3 hari 2 malam. dan kelas 12 melakukan outing class Rp 1,1 juta  dan ditambah lagi biaya perpisahan. macannews menemui humas SMAN 2 Cikarang Selatan Arief dan membenarkan kegiatan tersebut dan mengatakan bayaran kelas 11 benar seperti pengakuan siswa, tapi untuk kelas 12 mengaku lupa besarannya, dan  banyak lupa ketika ditanyakan nama travel yang ditunjuk,lalu surat izin penyelenggaraan dari dinas atau Kantor Cabang Dinas KCD wilayah III. Ketika diminta berita acara rapat komite, humas selalu berkelit tidak bisa menunjukkan.

Kepala Sekolah Anung Edy Purwanto  yang terlihat duduk di kantor tidak bersedia di klarifikasi dan ketika di temui  humas atas perintah Kepala Sekolah menawarkan amplop berisi uang  kepada macannews,tapi dengan tegas macannews dan team menolak amplop yang diduga menutup sikap kritis kami untuk konfirmasi kemana saja uang sekolah dan kenapa kegiatan studi tour tidak dimasukkan kedalam RKAS ( Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ) padahal sudah dapat di prediksi itu adalah kegiatan kurikulum tahunan dan SMAN 2 Cikarang Selatan memungut Sumbangan pendidikan sebesar Rp 140.000  persiswa/bulan kelas 12, Rp150.000 per siswa/bulan siswa kelas 11 dan Rp 170.000 persiswa/bulan kelas 10.

LSM leppansi menduga  bisa jadi anggaran ganda ( double) . apakah itu di SPJ BOS atau RKAS.  semuanya ini menurut Edo kepemimpinan Heri Pansila sebagai Kepala KCD wilayah III kurang mampu  mendisiplinkan Kepala Sekolah di  wilayah III kabupaten dan kota Bekasi untuk itu diminta Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang baru di lantik untuk meninjau ulang jabatan Heri Pansila Kepala KCD wilayah III. (EN)

Kategori
Pendidikan

Puluhan Laptop milik siswa raib di SMAN 5 Tambun Selatan, orang tua menuntut Kepsek.

Kabupaten Bekasi ( macannews ). Puluhan unit laptop milik siswa SMAN 5 Tambun Selatan kabupaten Bekasi raib seketika, Kepala sekolah Ir.Sri Anarusi diminta oleh orang Tua siswa mempertanggungjawabkan laptop itu yang dipinjamkan untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer).

Menurut informasi yang diterima macannews dari beberapa siswa hari selasa lalu (12/3), menceritakan, bulan Februari lalu pihak sekolah menganjurkan kepada setiap siswa kelas XII bersedia meminjamkan laptop milik siswa ke pihak sekolah untuk digunakan persiapan jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) di sekolah tersebut.

Setelah melakukan kesepakatan antara wali murid dengan pihak sekolah di sepakati akhirnya dari siswa terkumpul 27 unit dan disimpan disalah satu ruangan.

selanjutnya,beberapa hari kemudian sejumlah laptop yang disimpan disalah satu ruangan tersebut diketahui telah hilang atas adanya laporan salah satu pegawai SMAN 5 Tambun Selatan.

” kami berharap kepala sekolah mempertanggungjawabkan atas hilangnya laptop tersebut, sudah tiga minggu sejak hilang, tidak ada kabar pengembalian dari pihak sekolah.kami minta kepala sekolah jangan buang badan atau tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dipinjamkan kata RL wali murid yang kami temui disekolah dengan tujuan meminta kapan pengembaliannya yang jelas dari kepala sekolah.

Menindaklanjuti kebenaran hilangnya laptop tersebut, macannews berusaha menemui kepala sekolah Sri Anarusi tapi didapatkan jawaban dari satpam beliau sedang keluar dari sekolah.

Komite sekolah yang kami hubungi selulernya membenarkan kejadian pencurian tersebut, dan menyesalkan tidak kondusifnya keamanan sekolah.dan tidak mengetahui apakah sudah dilaporkan resmi ke Polsek Tambun Selatan.

Macannews meminta pendapat pemerhati pendidikan Edo LSM LEPPANSI ,mengatakan sering terjadi hilangnya Komputer dan laptop di sekolah dapat menggangu UNBK yang sudah dekat dan dengan hitungan uang sekolah yang dibayarkan siswa perbulan bervariasi dari 200 ribu sampai 450 ribu yang bila di kalikan seribu siswa, pendapatan sekolah mencapai 300 juta lebih , tetapi sekolah masih pinjam laptop tiap tahun kemana uang sekolah tersebut, patut di duga adanya penyelewengan dana orang tua siswa oleh kepala sekolah SMA dan SMK negeri di kabupaten Bekasi dan LSM Leppansi sedang menyurati Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk diberikan izin Akuntan Publik resmi untuk mengaudit tiap sekolah SMA dan SMK negeri di kabupaten Bekasi. (EN)

Kategori
Siantar

JPS Tahap IV tak Kunjung Dibagi, Ini Penjelasan Pemko Siantar

SIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar, hingga sampai hari ini Rabu (29/7/2020) tak kunjung membagikan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap IV berupa bantuan uang tunai sebesar Rp 200 ribu rupiah per KK bagi warga miskin dan terdampak Covid-19.

Kepala Dinas Sosial Kota Pematangsiantar, Pariaman Silaen saat di konfirmasi via seluler, Selasa (28/7/2020) mengatakan, pihaknya masih menunggu data masyarakat penerima bantuan pemko siantar.dari camat.

“Sampai saat ini kita masih menunggu data dari camat,” ujarnya.

Namun saat ditanya kemungkinan besar JPS tahap 4 dari pemko siantar tidak jadi dibagikan di bulan 7 (Juli) Tahun 2020.

Pariaman Silaen mengatakan dengan singkat bahwa pihaknya sedang sibuk mengikuti beberapa agenda – agenda sidang di DPRD Kota Pematangsiantar.

“Kita lihatlah dulu ya, karena kita juga masih mengikuti agenda rapat-rapat di dewan,” ujar Pariaman mengakhiri.

Salah satu lurah di Kota Pematangsiantar yang minta identitasnya dirahasiakan mengaku sudah mengirimkan data ke kecamatan untuk bulan Juli 2020 masyarakat penerima JPS tahap IV dari pemko siantar. Harusnya kelurahan yang sudah beres datanya, ya harusnya diutamakan terlebih dahulu agar masyarakat tidak ribut.

“Sudah kami kirim datanya ke kecamatan, kok belum dibagi juga, nanti kami yang dikelurahan ini yang dikira tidak membagikannnya, bilang lurah ini terheran.

Sementara salah seorang warga Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, yang diwawancarai, Selasa (28/7/2020) mengaku kecewa melihat walikota siantar, Hefriansyah Noor yang sampai sekarang belum juga membagikan JPS tahap IV di bulan Juli 2020 dari pemko siantar ke masyarakat.

“Mau habis bulan 7 tapi belum juga dibagikan, bagi kami masyarakat miskin sangat- sangat memerlukan JPS itu dari pemko siantar mengingat situasi corona ini,” kata wanita paruh baya ini.

Terpisah, beberapa warga Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur saat diwawancarai mengaku kesal terhadap walikita siantar dikarenakan hingga sampai sekarang JPS berupa uang tunai Rp 200 ribu rupiah dari pemko siantar tak kunjung dibagikan untuk tahap IV ke masyarakat.

Bahkan beberapa warga disini menduga JPS tahap 4 dari pemko siantar sudah dikorupsi walikota siantar.

“Kami masyarakat menduga kalau JPS  itu sudah dikorupsi walikota siantar, kalau memang gak dikorupsi kenapa sampai sekarang belum dibagi sementara data-data masyarakat seperti foto copy kk setiap bulannya selalu diminta kelurahan,” ujar warga ini kesal.

Penulis: Adi

Editor: Man

Kategori
Siantar

Odong – odong Masih Tetap Beroperasi, Rapat Bersama Pemko Siantar dan Polres Diduga Hanya Akal – Akalan

SIANTAR – Bersama Pemerintah Kota Pematangsiantar telah menyetujui bahwa keberadaan odong – odong di jalan raya dilarang.

Odong -odong hanya bisa digunakaan di dalam kawasan tertentu saja. Semisal di kawasan perkampungan warga.

Meski sudah ada imbauan untuk tidak menggunakan jenis kendaraan ini, namun ulitimatum itu dianggap angin lalu.

Buktinya sampai sekarang odong -odong masih tetap beroperasi di jalan raya. Sementara pihak kepolisian dan Dishub Kota Pematangsiantar terlihat cuek dan terkesan melakukan pembiaran terhadap odong – odong ini.

Pantauan macannews.com di berbarapa kawasan di Kota Siantar, Selasa (27/7/2020) seperti di Seputaran Taman Merdeka (Taman Bunga -red), Jalan Kartini, Sudirman, MH Sitorus dan Jalan Ade Irma Suryani, Kota Pematangsiantar pemilik odong -odong masih cuek dan tetap beroperasi seperti biasa.

Para pemilik odong -odong juga nampak tak peduli dengan aturan keselamatan penumpangnya saat mengendarai dan mengangkut penumpangnya yang rata -rata membawa anak kecil.

Hal ini tentu saja sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain dan pengguna odong-odong itu sendiri.

Untuk kawasan Taman Merdeka (taman bunga -red, Kartini, MH Sitorus dan Jalan Ade Irma yang biasa dilalui odong – odong ini terpantau tak ada petugas baik dari pihak kepolisian atau dari Dishub Kota Pematangsiantar yang disiagakan di sana.

Namun nyatanya larangan itu hanya sebatas pasal pasal diatas kertas. Buktinya odong – odong tersebut tetap terlihat mondar mandir mengangkut penumpang.

Mirisnya lagi, petugas keamanan dari satuan polisi pamong Praja yang berjaga di Taman Merdeka (taman bunga – red) tampak cuek dengan kemunculan odong – odong yang kerap menimbulkan kemacetan.

Saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (20/7/2020) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar, Esron Sinaga tidak berada diruang kerjanya menurut salah satu pegawai dishub yang ada di kantor itu.

Begitu juga waktu dikonfirmasi via seluler dalam keadaan tidak aktif, bahkan pesan singkat via whatsapp yang dilayangkan tak kunjung berbalas meski whatsapp miliknya dalam keadaan online. 

Terpisah dikonfirmasi, Senin (20/7/2020), Kasat Lantas Polres Siantar, AKP Muhammad Hasan mengatakan sudah melakukan penilangan terhadap kendaraan odong – odong. Tapi itupun nanti akan kita tindaklanjuti kembali.

“Sudah kita lakukan penilangan terhadap kendaraan odong -odong,” tapi itupun nanti akan kita tindaklanjuti kembali, bilang AKP Muhammad Hasan.

Saat kembali ditagih janjinya via seluler,  Selasa (27/7/2020), Kasat Lantas Polres Siantar ini kembali mengatakan akan menindaklanjutinya.

“Nanti akan kita tindak lanjuti ya,” bilangnya kembali berjanji.

Namun saat ditanya kepastian kapan pastinya akan ditindaklanjuti karena sebelumnya juga sudah berjanji, AKP Muhammad Hasan lagi-lagi mengatakan akan menindaklanjuti.

“Nanti akan kita tindaklanjuti,” kata AKP Muhammad Hasan mengakhiri.

Sebelumnya diketahui untuk menindaklanjuti keberadaan odong – odong di Kota Siantar, Satpol Pp mengadakan rapat bersama dengan pihak Polres Pematangsiantar, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Lurah Proklamasi dan Perwakilan Kecamatan Siantar Barat, Selasa (9/6/2020).

Adapun hasil rapat tersebut terkait keberadaan odong-odong yakni, menyurati pengusaha odong -odong di Kota Siantar agar diajukan menjadi sarana pariwisata dan menyesuaikan peraturan daerah.

Sekedar mengingatkan, odong -odong dilarang beroperasi di jalan raya membahayakan penumpangnya dan pengguna jalan lain. Kendaraan odong -odong melanggar UU No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu lIntas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55  Tahun 2012 Tentang Kendaraan serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Untuk mendapatkan dokumen kelayakan jalan odong-odong harus memiliki Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan (SRUT).

Penulis: Adi

Editor: Man

Kategori
Hukum Kriminal Siantar

Peredaran Sabu Marak di Siantar, Masyarakat Pertanyakan Keseriusan Kapolres?

SIANTAR – Peredaran narkoba jenis sabu-sabu saat ini kian marak di Kota Pematangsiantar. Adapun daerah di Siantar yang diduga masih bebas bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu yakni, Jalan TVRI, dan Jalan Teratai di Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat dan Jalan Serdang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Selasa (28/7/2020).

Bandar sabu – sabu ini seolah merasa kebal hukum.Sang bandar secara terang -terangan menjalankan bisnis haramnya dengan mendapat pengawalan oknum -oknum tertentu.

Keterangan yang dihimpun dari masyarakat disekitar Jalan TVRI, Kelurahan Simarito, Selasa (28/7/2020) menyebutkan, sang bandar diduga  berinisial R atau kerap dipanggil Pay merupakan Warga Jalan Kenanga, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat.

Menurut warga, bandar sabu berinisial, R (Pay) dalam bertransaksi bisnis haramnya di salah satu rumah permanen di Jalan TVRI, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat. Ironisnya, penikmat barang haram dari, Pay bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa tetapi banyak juga dari oknum aparat berpakaian preman.

“Rumah permanen itu tempat si Pay bertransaksi dengan pembelinya bg, bahkan oknum aparat berpakaian preman sering singgah sebentar kerumah permanen itu lalu pergi,” beber pria ini minta namanya dirahasiakan.

Sementara beberapa warga di Jalan Teratai, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat ketika ditanyai mengatakan bandar sabu di seputaran Jalan Teratai kerap dipanggil Kentung.

“Sudah bolak balik di gerebek si Kentung itu bang, tapi tetap aja gak kapok,” kata beberapa pria yang dijumpai salah satu warung berharap agar polres pematangsiantar jangan terkesan tebang pilih dalam memberantas narkoba diwilayah siantar.

Ditempat terpisah di Jalan Serdang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, warga disini mengaku kalau bandar narkoba jenis sabu – sabu berinisial RK sedangkan pesuruhnya berinisial B.

“Kalau disini bandar sabunya si RK bang, tapi kalau si B sebagai pesuruh si RK aja dalam transaksi.

Dari pengakuan warga, kalau si RK sudah bolak – balik di grebek namun tak pernah berhasil di penjara.

“Kami warga disini aja heran, kenapa si RK masih tetap bisa menjalankan bisnis haramnya dan polisi tetap saja gak bisa menahan RK, ada apa ini,” bilang warga sekitar terheran sembari berharap agar pihak kepolisian secepatanya menangkap RK.

Terpisah dikonfirmasi, Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar, AKP David Sinaga saat dihubungi via seluler, Selasa (28/7/2020) mengatakan dengan singkat akan memonitoring dan menindaklanjuti laporan wartawan macannnews.com.

“Saya monitoring dan akan saya tindak lanjuti,” kata AKP David Sinaga.

Melihat semakin terancamnya masa depan generasi muda akibat ulah bandar sabu – sabu di Kota Siantar khususnya seputaran Jalan TVRI, Teratai dan Jalan Serdang, masyarakat mengharapkan, Kapolres Pematangsiantar, AKBP Budi P Saragih agar secepatnya menangkap, R (Pay), K, RK dan si B. Serta mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kota Siantar.

Penulis: Adi

Editor: Man

Kategori
Hukum Kriminal Siantar

Terungkap, Jukir Liar di Atas Trotoar Pejalan Kaki di Siantar Mengaku Menyerahkan Setoran ke Pria Berinisial GS, UN dan MS

SIANTAR – Juru parkir liar yang menjadikan trotoar pejalan kaki sebagai lahan parkir sepeda motor di Kota Pematangsiantar mengaku menyerahkan setoran ke oknum berinisial GS, UN dan MS .Mereka diminta membayar setoran parkir Rp 50 sampai dengan 90 ribu per shif.

Juru parkir yang tidak mau disebutkan namanya itu mengaku anggota dari GS dan lapak parkir liar diatas trotoar pejalan kaki yang dikuasai GS mulai dari toko roti Ganda Jalan Sutomo sampai dengan simpang Jalan Diponegoro wajib menyerahkan setoran yang bervariasi ke GS Warga Rambung Merah Kabupaten Simalungun.

“Sudah lama trotoar pejalan kaki ini dikuasai GS bang. Kami ada 5 orang jukir diatas trotoar pejalan kaki, setoran kami pun bervariasi, ada yang Rp 30 ribu sampai ke 70 ribu per shif” kata juru parkir yang tidak mau disebutkan namanya itu, Senin (27/7/2020).

Jukir liar diatas trotoar pejalan kaki lainnya persis di depan Suzuya Jalan Merdeka, Kota Siantar mengaku anggota dari pria berinisal UN. Jukir yang minta namanya dirahasiakan ini menyetor setoran parkir di atas trotoar pejalan kaki setiap harinya ke UN dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 60 sampai dengan 90 ribu rupiah per shif.

“Aku anggotanya U…N………, dia yang nyuruh aku jaga parkir diatas trotoar ini, setoran kami jukir beda-beda ada yang Rp 60 ribu setengah hari ada juga yang Rp 90 ribu setengah hari,” ucap jukir ini.

Sedangkan Jukir liar lainnya di atas trotoar pejalan kaki Jalan merdeka, Kota Siantar mengaku menyetor setoran parkirnya  ke pria berinisal MS.

Menurut jukir yang minta namanya dirahasiakan ini, hampir seluruh trotoar pejalan kaki di Jalan Merdeka, Kota Pematangsiantar dikuasai MS dan setoran parkirnya setiap hari dikutip anak laki-laki MS.

“Setoran kami beda-beda bang, dari Rp 25 ribu sampai dengan 60 ribu per shif,” bilang jukir liar ini sembari tetap meminta wartawan agar merahasiakan namanya.

Saat dikonfirmasi via seluler, Senin (27/7/2020) pria berinisial GS awalnya mengaku bahwa jukir liar diatas trotoar pejalan kaki dari dulu gunanya untuk menambahi setoran titik lokasi parkir tepi jalan umum yang telah ditetapkan Dishub Siantar.

Anehnya lagi GS tidak terima ketika disinggung wartawan perihal pengutipan parkir di atas trotoar pejalan kaki yang dilakukan GS selama ini merupakan tindak pidana pungutan liar (pungli). Mendengar itu, sontak GS berbalik dan menantang agar wartawan memberitakannya ke media serta melaporkannya ke polisi.

“Beritakan aja dan laporkan ke polisi saya siap menghadapi,” bilang GS lalu mengakhiri pembicaraan dengan wartawan.

Sedangkan, MS saat dikonfirmasi via seluler, mengaku tidak kenal dengan wartawan ini meski wartawan ini sudah memperkenal kan diri. Disitu, MS juga mengaku sebagai Ketua salah satu Ketua Serikat Buruh di Siantar.

“Datang dulu kau ke Kantor SBSI ini, biar kukenal dulu mukamu dan kau kenal mukaku,” Kata MS menyuruh wartawan terkesan bernada mengancam.

Sementara sebelumnya, saat dikonfirmasi via telefon, Sabtu (18/7/2020), Kabid Perparkiran Kota Siantar, Moslen Sihotang tak kunjung menjawab selulernya. Bahkan pesan singkat yang dilayangkan via whatsapp tak juga berbalas meski terlihat sudah dibuka.

Sementara dari amatan wartawan dilokasi, jukir liar di atas trotoar pejalan kaki tampak seperti jukir resmi yang mana jukir liar diatas trotoar pejalan kaki ini memakai baju jukir dan kartu pengenal yang dikeluarkan oleh Dishub Siantar. Bahkan modus yang sering di ucapkan para jukir liar ini apabila ditanyai wartawan mengaku parkir tepi jalan sebelah kiri Jalan Sutomo, Kota Siantar yang ditetapkan oleh Dishub Siantar satu dengan parkir trotoar pejalan kaki yang berada disebelah kanan jalan. Begitu juga sebaliknya dengan parkir yang berada di Jalan Merdeka, Kota Siantar.

antara sebelah kiri dari jukir liar

Penulis: Adi

Editor: Man

Kategori
Siantar

Sauqi Anak Usia 6 Tahun Yang Hanyut di Parit Belum Juga Ditemukan

SIANTAR – Pencarian hari ke 2 anak berusia 6 tahun bernama Sauqi yang hanyut di parit tepatnya di samping Masjid  As – Syafaat Jalan Viyata Yudha, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar hingga Senin (27/7/2020) belum membuahkan hasil.

Kepala sub bidang (Kasubbid) Pencegahan BPBD Kota Pematangsiantar, Anugerah Nasution mengatakan, timnya terdiri dari 10 orang brimob, 6 personil dari Basarnas Parapat serta 17 orang dari BPBD Kota Pematangsiantar telah melakukan pencarian menyusuri sungai, gorong-gorong dari lokasi kejadian.

Kategori
Hukum Kriminal Nasional

Curi Sepeda Siswa SD, Anggota Satpol Pp Pekan Baru Dibekuk Polisi

PEKAN BARU – Seorang anggota Satpol PP Bambang Reza (38) dan abang kandungnya Leo (40) dibekuk polisi setelah mendapat bantuan sepeda. Aksi pencurian itu dilakukan di kawasan Sekolah Dasar Negeri 82 Jalan Thamrin, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.

Kapolsek Limapuluh Kompol Sanny Handityo mengatakan, aksi kedua pelaku digagalkan warga. Mereka langsung digelandang ke kantor polisi usai ditangkap ramai-ramai oleh masyarakat lokal.

“Kedua harap sudah diamankan di Polsek Limapuluh,” kata Kompol Sanny, Senin (27/7).

Sanny mengutip, salah satu dari perdebatan yaitu Bambang yang diketahui merupakan anggota Satpol Pemerintah Kota Pekanbaru. Sementara kejahatan lainnya adalah abang kandungnya.

“Kedua perlindungan diamankan dari warga sekitar yang berhasil ditangkapnya,” ucapnya.

Disampaikan Firman Yusri (35) yang merupakan orang tua korban. Awalnya, pada Sabtu (25/7), sekitar pukul 10.00 WIB, anak korban pergi ke sekolah di SD Negeri 82 untuk mengantarkan tugas sekolah kepada guru kelas menggunakan sepeda.

Sesampainya di sekolah, anak korban memarkirkan sepedanya di pinggir jalan di luar pekarangan sekolah. Saat yang bersamaan datang kedua melepaskan menggunakan sepeda motor dan langsung mengangkat sepeda tersebut.

“Saat melakukan aksinya, lawan ketahuan oleh warga sekitar sudah ditangkap,” jelasnya.

Tidak selang lama kemudian, petugas polisi Polsek Limapuluh datang ke lokasi kejadian.

“Yang satu tugas di Satpol PP Kota Pekanbaru, yang LH yang menerima,” katanya.

Bahkan, tantangan Bambang juga pernah diamankan di Mapolsek Limapuluh yang terlibat tindak pidana ringan, yaitu juga perjuangan keranjang buah-buahan.

“Pelaku yang Satpol PP juga pernah diamankan, kasusnya tipiring, yang mengambil keranjang plastik di pasar buah,” katanya.

Sementara Leo mengaku baru kali ini melakukan aksi pencurian. Dari penerimaan, mereka melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Pengakuannya gak ada niat untuk nyuri, karena lihat sepeda terparkir, makanya mereka langsung ambil,” pungkasnya.

Sementara dari tes urine yang dilakukan petugas, kedua pelaku positif mengonsumsi metafetamin, narkoba. Untuk barang bukti yang membantu diamankan petugas kepolisian yaitu satu unit sepeda merk Aviator warna biru, dan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi BM 3143 JS.

Penangkapan kedua oleh warga ini sebelumnya juga sempat dihebohkan media sosial. Lantaran video mereka yang berdurasi 14 detik saat diamankan warga di media sosial.

Sumber; Merdeka.com

Editor: Man

Kategori
Siantar

Kasat Pol Pp Siantar Diduga Terima Suap Dari Ternak Lembu Silomangi

SIANTAR – Penindakan terhadap usaha ternak lembu di Silomangi, Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Siantar dalam dugaan pelanggaran Perda terkesan dilakukan sentengah hati. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Bahkan ada yang menduga pihak aparat penegak aturan telah menerima suap dari yang bersangkutan.

Sebagaimana dikatakan, Jansen Napitu Ketua Umum LSM Macan Habonaron, Jumat (24/7/2020) mengatakan tertanggal 4 Juni 2020, LSM LP4, LSM Macan Habonaron dan LSM Leppansi melwyangkan somasi dengan meminta pemilik usaha ternak lembu bernama Sarmin di Kelurahan Mekar Nauli, Kecamatan Siantar Marihat  menghentikan kegiatan usaha ternak lembunya dikarenakan warga resah akibat wabah lalat dan aroma bau kotoran lembu yang dihirup warga sekitar setiap harinya. Bukan hanya itu, usaha ternak lembu ini juga diketahui tidak memiliki ijin usaha peternakan dari pemko siantar meski sudah 1 tahun lamanya beroperasi.

“Meski sudah di somasi pemilik usaha ternak lembu bernama Sarmin membandel dan tetap nekat beroperasi,” ujarnya.

Jansen Napitu menduga Kasatpol Pp Kota Siantar, Robert Samosir sudah menerima suap dari Sarmin pengusaha ternak lembu. Adapun dugaan menerima suap tersebut bukan tidak beralasan yakni,

1. LSM Macan Habonaron melayangkan surat laporan pengaduan ke walikota siantar Cq Kasat Pol Pp Siantar tertanggal 10 Juni 2020 meminta agar walikota siantar, Hefriansyah Noor melalui Kasat Pol Pp, Robert Samosir untuk menertibkan dan menutup usaha ternak lembu milik Sarmin karena warga sekitar ternak lembu resah akibat wabah lalat dan aroma bau kotoran lembu milik Sarmin. Bahkan 1 tahun lamanya usaha ternak lembu milik Sarmin bebas beroperasi tidak memiliki ijin usaha peternakan dari pemko siantar.

2. Tertanggal 22 Juni 2020, Kasat Pol Pp, Robert Samosir saat dihubungi via seluler mengaku sudah menurunkan anggotanya ke lokasi ternak lembu milik Sarmin dan sudah melayangkan surat SP1 ke saudara Sarmin dan berjanji falam waktu dekat akan melayangkan SP2.

3. Tertanggal (7/7/2020), Robert Samosir dari ruang kerjanya mengaku belum melayangkan SP 2 ke Sarmin dengan dalih Sarmin si pemilik usaha ternak lembu sudah membuat permohonan penerbitan ijin lokasi usaha ternak lembunya ke walikota siantar sekitar pertengahan bulan Juni 2020 dan mengaku surat permohonan penerbitan ijin lokasi usaha ternak lembu milik sarmin sudah sampai ke tangan walikota siantar, Hefriansyah Noor melalui bagian umum ke sekretariat pemko siantar.

Bahkan, Robert Samosir juga dengan lantang mengatakan bahwa sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematangsiantar No.9 Tahun 1992 Tentang Ijin Lokasi usaha menyebutkan bahwa diperbolehkannya membuka usaha ternak lembu dan lain sebagainya asal ada ijin usaha lokasi dari walikota siantar.

Anehnya lagi setelah ditanyakan sesuai dengan ketentuan batas waktu antara SP1 dan SP3 ke pemilik usaha yang tidak memiliki ijin usaha, Robert Samosir mengatakan akan melayangkan SP 2 ke Sarmin apabila1 minggu (15 Juli 2020 -red) setelah di mohonkannya permohonan ijin lokasi usaha milik Sarmin tak mendapat jawaban dari walikota siantar.

4. Tertanggal 21 Juli 2020, Robert Samosir kembali berdalih bahwa persoalan usaha peternakan di kota siantar masih tahap pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Siantar. Sementara saat disinggung janji Robert Samosir beberapa waktu lalu yang berjanji melayangkan SP 2, Robert Samosir kembali berdalih bahwa kesimpulan rapat TKPRD yang baru dibentuk butuh dilakukan pengkajian sehingga belum bisa dilayangkan SP 2.

5. Tertanggal 23 Juli 2020, LSM Macan Habonaron melakukan kroscek kebenaran surat permohonan penerbitan ijin lokasi usaha ternak lembu milik Sarmin ke bagian umum dan perlengkapan pemko siantar ternyata tidak ditemukan meski sudah berulang kali diperiksa surat yang masuk dari bulan Mei 2020 sampai dengan 23 Juli 2020 oleh salah satu pegawai di bagian umum dan perlengkapan pemko siantar, beber Jansen Napitu.

Menurutnya, walikota siantar dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), selaku penegak Peraturan Daerah (Perda), seolah tidak berdaya menghadapi kekuatan perusahaan ‘bandel’ tersebut.

Bukan tanpa alasan jika muncul dugan terima suap. Prediksi tersebut didasari oleh banyak faktor.  Apalagi jika satpol pp telah menegaskan melalui Surat SP1 bahwa ternak lembu milik saudara Sarmin memang telah melanggar Perda.

“Tidak mungkin Satpol PP tidak mampu memberi tindakan tegas pada setiap perusahaan yang melanggar Perda. Tapi, ketika ada oknum yang telah bermain mata ke pihak perusaaan, maka akan susah untuk memberi sanksi,” ungkap Jansen Napitu.

Ditegaskannya,, dalam penegakan aturan, pada dasarnya tidak ada wilayah abu-abu. Artinya, salah atau tidak salah. Jika bersalah, maka mestinya ada tindakan tegas. Jika ada semacam dispensasi, jelas hal ini akan memberi preseden buruk untuk masa akan datang,bilang Jansen Napitu mengakhiri.

Ketika dikonfirmasi, Jumat (24/7/2020), Kasat Pol Pp Kota Siantar, Robert Samosir tak kunjung membalas pesan whatsapp yang dilayangkan wartawan ini perihal kebenaran surat permohonan penerbitan ijin lokasi usaha ternak lembu milik Sarmin.

Penulis: Adi

Editor: Man

Kategori
Daerah Hukum Kriminal

Kades Ganda Mekar Tidak Transparan, Diduga Mark-Up Pembangunan PAUD. Camat Dimana?

Kabupaten Bekasi (Macannews.com)

Memalukan. Selain Desa Gandasari, kini Desa Gandamekar yang berada satu wilayah di Kecamatan Cikarang Barat kembali disorot oleh sejumlah media di Kabupaten Bekasi karena ulah sejumlah oknum Kepala Desa yang dinilai tidak bertanggung dan tidak tranparan kepada Publik dalam menggunakan Dana Desa (DD) yang dikelolanya. Kinerja Camat Cikarang Barat selaku pembina dan pengawas dalam pemerintahan desa/kelurahan dipertanyakan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil investigasi dilapangan menyebutkan, Dana Desa sebesar Rp 131 500 000 untuk pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (Gedung Paud) yang bersumber dari APBN Tahap II Tahun anggaran 2019 disinyalir berbau korupsi oleh Kepala Desa Maji Mahmudin

Kecurigaan adanya indikasi dugaan Korupsi tersebut dikarenakan Kades Maji Mahmudin tidak transparan dan tidak menjawab melalui surat klarifikasi yang sebelumnya dilayangkan LSM Macan Habonaron No VI/SP/DPC-LSM Macan Habonaron/ii/2020 terkait perihal Klarifikasi Realisasi Dana Desa Kegiatan Tahun 2019 pada tanggal 8-07-2020.

” Kami sudah melayangkan surat klarifikasi ke Kades Maji Mahmudin terkait pelaksanaan pembangunan PAUD pada tahun 2019 yang berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat desa dan hasil investigasi tim kami dilapangan, Kades Maji dalam laporan pertanggung jawabannya  terindikasi melakukan Mark-Up dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan PAUD karena dilihat secara kasat mata, masa pembangunan gedung PAUD yang sederhana itu menggunakan biaya sebesar itu. Sementara gedung PAUD itu hingga kini belum difungsikan,” Ucap Dirmanto selaku Sekjen LSM Macan Habonaron saat meninjau langsung gedung PAUD yang berada persis di depan Kantor Desa Gandamekar tersebut

Untuk itu, Dirmanto berharap, Camat selaku pembina dan pengawas dalam penyelenggaraan  pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan berdasarkan dalam peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102 diharapkan harus lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Sama halnya menurut Nara sumber (LH) yang minta namanya dirahasiakan mengatakan, pembangunan gedung PAUD itu dinilai sia -sia sebab belum difungsikan. Kami warga desa, kaget saat mendengar kalau biaya pembangunan gedung PAUD itu mencapai Rp 131 juta lebih, Kades itu mengada-ngada. Padahal Material bangunan tidak semuanya baru, hanya dipoles dengan cat saja makanya terlihat seperti bangunan baru.

LH menambahkan, semenjak Maji Mahmudin menjabat sebagai kepala desa, warga jarang dilibatkan baik dalam rapat maupun sejumlah kegiatan desa. maji Mahmudin dinilai warga sangat tertutup, padahal sebelum menjabat Kades, Dia (red-Maji) yang menjabat sebagai staf desa dikenal ramah dan tidak sombong. Berbeda total dengan sekarang setelah menjabat kades,” ungkap warga yang berdomisili disekitar kantor desa Gandamekar tersebut.

Anehnya saat ditemui ruangannya, Jumat (24/7) Kades Maji Mahmudin tidak berada di tempat, namun melalui salah satu stafnya yang ditemui awak media untuk mempertanyakan keberadaan Maji Mahmudin mengatakan Kades tidak berada di tempat dan tidak mengetahui keberadaannya. Begitu ketika dihubungi melalui telepon selulernya, terdengar nada tidak aktif.

Penulis : ED

 

 

Kategori
Hukum Kriminal Nasional

Diduga Kelainan Sex, Pria di Kobar Curi Ribuan Pakaian Dalam Wanita

PANGKALAN BUN – Warga Desa Natai Baru, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), digegerkan dengan ulah seorang pria berinisial ST. Pria ini diduga memiliki kelainan seks, ia nekat mengumpulkan celana dalam, BH dan dester wanita yang berjumlah ribuan.

Koleksi ini didapat dengan cara mencuri milik warga setempat, kemudian ditumpuk di sebuah gubuk ditempat tinggalnya yang terletak di kebun karet di Desa Natai baru.
Kapolres Kobar AKBP Dharma Ginting melalui Wakapolres Kobar Kompol Boni Ariefianto, Jum’at 25 Juli 2020 mengatakan, aksi pelaku mengumpulkan pakaian dalam wanita ini, diduga telah dilakukan selama setahun.
“Kasus ini terungkap saat warga dibuat resah karena sering kehilangan pakaian terutama celana dalam wanita. Warga yang curiga dengan pelaku, akhirnya mendatangi gubuk tempat tinggalnya di kebun karet RT 10. Saat warga mengecek di gubuk menemukan ribuan celana dalam serta pakaian wanita lainnya,” ucap Kompol Boni Ariefianto.
Semuanya didapat dengan cara mencuri milik warga kemudian ditumpukan di gubuk tempat tinggalnya tersebut. Temuan ini langsung dilaporkan ke Mapolres Kobar, dan untuk Menindaklanjuti laporan ini pihaknya mendatangi lokasi dan mencari pelaku yang saat itu telah melarikan diri ke kebun karet, sementara barang bukti ribuan celana dalam ini langsung amankan oleh petugas Polres Kobar.
Kompol Boni Ariefianto menambahkan, Dari keterangan warga, pelaku sempat melakukan pengancaman kepada warga setempat yang mendatangi gubuk tersebut, Karena itu kasus ini pihaknya masih menyelidiki untuk menangkap pelakunya, dan memintai keterangan penyebab mengapa ia mencuri dan mengoleksi ribuan celana dalam wanita.
“Tak hanya pakaian wanita, di gubuk tersebut juga ditemukan 2 boneka yang menyerupai wanita dewasa dan anak-anak,” ungkap Kompol Boni Ariefianto.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Natai Baru Asmiati, pihaknya mengetahui ulah pelaku ini berawal dari keterangan salah seorang warga yang melapor ke perangkat desa, telah kehilangan celana dalam dan dalaman lainya.
“Pelaku ini dikenal memiliki kelainan sek, karena suka mengoleksi pakaian dalam wanita dan boneka untuk dijadikan tempat penyalur hasrat birahinya karena telah lama ditinggal istrinya,” Jelas Kepala Desa nya.
Sumber: kumparan.com
Kategori
Nasional Politik

Tanggapan PDIP Soal Kader Mudanya Akan Hadapi Kotak Kosong di Pilkada 2020

JAKARTA – Dua bakal calon kepala daerah muda dari PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka yang maju di Solo, Hanindhito Himawan Pramana di Kediri, diprediksi akan melawan kotak kosong di Pilkada 2020.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, ini menunjukan bahwa basis legitimasi yang dimilikin keduanya kuat. Dan kotak kosong juga bagian dari demokrasi yang sehat.

“Mahkamah Konstitusi telah mengatur, ketika ada kecenderungan orang menjadi calon tunggal karena basis Legitimasinya cukup kuat, maka tetap masyarakat diberikan opsi kotak kosong. Jadi itu juga sebuah proses demokrasi yang sehat,” kata Hasto dalam diskusi yang digelar DPP PDI Perjuangan dengan tema Calon Kepala Daerah Muda Bicara Politik Dedikasi, Motivasi, hingga Respons Politik Dinasti secara daring, Jumat (24/7/2020).

Dia pun mengingatkan, salah satu bukti legitimasi keduanya kuat, adalah dukungan yang solid dari partai politik lain.

“Ketika mas Gibran maupun mas Ditho mendapatkan dukungan yang besar dari partai politik yang lain, itu artinya kepemimpinannya menyatukan, artinya kepemimpinannya diterima. Sehingga partai yang lain memberikan dukungan,” jelas Hasto.

Dia menjelaskan, alasan banyak parpol mendukung, ini menujukan kemampuan Gibran dan Dhito saat turun ke bawah sebelum ada putusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, diterima dengan baik. Dan ini bagian proses penggemblengan sebagai calon pemimpin.

Bahkan, dengan banyak dukungan dari paprol, Hasto merasa yakin tidak menyurutkan langkah-langkah keduanya untuk terus turun menyapa para wong cilik.

“Justru dengan banyak dukungan itu, menunjukan sebagai tantangan untuk menampilkan suatu model kepemimpinan, yang benar-benar mewakili seluruh harapan masyarakat. Di mana mereka berdua akan mewakilinya. Justru mereka membuat semakin bekerja keras menjadi motivasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti memandang, peluang putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini untuk melawan kotak kosong sangat besar, jika melihat sikap dari parpol tersebut.

“Partai politik menjadi pragmatis dengan kondisi ini dan akhirnya memilih untuk bergabung dg PDIP, sementara individu calon lain pun sulit menandingi kekuatan Gibran tersebut. Akhirnya, melawan pilkada dengan lawan tanding kotak kosong pun tak terhindarkan,” kata Aisah kepada Liputan6.com, Kamis (23/7/2020).

Dia melihat, banyak modal yang dimiliki oleh Gibran. Salah satunya putra daerah.

“Sebagai putra presiden, putra daerah dan pengusaha lokal, maka Gibran tentunya memiliki modal sosial dan modal finansial yang kuat untuk berkompetisi dalam Pilkada,” tutur Aisah.

Karenanya, dipastikan sulit menandingi modal dari kakak Kaesang Pangarep ini.

“Dapat dipastikan akan sangat sulit untuk bisa menandingi modal politik, sosial, dan finansial Gibran dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.

Sumber: Merdeka.com